Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam era globalisasi, sektor jasa konstruksi di Indonesia dapat melaksanakan proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang pada setiap aktivitasnya membutuhkan suatu bentuk usaha (corporate vehicle). Salah satu penerapan bentuk kerjasama yang banyak dipakai dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi besar di Indonesia adalah Joint Operation (JO), yaitu kesepakatan antara dua badan atau lebih untuk mengerjakan pekerjaan tertentu selama waktu tertentu pula. JO merupakan sumber pemajakan yang potensial bagi negara. Sehingga pihak Wajib Pajak (WP) JO akan berusaha agar jumlah pajak terutang dapat menjadi seefisien mungkin. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, selain terdapat (1) pajak terhutang (Conventional Cost) terdapat pula (2) biaya-biaya tambahan (Transaction Cost) yang dalam studi ini disebut sebagai total biaya pajak. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa variabel terikat yang diduga mempengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi wajib pajak JO, yaitu (1) Jumlah pajak yang terutang (2) jarak tempat kerja WP dengan bank, kantor pos, kantor pajak dan kantor konsultan yang diukur dengan waktu (3) lama proyek (4) frekuensi kontrak sebagai manifestasi dari reputasi, dan (5) nilai proyek. Berdasarkan penelitian yang berlangsung pada JO yang memiliki head office di Jakarta, diketahui ada dua model yang paling sesuai yaitu, regresi antara 5 variabel independen dengan total biaya transaksi dan regresi antara 5 variabel independen dengan subvariabel biaya "ucapan terima kasih" dan commitment fee. Terlihat bahwa dari lima variabel independen yang dianalisis, 3 (tiga) di antaranya terbukti signifikan terhadap total biaya transaksi. Ketiga variabel tersebut adalah variabel-variabel frekuensi kujungan WP ke fiskus dan nilai proyek dan total waktu yang dihabiskan oleh WP untuk mengurus permasalahan perpajakannya. Selain itu, dalam hubungannya terhadap total biaya "ucapan terima kasih" dan commitment fee kepada fiskus, terlihat bahwa dari lima variabel independen yang dianalisis, 3 (tiga) diantaranya terbukti signifikan. Ketiga variabel yang signifikan tersebut adalah variabel-variabel waktu yang dihabiskan WP untuk mengurus masalah perpajakan, frekuensi kunjungan WP ke fiskus dan nilai proyek. Selain itu, dikemukakan juga arah hubungan yang menjelaskan bentuk hubungan yang tejadi. Sedangkan dalam hubungannya dengan total biaya "ucapan terima kasih" dan commitment fee, terdapat tiga variabel yang mempunyai hubungan signifikan, yaitu total waktu yang dikeluarkan WP dalam mengurus perpajakan, frekuensi kunjungan WP ke fiskus dan total nilai proyek . Rata-rata biaya transaksi yang dikeluarkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebesar 4,15 % dapat digunakan sebagai referensi bagi WP dalam menyusun budget proyek untuk lebih mendekatkan forecast cost to complete proyek kepada kenyataan yang akan dihadapi di lapangan dan menjadi referensi bagi fiskus dalam melakukan perbaikan institutional arrangements yang ada. "

"Dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi di bidang perbankan tahun 1988 atau lebih dikenal dengan PAKTO 1988, maka jumlah bank yang ada di Indonesia semakin bertambah. Penambahan jumlah . bank tersebut juga diikuti dengan berbagai permasalahan yang banyak timbul akhir-akhir ini, terlebih-lebih dengan semakin meningkatnya bank-bank yang menjual sahamnya di pasar modal. Sorotan maupun kritik tidak hanya ditujukan pada pihak perbankan saja, melainkan juga kepada pihak Bank Indonesia yang terlihat kurang tegas dan banyak melakukan Trial and Error dalam usahanya mengembangkan industri perbankan dan pihak lain yang terkait dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia dan Badan Pelaksana Pasar Modal yang kurang tanggap dalam menerapkan peraturan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari berbagai kasus yang terjadi pada industri perbankan, dibutuhkan suatu analisa yang lebih mendalam agar investor khususnya dan masyatakat pada umumnya dapat meningkatkan awareness mereka terhadap resiko industri perbankan.Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan peneli-tian untuk menganalisa berbagai resiko yang dapat terjadi pada industri perbankan melalui laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kapada pihak perban¬kan, pihak Akuntan Publik, BAPEPAM dan BEJ, para Akademisi, para Pengamat Perbankan, para Investor Badan maupun investor Perseorangan. Dari hasil yang diperoleh melalui kuesioner tersebut, maka dapat diketahui berbagai pendapat para responden tersebut dalam merangking resiko industri perban¬kan, maupun hal-hal yang dapat dilakukan dalam meminimisasi resiko-resiko tersebut melalui laporan keuangan.Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa tingkat resiko yang ditemukan masih kurang dari 20%, yang berarti bahwa resiko investasi pada industri perbankan masih tergolong rendah. Resiko kredit macet dan pengendalian manajemen merupakan hal yang paling memprihatinkan industri perbankan maupun pihak-pihak lain saat ini karena kedua hal tersebut sangat berkaitan erat dalam melemahkan kinerja perbankan. Meskipun masih belum memadai, namun laporan keuangan masih dapat membantu para pemakai laporan keuangan dalam menganalisa resiko industri perbankan. Resiko-Resiko yang terjadi pada industri perbankan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal bank itu sendiri yang tercermin dari berbagai pelanggaran yang dilakukan pihak bank memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada. Para analis perbankan juga sepakat bahwa untuk saat ini mereka lebih cenderung untuk melakukan investasi jangka pendek yang disebabkan oleh ketidakpastian industri perbankan secara jangka panjang.Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pihak Bank Indonesia harus lebih ketat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bank-bank untuk melindungi kepentingan nasional. Pihak BAPEPAM juga dituntut untuk semakin meningkatkan perannya dalam melaporkan informasi-informasi yang sekiranya berguna bagi investor dalam meminimisasi resiko. Pihak perbankan sendiri dituntut untuk melaksanakan Prudent Banking dalam melaksanakan aktivitasnya namun bukan berarti mereka meupakan tugasnya sebagai Agent of Development. Pihak Ikatan Akuntan Indonesia harus terus mengikuti perkembangan dunia usaha umumnya dan perbankan khususnya untuk dapat memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat dengan selalu tanggap atas berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat. Terakhir adalah bahwa Industri perbankan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi, perbankan itu sendiri memang sangat terpengaruh oleh iklim yang diciptakan oleh pemerintah. Namun dalam kondisi bagaimanapun pihak perbankan harus menjaga integritasnya ditengah masyarakat, yang berarti bahwa industri perbankan harus dapat bertahan dalam situasi yang tersulit sekalipun karena hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri."