Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mediasi sebagai salah satu pranata penyelesaian sengketa bisnis mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an. Mediasi mempunyai karakteristik yang khas yaitu menggunakan jalan kompromi dengan melibatkan pihak ketigayang disebut mediator. Prinsip utama yang terdapat dalammediasi adalah adanya itikad baikdari pihak-pihak. Mediasi secara umum diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata terutama pasal 1851-1864 tentang perdamaian, undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentangprosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi permasalahan adalah kapan mediasi dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis dan bagaiman kekuatan hukumhasil kesepakatn para pihak, apa keuntungan dan kerugian menggunakan mediasi dalampenyelesain sengketa bisnis serta upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peranan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis..."

"Penyakit HIV-AIDS memunculkan beragam persepsi. Persepsi tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman perawat tentang HIV-AIDS, dan pengalaman perawat. Penelitian dengan judul "Persepsi Perawat terhadap Pasien HIV-AIDS di RS Meilia Cibubur" dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi perawat terhadap pasien HIV-AIDS di RS Meilia Cibubur.Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif sederhana. Tehnik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Responder adalah perawat rawat inap RS Meilia Cibubur dengan jumlah sampel 72 orang. Data dianalisa dengan menggunakan metode analisa univariat dengan distribusi frekuensi dan prosentase.Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar perawat mempunyai persepsi positif tentang pasien HIV-AIDS (73,61%) dan sebanyak 26,39% mempunyai persepsi ngatif tentang pasien HIV-AIDS. Peneliti menyarankan untuk memperbanyak sampel pada peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasi dan diharapkan pihak manejemen RS dapat melaksanakan peran pengarahan dan pelatihan bagi perawat agar kualitas asuhan keperawatan terhadap pasien HIV-AIDS lebih optimal.

---

HIV-AIDS diseases show a variety of perceptions. Perceptions can be influenced by the level of knowledge, the nurses understanding and experience on HVI-AIDS. Research with the title "Nurse Perceptions of the HIV-A.lI)S patients in the Meilia hospital Cibubu1"' conducted to obtain information on the perception of nurses towards HIV-AIDS patients in the Meilia hospital Cibubur.

This research design using a simple descriptive method. Sampling technique using simple random sampling. The respondent is a nurse Inpatient Meilia Hospital Cibubur sample with the number of people 72. Data analyzed using analysis with univariat Percentage and frequency distribution.

Results of research show the majority of nurses have a positive perception about HIV-AIDS patients (73.61%), and as much as 26.39% have a negative perception about HIV-AIDS patients. Researchers have suggested for further research on tl1e sample to get results that can be expected and generalized and the hospital management can implement the role of guidance and training for nurses so that the quality of nursing care to patients with HIV-AIDS can be more optimal."

"Penelitian ini menganalisis realokasi belanja pemerintah yang ditujukan untuk mencapai output perekonomian maksimal dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Model ekonomi yang digunakan untuk memaksimalkan output perekonomian dengan alokasi belanja pemerintah yang terbatas adalah model Linear Programming. Sebagai koefisien fungsi tujuan digunakan angka pengganda output dari Leontief inverse matrix yang dihitung dari tabel Input Output nasional transaksi domestik atas dasar harga produsen tahun 2008 Data belanja pemerintah yang menjadi dasar simulasi model adalah realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2014, berdasarkan klasifikasi 11 fungsi alokasi yang dikonversi ke 66 belanja sektoral.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil simulasi model selalu mengarahkan realokasi belanja pemerintah yang lebih besar ke fungsi ekonomi F4 untuk menghasilkan output perekonomian maksimal. Belanja pemerintah pada fungsi ekonomi F4 dialokasikan pada sektor sektor yang memiliki angka pengganda output lebih tinggi antara lain sektor angkutan kereta api 55 sektor bangunan 52 sektor listrik gas dan air minum 51 sektor angkutan darat 56 dan sektor angkutan air 57. Angka multiplier dari peningkatan alokasi belanja pemerintah secara agregat terhadap peningkatan output perekonomian adalah sebesar 2 06 Artinya peningkatan belanja pemerintah sebesar Rp1 miliar dalam kondisi alokasi optimal dapat menghasilkan output perekonomian sebesar Rp2 06 milar.

---

This study analyzes the reallocation of government spending which is aimed at achieving maximize economic output in order to realize optimal economic growth. The economic model which is used to maximize the economic output subject to a limited allocation of government spending is Linear Programming model. As a coefficient of objective function the study use the Leontief inverse matrix output multiplier which is calculated from the national Input Output domestic transaction 2008 producer prices. The government spending data used as a basic simulation model is the actual 11 classification functions of central government spending on 2014 which is converted into 66 sectoral expenditures.

The study concludes that the result simulation of model always direct at higher reallocation to economic functions F4 spending in order to generate maximum output. The government spending on economic functions F4 is allocated to the sectors that have higher output multiplier such as railways transportation sector 55 construction sector 52 electricity gas and water sector 51 land transportation sector 56 and water transportation sector 57 The multiplier of aggregate government spending on economic output is 2 06 It rsquo s meaning that for each Rp1 billion increase in government spending under the optimum allocation can result in Rp2 06 billion increase in the economic output."

"

Penelitian etimologi ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya kamus etimologi bahasa Indonesia dengan entri kosakata asal bahasa ini, yaitu bahasa Melayu Nusantara. Kamus etimologi bahasa Indonesia yang ada hingga saat ini lemanya merupakan kosakata serapan asing dan hanya berupa daftar asal usul kata. Sesungguhnya, etimologi juga berurusan dengan perubahan bentuk dan makna. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai perubahan makna yang terjadi dalam kosakata Melayu ranah kekerabatan, memperkirakan waktu terjadinya perubahan makna kosakata tersebut, memberi penjelasan tentang faktor sosial, budaya, dan kognisi yang melatarbelakangi perubahan makna kosakata tersebut, dan merumuskan pola atau keteraturan dalam perubahan makna kosakata Melayu. Ranah kekerabatan dipilih karena kosakata Melayu Nusantara dalam ranah ini masih lebih banyak daripada kosakata serapan. Kosakata dari ranah ini diseleksi berdasarkan metode populasi dan sampel. Lima kosakata yang terpilih adalah bini, laki, ibu, bapak, dan nenek. Kelima kata itu dianalisis berdasarkan fungsinya sebagai nama acuan atau terms of reference dan sebagai sapaan atau terms of address. Penelitian ini menggunakan tiga metode analisis. Metode pertama adalah analisis kamus untuk membandingkan makna yang tertera pada setiap kamus yang terbit mulai dari tahun 1800-an hingga tahun 2017. Metode kedua adalah analisis konkordansi dan kolokasi dari empat korpus yang disusun secara diakronis. Analisis korpus dilakukan untuk mengetahui penggunaan kata dalam konteks dan untuk melihat kapan kata itu mulai berubah. Analisis terakhir adalah analisis kognitif untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi perubahan makna. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis perubahan makna yang terjadi pada kosakata Melayu Nusantara ranah kekerabatan adalah peyorasi, metafora, perluasan makna, dan penyempitan makna. Sebagian besar perubahan makna itu terjadi pada abad ke-19 dan abad ke-20, yaitu pada masa bahasa Melayu Baru. Faktor penyebab perubahan makna dari kosakata kekerabatan adalah faktor kedudukan bahasa Melayu terhadap bahasa asing, faktor sejarah, dan faktor situasional. Berdasarkan proses perubahan makna yang terjadi pada kelima sampel, diperoleh tiga pola. Pola ini berbeda dengan pola perubahan makna yang sudah ada sebelumnya. Ketiga pola itu diberi nama pola pengambilalihan asing, pola perluasan acuan dan sapaan, dan pola penjantinaan. Dalam data, pola pengambilalihan asing terjadi pada kata bini dan laki; pola perluasan acuan dan sapaan terjadi pada kata ibu, bapak, dan nenek; dan pola penjantinaan terjadi pada kata nenek.

