Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kebutuhan masyarakat akan produk yang berkualitas internasional dan kebutuhan pengusaha dalam mencari metode pemasaran produk dan jasa secara internasional telah mendorong timbulnya konstruksi bisnis usaha waralaba. Konstruksi bisnis waralaba umumnya adalah konsep bisnis yang memberikan izin penggunaan merek dagang milik pihak asing sebagai pemberi waralaba kepada penerima waralaba sebagai mitra lokal dengan menawarkan suatu paket usaha yang terstandarisasi dan terformat baku. Banyaknya bisnis restoran dan café bermerek internasional yang dijalankan dalam bentuk waralaba asing dewasa ini menimbulkan pemikiran apakah konstruksi bisnis waralaba asing ini sama dengan penanaman modal asing ? Bagaimanakah aturan perpajakan melihat konsep bisnis waralaba? Dalam usaha waralaba ini bentuk modal yang diinvestasikan oleh pihak asing bukan sebagai pemasukan saham atau finansial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA, tetapi berupa Hak atas Kekayaan Intelektual. Berkaitan dengan adanya daftar negatif investasi yang masih membatasi jenis usaha yang mendapat fasilitas penanaman modal asing, maka seringkali lembaga waralaba ini dijadikan pintu belakang masuknya modal asing. Dari sudut perpajakannya, permasalahan pembayaran royalti yang melalui lintas negara akan mendapat perlakuan khusus dengan adanya ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Sedangkan dalam rangka penggalian potensi perpajakan pihak asing yang bertindak sebagai pemberi waralaba, pengenaan pajaknya dapat disamakan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri karena memenuhi kriteria memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari bahan pustaka, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait.

Abstrak :
ABSTRAK
Berangkat dari kondisi masyarakat yang semakin kompleks didalam memenuhi kebutuhannya di bidang perumahan pada umumnya dan praktek sewa menyewa pada khususnya, telah menyebabkan hadirnya orang-orang yang bertindak sebagai perantara, yang menjembatani antara pemilik rumah dan penyewa di dalam melakukan transaksinya. Kehadiran lembaga perantara dalam bidang perumahan, yakni broker properti. dirasa membawa banyak manfaat bagi para pihak, terutama dalam hal pemasaran, proses negosiasi, dan kemudahan memperoleh informasi secara lengkap dan tepat tentang properti. Menyadari keadaan ini, maka broker properti diharapkan bekerja secara profesional di dalam menjawab tuntutan jaman dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Untuk dapat meningkatkan citra profesi broker properti ini ke arah yang lebih baik sejak dini perlulah diantisipasi pengaturan terhadap kedudukan dan peran broker properti dalam suatu perjanjian yang terjadi, sehubungan dengan keter1ibatannya baik dalam membantu para pihak bernegosiasi maupun dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pemakai jasanya. Diharapkan dengan adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang eksistensi broker properti, dapat diciptakan suatu sistem kerjasama antar usaha property brokerage ini secara lebih terarah dan etis, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun broker/properti sendiri dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan didalam pelaksanaan transaksi properti.