Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU Nomor 24 Tahun 2009”) ditinjau dari Hukum Perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipe penelitian preskriptif untuk dapat mengetahui akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ditinjau dari Hukum Perjanjian dan pada bagian akhir memberikan saran dan opini hukum yang lebih spesifik untuk permasalahan seputar kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing. Hasil penelitian menyatakan bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak mengatur sanksi atau akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dan apabila ditinjau dari Hukum Perjanjian tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tidak masuk dalam kerangka akibat hukum yang batal demi hukum jika syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Dengan demikian tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak serta merta mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum seperti dalam Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

---

ABSTRACT
This thesis specify obligation to use Bahasa Indonesia for agreement as stipulated in Article 31 of Law Number 24 of 2009 in view of Legal Agreement (Agreement Law). This is a normative judicial research by using prescriptive research to ascertainable that it is not an obligation to the law to fulfill obligation to use Bahasa Indonesia in agreement as stipulated in Article 31 Law Number 24 of 2009 in view of Legal Agreement (Agreement Law) and in the end of this thesis able to provide a legal advice and opinion which is more specific to settle issues around the obligation to use Bahasa Indonesia for agreement involving foreign party. The results finally determine that in view of Legal Agreement (Agreement Law) not fulfilling the obligation to use Bahasa Indonesia for agreement as stipulated in Article 31 Law Number 24 of 2009 is not include as void by law if objective requirement unfulfilled, therefore it does not necessarily lead the agreement to be void by law as decided by Judge of West Jakarta District Court Case number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.