Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh perbuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu Notaris dituntut agar selalu berusaha dalam koridor asas kehati-hatian dalam pembuatan suatu akta. Namun tidak tertutup kemungkinan Notaris melakukan kesalahan dan mendapat gugatan akibat akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian. Dapatkah perjanjian utang piutang dilaksanakan dan memenuhi asas kesepakatan jika salah satu pihak ditahan karena terkena kasus hukum. Mengapa pengadilan menyatakan tindakan Notaris memaksa para pihak yang menandatangani suatu akta diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan tipe penelitian eksploratoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis penelitiannya adalah metode kualitatif sehingga menghasilkan data yang evaluatif analisis. Dalam kasus ini timbul permasalahan karena Pihak yang menandatangani akta Notaris itu .sedang berada dalam tahanan. Walaupun hal ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun akta tersebut mengatur hal-hal yang bukan merupakan tanggung jawab pihak yang menandatangani akta. Penandatanganan akta itu terjadi karena adanya pemaksaan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga menimbulkan kerugian dan perbuatannya dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Akibatnya akta Notaris tersebut dibatalkan oleh putusan Pengadilan dan terhadap Notaris tersebut dituntut membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikannya tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641.K/Pdt/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap. Notaris yang digugat dalam kasus ini adalah Koesbiono Sarmanhadi, SH, yang pada waktu itu Notaris di Jakarta. Dalam kasus ini Notaris Koesbiono Sarmanhadi sebagai Tergugat IV."

"Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjajikan manfaat pensiun. Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana pensiun mengatur mengenai segala ketentuan pokok tentang dana pensiun. Dana pensiun terdiri dari tiga jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK). PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang kepesertaannya terbuka bagi setiap orang, selama memenuhi syarat kepesertaan yang ditetapkan oleh DPLK BNI. Penyelenggaraan dana pensiun pada DPLK BNI berpedoman pada peraturan dana pensiun dari DPLK BNI yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Peraturan tersebut memuat segala hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang terkait didalamnya, yaitu pihak DPLK dan pihak Peserta yang bersangkutan. Pihak DPLK membuat peraturan itu secara sepihak, maka pihak DPLK wajib memberitahu kan isi peraturan tersebut kepada setiap Peserta dalam rangka kepesertaannya. Peraturan tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu perjanjian, mak peraturan tersebut dapatlah dikatakan perjanjian yang dibuat sesuai kebutuhannya. Perjanjian tersebut mengikat para pihak bilamana telah tercapai kesepakatan antara para pihak. Perjanjian tersebut mulai mengikat para pihak dengan adanya tanda persetujuan (tanda tangan) Peserta atas peraturan dana pensiun. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum kekayaan antara pihak DPLK dengan Peserta. Apabila Pengurus, sebagai organ pelaksana DPLK, melakukan kelalaian atau tidak melakukan kewajibannya, maka Pengurus tersebut wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya"