Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Puspita Dewi Susanti
"Globalisasi terjadi hampir di semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu produk globalisasi adalah munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan transaksi lintas batas negara dalam kegiatan ekonominya.. Penggerusan basis pajak dengan cara memindahkan keuntungan ini menggerakkan negara-negara yang tergabung dalam G20 bersama OECD untuk membuat aksi anti BEPS ( Base Erosion Profit Shifting) yang memuat lima belas aksi, salah satunya adalah aksi Kewajiban Pengungkapan Perencanaan Pajak (Mandatory Disclosure Rule) yang dirancang untuk menghindari perencanaan pajak agresif. Selain kewajiban pengungkapan perencanaan pajak (Mandatory Disclosure Rule), OECD juga merekomendasikan kepatuhan kooperatif (Cooperative Compliance) untuk antisipasi perencanaan pajak agresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan MDR di Negara Inggris, keterkaitan pengungkapan perencanaan pajak dan kepatuhan kooperatif dalam upaya mengantisipasi perencanaan pajak agresif serta potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Hasil penelitiannya adalahpenerapan kewajiban pengungkapan perencanaan pajak di negara Inggris yang lebih dikenal dengan Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) belum sempurna karena peraturan masih rumit dipahami, berbiaya kepatuhan tinggi, belum menjamin kepastian bagi wajib pajak. Sementara itu keterkaitan antara kewajiban pengungkapan perencanaan pajak dengan kepatuhan kooperatif  adalah pada komponen 'disclosure' dan 'transparency'. Potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia antara lain belum sempurnanya peraturan domestik perpajakan Indonesia, Wajib pajak yang masih rendah kepatuhannya, dan sumber daya manusia di otoritas pajak yang memahami perpajakan internasional sangat terbatas.

Globalization occurs in almost all aspects of human life, including in the economic field. One of the products of globalization is the emergence of multinational companies that carry out cross-border transactions in their economic activities. The erosion of the tax base by transferring these profits drives countries that are members of the G20 together with the OECD to create anti-BEPS (Base Erosion Profit Shifting) actions. which contains fifteen actions, one of which is the action of the Mandatory Disclosure Rule which is designed to avoid aggressive tax planning. In addition to the Mandatory Disclosure Rule, the OECD also recommends Cooperative Compliance to anticipate aggressive tax planning. This study aims to analyze the application of MDR in the United Kingdom, the relevance of tax planning disclosures and cooperative compliance in an effort to anticipate aggressive tax planning and potential obstacles that will be faced if applied in Indonesia. The approach used in this study is a qualitative approach.
The results of this study are the application of tax planning disclosure obligations in the UK which is better known as the Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) is not yet perfect because the regulations are still complicated to understand, with high compliance costs, not guarantee certainty for taxpayers. with cooperative compliance is the component of 'disclosure' and 'transparency'. Potential barriers that will be faced if applied in Indonesia are, among others, incomplete Indonesian domestic tax regulations, taxpayers who are still lazy with compliance, and human resources in tax authorities who understand international taxation are very limited.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
T51981
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Susanti
"Modernisasi sukar diartikan secara khusus, karena masing-masing lembaga yang berkembang menurut sejarah di_sesuaikan dengan fungsi-fungsi untuk peningkatannya. Jadi masing-masing ahli dalam bidangnya cenderung mengartikan modernisasi sesuai dengan bidang penelitiannya.Misalnya ahli politik dapat memberikan arti moder_nisasi dilihat dari perubahan sewaktu sistem-sistem kewi_bawaan suku dan desa,yang tradisionil digantikan dengan sistem-sistem penilihan umum kepartaian, perwakilan dan birokrasi pegawai negeri. Ahli pendidikan dapat memberi_kan arti modernisasi dilihat sewaktu ketrampilan untuk membawa hasil-hasil ekonomi. Ahli dalam bidang religi da_pat memberikan arti modernisasi dilihat sewaktu sistem_-sistem kepercayaan sekunder mulai menggantikan agama-aga_ma tradisionilitis. Dan banyak lagi ahii-ahli yang berpen_dapat sesuai dengan penelitiannya..."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1985
S13538
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Susanti
"Keabsahan dan implikasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana yang dituangkan melalui akta notaris yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Pasal 3 KUHPerdata menegaskan bahwa tidak ada satu pun hukuman yang dapat menghilangkan keperdataan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun seseorang yang terkait perkara pidana bahkan ditahan sekalipun tetap dapat menjalankan hak keperdataannya dalam kehidupan bermasyarakat namun tentunya tidaklah dapat dilakukan dengan bebas atau dengan kata lain lingkup hak keperdataannya adalah terbatas. Misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi, hak keperdataan seseorang menjadi dibatasi terutama untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan perkara pidana korupsi yang sedang dijalaninya. Organisasi profesi notaris dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti lembaga kepolisian, penuntut umum, dan lembaga lainnya diperlukan adanya kerja sama dan perlu dibuatnya suatu nota kesepahaman khususnya mengenai akta notaris yang berisi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana, serta perlu lebih banyak diadakan sosialisasi mengenai prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

The validity and implication of legal act conducted by party involved in criminal case which implemented in deed of notary as an authentic deed with impeccable evidentiary function and binds the parties. Article 3 of Civil Code stipulates that no punishment can annul the civil right of any individual. This assertion concludes that although a person involved in criminal case or even imprisoned, such person still can perform his civil right in social life, yet, such right can`t be performed in a liberty manner or in other words, the civil right scope is limited. For instance, in corruption case, the civil right of person is limited particularly in certain legal acts related to the ongoing corruption case. Organization of Notary Profession and another law enforcement institutions such as police, prosecutor, and others need to cooperate and enter into Memorandum of Understanding particularly regarding deed of notary containing legal act conducted by party involved in criminal case, also, socialization of prudent principle implemented by the notary in performing their duties.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32595
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Verawati Dewi Susanti
"Kejadian stunting masih menjadi masalah kesehatan anak-anak bahkan hingga remaja. Dampak stunting khususnya pada remaja dapat memengaruhi mereka di sekolah dan kemungkinan juga berpengaruh pada konsep diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kejadian stunting dengan konsep diri remaja di Jakarta Selatan. Desain penelitian ini adalah analitik korelatif cross-sectional dengan menggunakan tabel z-score tinggi badan menurut usia (TB/U) dari WHO dan kuesioner Piers-Harris Childrens Self-Concept Scale 2nd Edition (Piers-Harris 2). Penelitian ini dilakukan pada 143 responden yang dipilih dengan menggunakan cluster, stratified dan random sampling pada sekolah di 10 Kecamatan yang berada di Jakarta Selatan. Hasil penelitian ditemukan 5,6% remaja di Jakarta Selatan mengalami stunting dan 64,3% memiliki konsep diri yang negatif. Selain itu, tidak ada hubungan yang bermakna antara kejadian stunting dengan konsep diri remaja di Jakarta Selatan. Konsep diri yang positif terdapat pada domain behavioral adjustment dan happiness and satisfaction. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelayanan kesehatan untuk lebih meningkatkan upaya penanganan stunting hingga pada masa remaja juga kepada sekolah agar dapat mengadakan dan/atau meningkatkan program-program yang berfokus pada pengembangan konsep diri peserta didik.

The incidence of stunting is still a health problem for children and even adolescent. The impact of stunting, especially in adolescents, can affect them in school and possibly influence their self-concept. This study aims to determine the relationship between the incidence of stunting and the self-concept of adolescents in South Jakarta Region. The design of this study was correlative analytic cross-sectional using the z-score height for age tables from WHO and Piers-Harris Childrens Self-Concept Scale 2nd Edition questionnaire (Piers-Harris 2). This study was conducted on 143 respondents who were selected using clusters, stratified and random sampling at schools in 10 sub-districts located in South Jakarta Region. The results of the study found 5.6% of adolescents in South Jakarta Region were stunted and 64.3% had a negative self-concept. In addition, there was no significant relationship between the incidence of stunting and the self-concept of adolescents in South Jakarta Region. Positive self-concepts are found in the behavioral adjustment and happiness and satisfaction domains. Furthermore, the results of this study are expected to be useful for health services to further improve stunting management efforts until adolescence also for schools to be able to hold and/or improve programs that focus on developing students self-concept."
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Verawati Dewi Susanti
"Cleft lip and palate (CLP) merupakan malformasi orofasial kongenital yang paling umum terjadi pada anak. Anak-anak yang terlahir dengan celah bibir (cleft lip) dan/atau celah langit-langit mulut (cleft palate) memerlukan prosedur operasi untuk merekonstruksi area yang terkena untuk perbaikan makan, bicara dan fungsi saluran napas. Prosedur operasi merupakan salah satu penanganan penyakit yang membutuhkan hospitalisasi dan sering menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak-anak juga orang tua atau pengasuhnya. Masalah yang sering timbul pada anak yang menjalani hospitalisasi dan prosedur bedah adalah kecemasan dan nyeri. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien anak dengan ansietas dan nyeri pascaoperasi palatoplasti dengan penerapan intervensi bermain terapeutik. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kecemasan dan nyeri pascaoperasi menurun namun intervensi baru berhasil dilakukan pada hari keempat perawatan. Hal tersebut dikarenakan bina hubungan saling percaya yang baru terbentuk serta tingkat nyeri yang masih tinggi sehingga masih berada di bawah penanganan utama manajemen nyeri farmakologis. Penerapan intervensi bermain terapeutik ini akan  lebih optimal jika diterapkan dalam waktu, durasi dan jenis permainan yang tepat.

Management of anxiety and pain in pediatric after palatoplasty procedure with therapeutic play intervention. Cleft lip and palate (CLP) are the most common congenital orofacial malformation in children. Children who were born with cleft lip and / or cleft palate are requiring surgical procedures to reconstruct the affected area for improving the ability of eat, speech and airway function. Surgical procedure is one of the curing of the diseases and it is requiring hospitalization and often causing discomfort for children as well as parents or caregivers. The problems that might be arise in children who are undergoing hospitalization and surgical procedures are anxiety and pain. This paper aims to analyze nursing care in pediatric patients who have anxiety and postoperative palatoplasty pain by applying therapeutic play interventions. The result of this paper shows that the level of postoperative anxiety and pain have decreased but the result of the interventions have successed on the fourth day of treatment. That is because the establish trusting relitionship has new formed and the level of pain is still at high, so that it is still under the main intervention of pharmacological pain management. Implementing therapeutic play interventions will be more optimal if it is applied at the proper of time, duration, and type of play. 
"
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2020
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library