 

---

This etymological research is motivated by the absence of an Indonesian etymology dictionary with entries of the native words of this language, namely Malay. The Indonesian etymology dictionary entries that exist to date are all loanwords and only in the form of a list of word origins. Etymology deals not only with the origin of words, but also with changes in form and meaning. This study aims to present information on changes in meaning that occur in Malay kinship words, to estimate the time of change in meaning, to explaine the social, cultural, and cognitive factors underlying the changing meaning of those words, and to formulate patterns or regularities in change the meaning of the Malay words. Kinship vocabulary was chosen because there are more Malay words in this domain than loan-words. Based on population and sample selection methods, five kinship vocabulary are selected. They are bini, laki, ibu, bapak, and nenek. The five words are analyzed based on their function as terms of reference and terms of address. Three analytical methods are used. The first is a dictionary analysis to compare the meanings of each dictionary published from the 1800s to 2017. The second method is the concordance and collocation analysis of four corpora arranged diachronically. A corpus analysis is carried out to determine the use of words in context and to see when they begin to change. The final analysis is cognitive analysis to find out what lies behind the change in meaning. The results of the analysis show that the types of changes in meaning that occur in the Malay vocabulary of kinship are pejoration, metaphor, expansion of meaning, and narrowing of meaning. Most of the changes in meaning occurred in the 19th and 20th centuries, namely in the era of New Malay language. Factors causing changes in the meaning are Malay language position towards foreign languages, historical factors, and situational factors. Three patterns of the meaning change process experienced by the five samples were obtained. This pattern is different from the pattern of changes in meaning that already existed. The three patterns are named foreign-takeover patterns, patterns of reference and address expansion, and patterns of genderization. In the data, foreign-takeover patterns are experienced by the words bini and laki; patterns of reference and address expansion experienced by the word ibu, bapak, and nenek; and the pattern of genderization experienced by the word nenek.

"

"ABSTRAKSarah dengan perkembangan dunia perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya yang tidak bisa leas dari resiko kredit bermasalah maka lelang barang jaminan dituntut untuk d apat menjamin kepastian h ukum bagi p ihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan lelang. Permasalahan pokok adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam hal adanya gugatan terhadap harga lelang yang jauh lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai pasar (under value) dan sejauh mana batasan tanggung jawab pejabat lelang dan penilai (appraisal) menurut hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2426 K/Pdt/2005. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian eksploratoris serta rancangan penelitian case study desain untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti dan didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dihimpun melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus tersebut termyata bahwa pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang. Menurut Putusan Mahmakah Agung tersebut di atas, lelang adalah sah dengan pertimbangan bahwa mengenai hasil lelang yang nilainya jauh di bawah NJOP dan nilai pasar (under value) tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan lelang, karena di dalam suatu pelelangan yang berlaku adalah mekanisme pasar karena lelang itu sebenarnya merupakan sebuah institusi pasar, sarana tempt bertemunya penjual dan pembeli pada satu tempt tertentu dengan pembentukan harga yang transparan. Tidak ada ketentuan yang membebani tanggung-jawab pejabat lelang dan penilai (appraisal) bilamana harga limit atas benda yang dijual terlalu rendah jika semua prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

---

ABSTRACTAlong with banking and finance institution developments, the risk of bad loans a re also growing, an auction of collateral goods is expected to give a legal certainty to all parties who have interests in the auction. A major issue is the protection for utmost good faith buyers in an event of a proceeding because the auction price is lower than Object Sales Value Tax (NJOP and market price, furthermore to what extent auction officials and appraisals are legally liable, a case analysis of Supreme Court Decision Number 2426 K/Pd/2005.Researchmethodology used is library research with explanatory type of research and case study design in order to get holistic and integrated information related to the court decision analysis with primary, secondary, and tertiary source of data as support. The result shows that utmost good faith buyers are protected by laws. The Supreme Court Decision stated that the auction is valid and the argument auction price formed that is lower than Object Sales Value Tax (NJOP) and market price, is not a valid argument for a cancellation of an auction, and since the process of an auction applies market mechanism, the auction itself is one of market institutions, a place where sellers and buyers met in a specific place with price discovery in a transparent form. There are no legal liabilities for auction officers and appraisals for the good's reserve price is set at under value price, if all the obligatory procedures were conducted."