Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang bertanggung jawab atas jabatannya dan atas akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut sebagai UUJN). Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam Perbuatan Melawan Hukum dan akibat hukum Akta Pengoperan Hak yang dibuat untuk keluarganya pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 219/Pdt.G/2023/PN.Plg. Penelitian ini menggunakan penelitian doctrinal yang bersumber pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada data yang tersedia dari sumber bahan hukum serta dalam penelitian ini proses pengumpulan data tidak terlalu diperhatikan namun tetap ada data analisisnya, dan diolah .Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Pasal 52 UUJN yaitu membuat akta untuk keluarganya sendiri yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Notaris dan Akta Pengoperan Hak yang dibuatnya atas tanah milik ahli waris yang sah dalam hal ini dinyatakan batal demi hukum karena adanya subtansi yang dilanggar dalam akta tersebut yaitu dibuat untuk keluarganya sendiri dan di atas tanah yang sudah memiliki ahli waris yang sah. Maka Notaris dalam hal ini seharusnya menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak terjadi pelanggaran seperti Perbuatan Melawan Hukum.

---

A notary is a public official who is responsible for his position and for the deeds he makes in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2014 as amended by Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries (hereinafter referred to as UUJN). This research aims to analyze the responsibility of Notaries in Unlawful Acts and the legal consequences of the Deed of Transfer of Rights made to their families in the Palembang District Court Decision Number 219/Pdt.G/2023/PN.Plg. This research uses doctrinal research which is based on applicable laws and regulations and refers to data available from legal material sources and in this research the data collection process is not given much attention but data is still analyzed and processed. The approach used in the research This is a normative approach, namely research on secondary data in the legal field that concerns secondary legal materials, namely statutory regulations and the results of scientific work by scholars. The results of the research show that the Notary has committed an Unlawful Act because he violated Article 52 UUJN, namely making a deed for his own family which should not be done by a Notary and the Deed of Transfer of Rights he made on land belonging to the legal heir in this case was declared null and void because of The substance that was violated in the deed was that it was made for his own family and on land that already had legal heirs. So the Notary in this case should carry out his position in accordance with the provisions of the Law on Notary Positions so that violations such as Unlawful Acts do not occur."