Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sumber dana yang masuk ke Kas Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama sebagai andalan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam menyelenggarakan roda pemerintahan Daerah. Pajak Kendaraan Motor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial dalam pemasukan uang/sumber dana ke Kas Daerah. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan daerah, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hutang/tunggakan pajak terjadi kurang tertibnya administrasi PKB, serta fiskus/petugas pajak tidak aktif terhadap wajib pajak yang tidak melaporlmembayar hutang pajaknya dan tidak diterapkan SKPD Kendaraan Bermotor. Pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor mengacu pada Undangundang Nomor 17 tanun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, serta ketentuan yang berlaku tentang penagihan pajak PKB. Dalam praktiknya pelaksanaan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor banyak mengalami hambatan, disebabkan tidak tertibnya administrasi PKB dan faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan tersebut, diataranya kurang aktifnya fiskus/petugas pajak dalam mengeluarkan ketetapan PKB. Masing-masing seksi pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat DKI Jakarta belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Penulisan Tesis ini adalah untuk meneliti apakah sistem yang digunakan pada pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Disamping hal tersebut bagaimana pengadministrasian pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat DKI Jakarta dalam pelaksanaannya dengan sistem pemungutan official assessment. Namun peraturan dan ketentuan yang ada mengacu pada sistem pemungutan Selt Assessment. Tunggakan/hutang pajak kendaraan bermotor diadministrasikan dengan tertib dan penagihan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tertibnya administrasi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, dilakukan perubahan baik yang menyangkut peraturan maupun peningkatan aparatur pajak dalam melaksanakan tugas pokok.yang telah ditetapkan.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang upaya pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan Program BRDP di desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. Program ini muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 dan gempa bumi tektonik pada tahun 2000 yang berkekuatan 6,5 skala rikter yang berimplikasi meningkatnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun di Propinsi Bengkulu, dimana 23,37 % dari jumlah penduduk 1.592.926 jiwa tahun 2002, masih tergolong miskin. Hal ini disebabkan karena posisi tawar yang dimiliki oleh masyarakat sangat lemah, karena dihadapkan pada kondisi berusaha yang tidak kondusif, akibatnya menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial dan terjadinya eksploitasi penggundulan hutan secara besar-besaran terutama pada hutan lindung Taman Nasional. Kerinci Sebelat (TNKS) untuk membuka ladang atau kebun yang akhirnya mengancam kelestarian hutan lindung yang ada di perbatasan Propinsi .Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, kondisi ini terjadi karena mereka tidak mampu mengatasi masalah dan memanfaatkan potensi yang ada untuk mereka kembangkan di desa, disamping itu belum adanya lembaga yang dapat menyatukan pandangan, gerak langkah mereka secara bersama-sama untuk keluar dan kemelut kemiskinan yang ada. Menyikapi hal tersebut di atas, maka pemerintah mengintervensi desa-desa yang rawan kemiskinan dengan menggulirkan salah satu program pengentasan kemiskinan yaitu melalui program BRDP (Bengkulu Regional Development Project). Sebenarnya telah ada program-program serupa dilaksanakan sebelumnya, namun belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Propinsi Bengkulu. Hal ini diduga masih kuatnya campur tangan pihak aparat pelaksana pada tingkat proses maupun tingkat pelaksanaannya, yang indikasinya belum memberdayakan dan memanfaatkan dana dimasyarakat, sehingga masyarakat cenderung terabaikan dan kurang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, untuk itu adanya kemungkinan segelintir masyarakat sebagai pengelola programlproyek yang menuai manfaatnya. Program BRDP merupakan program pemberdayaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dengan bantuan dana bergulir. Namun dalam pelaksanaannya, apakah program ini mampu membawa perubahan dalam peningkatan pendapatan di masyarakat, untuk itu perlu dilakukan penelitian yang lebih, mendalam dalam rangka untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program di lapangan, serta bagaimana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program tersebut dan kendala/hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptip yang mendeskripsikan dan menganalisa data berdasarkan temuan di lapangan dari informasi-informasi yang didapat dan informan yang terpilih sebanyak 18 orang, dan mereka adaiah orang-orang yang terlibat Iangsung dalam kegiatan program BRDP baik di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan melalui pelaksanan program BRDP di masyarakat masih diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengelola yang indikasinya belum sepenuhnya melibatkan peran aktif masyarakat. Penyimpangan banyak terjadi pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Setiap pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah desa, namun banyak hasil keputusan yang dilaksanakan bersifat semu karena dominasi kepentingan dari berbagai pihak masih terialu kuat. Untuk itu hasil yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program ini secara keseluruhan masih belum maksimal, karena terbukti banyaknya masyarakat yang masih menunjukkan sikap apatis terhadap pelaksanaan program yang cenderung hanya menginginkan untuk mendapatkan pinjaman uang. Sedangkan ditinjau dari peningkatan pendapatan masyarakat menunjukkan adanya indikasi perubahan, dimana tampak telah meningkatnya daya bell masyarakat dan telah adanya gairah untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi serta masyarakat telah mulai menerapkan informasi-informasi teknologi walaupun dalam prakteknya masih terdapat kendafalhambatan yang dihadapi baik ditingkat pelaksana maupun pada tingkat masyarakat itu sendiri. Agar program ini benar-benar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat diharapkan pihak pengelola proyek/program balk tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten serta pihak LSM dalam pelaksanaannya lebih banyak memperioritaskan keberpihakan kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar usaha yang dikelolanya tidak bersifat spekulatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu lebih menanamkan kesadaran dan motivasi yang kuat baik kepada aparat pelaksana maupun kepada masyarkat. Sedangkan untuk menghidari faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan program dilapangan dapat diadakan pendekatan secara individual dan pendekatan kelompok.