Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengharuskan adanya pengelolaan PNS berdasarkan jabatan fungsional yang sudah ditentukan. Badan Litbang Kesehatan belum melakukan penataan SDM jabatan fungsional sesuai dengan peraturan tersebut. Sesuai perhitungan yang didasarkan pada indikator kinerja Badan Litbang Kesehatan dan rencana strategis pemerintah, terdapat kelebihan jumlah peneliti sehingga diperlukan penataan berupa perencanaan SDM untuk dialihkan ke jabatan fungsional lainnya. Penelitian ini membahas tentang perencanaan SDM Jabatan Fungsional di Badan Litbang Kesehatan dengan menggunakan dasar pemikiran bahwa perencanaan terbagi menjadi dua aspek yaitu analisis pekerjaan serta permintaan dan penawaran yang kemudian dibagi menjadi empat sub aspek yaitu spesifikasi SDM, klasifikasi, peramalan, dan penyesuaian jabfung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan post-positivisme. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara kepada beberapa informan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan SDM Jabatan fungsional di Badan Litbang Kesehatan disesuaikan denga pedoman LIPI, proses spesifikasi SDM, klasifikasi, peramalan, dan penyesuaian jabatan fungsional sudah didasarkan pada latar belakang pendidikan, kompetensi, dan kepakaran pegawai. Peramalan sudah dilakukan melalui beberapa cara yaitu: pengambilan pegawai dari jabatan fungsional umum, perekrutan pegawai ditahun berikutnya, peningkatan mutu pegawai melalui diklat dan seminar. Perencanaan SDM jabatan fungsional saat ini sudah memasuki tahap penyesuaian melalui jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya seperti: statistisi, analis kebijakan, pranata komputer dan perekayasa. Kendala utama yang dialami dalam proses tersebut adalah perbedaan besarnya tunjangan fungsional peneliti dibandingkan dengan jabatan fungsional lainnya dan kurangnya sosialisasi tentang jabatan fungsional lainnya sebagai jabatan alternatif. ......Government Regulation Number 11 Year 2017 on the Management of Civil Servants requires the management of civil servants based on functional positions that have been determined. National Institute of Health Research and Development NIHRD has not done the arrangement of HR functional position in accordance with the regulation. According to the calculation based on the performance indicators of NIHRD and the government strategic plan, there are excess number of researchers so that the necessary arrangement in the form of HR planning to be transferred to other functional positions. This study discusses the planning of HR Functional Position in NIHRD using the rationale that the planning is divided into two aspects, namely job analysis and demand and supply which is then divided into four sub aspects, namely HR specification, classification, forecasting, and functional position adjustment. The research method used is descriptive with post positivism approach. The data collection process used interviews with several informants and document studies. The result of the research indicates that the functional position HR planning in NIHRD is adjusted to LIPI guidelines, the process of HR specification, classification, forecasting, and functional position adjustment is based on educational background, competence, and employee expertise. Forecasting has been done through several ways the taking of employees from general functional positions, recruitment of employees in the next year, improving the quality of employees through training and seminars. Current HR functional position planning has entered the adjustment stage through functional positions of researchers and other functional positions such as statistics, policy analysts, computer institutions and engineers. The main constraint experienced in the process is the difference in the magnitude of the functional allowance of researchers compared with other functional positions and lack of socialization of other functional positions as alternative positions.

Abstrak :
Tesis ini membahas faktor-faktor keberhasilan Korea Selatan dalam menghadapi krisis finansial global 2008 yang telah mengakibatkan permasalahan ekonomi di negara ini, yang mana faktor-faktor ini akan dilihat dari dua sudut pandang yaitu faktor internal (domestik) dan faktor eksternal (internasional). Pembahasan tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan Korea Selatan dalam menghadapi krisis finansial global 2008 tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal Negara ini. Kebijakan pemerintah pada tiga sektor utama ekonomi negara ini (perdagangan, industri dan finansial), keberadaan pihak swasta (chaebol), serta baiknya sistem domestik market dan budaya (mindset) masyarakat Korea Selatan merupakan faktor internal yang memberikan kontribusi bagi Korea Selatan dalam membangun kembali perekonomiannya. Sedangkan dari sisi eksternal, membaiknya kondisi ekonomi global yang didukung oleh keberadaan Negara-negara ekonomi berkembang dengan peningkatan pergerakan masyarakat middle class yang diiringi oleh baiknya iklim konsumsi masyarakat global, serta kemunculan pertumbuhan ekonomi Cina dan permintaan masyarakat global terhadap produk digital dan ICT, telah menjadi kondisi yang ikut memberikan kontribusinya bagi perekonomian Korea Selatan karena negara ini merupakan negara yang fokus akan perdagangan (ekspor) sehingga menuntut negara ini untuk senantiasa memiliki hubungan dengan ekonomi dan masyarakat global. ......This thesis is about the determinant factors of South Korea?s economic achievement in facing the global financial crisis of 2008 which heve caused economic unstability in this country. These determinant factors are categorized in two conditions, internal (domestic) factors and external (international) factors. This thesis based on qualitative one and use descriptive analysis technique. The result of this thesis shown that South Korea?s achievement in facing the global financial crisis of 2008 are besed on internal factors and external factors. South Korean government policies in three main economic sectors (trade, industry and financial), South Korean businessmen (chaebol), domestic market conditions and South Korean culture (mindset), are internal factors of South Korea achievement to rebuild its economy. Therefore, in external conditions, the stability of global economic conditions which supported by the present of emerging economic countries in international system with the incresing of meddle class global community and their comsumtion conditions, the present of China, and global order to digital and ICT products, have been give the contribution to South Korea economic growth. This is because South Korea is a country which has the strong tendency and depency in global trade (export), so it makes South Korea normally has the correlation with global economy and global consumers.