Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen selaku pengguna jasa angkutan udara dalam hal tidak terangkutnya ke dalam suatu penerbangan terkait kapasitas pesawat udara. Fokus penelitian ini adalah mengetahui apakah suatu keadaan tidak terangkutnya penumpang karena kapasitas pesawat udara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan KUH Perdata, UUPK, dan peraturan mengenai pengangkutan udara. Serta untuk mengetahui apakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 42/PDT.G/2012/Pn.Jkt.Pst. sudah tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Analisis dalam penulisan ini dilakukan dengan dasar hukum KUH Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan peraturan-peraturan lainnya terkait pengangkutan udara.

---

ABSTRACT
This study discusses protection for passanger as a consumer in case of denied boarding passanger. The focus of this study was to determine whether denied boarding passanger is a form of tort based on Indonesian Civil Code, Consumer Protection Law, and Aviation Regulations. This study also determine if the judge?s ruling is right seen from the legislation and the theories of law. The method of this writing was normative juridicial research with secondary data such as research literature as a source of data. The analyzed was performed with the legal basis of Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 1 of 2009 on Aviation, and another Aviation regulations such as Minister of Transportation regulations.