Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Dokter dalam melakukan tugas terikat dengan kode etik profesinya. Oleh sebab itu, dokter berpedoman dengan etika, sumpah jabatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan juga meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab etika. Penelitian ini mencoba menjawab dua permasalahan bagaimana tanggung jawab hukum dan etika seorang dokter dalam melaksanakan tugas profesinya serta bagaimana penerapan sanksi hukum dan etika terhadap dokter yang tindakannya menghalangi penyidikan dengan menganalisis Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst dan Putusan Pidana Nomor 26/Pid-Sus.TPK/2018/PT DKI. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus serta menelaah teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka maupun wawancara sebagai pendukung penelitian, selanjutnya hasil penelitian dideskriptifkan. Berdasarkan metode penelitian, dapat disimpulkan bahwa seorang dokter memiliki 3 (tiga) tanggung jawab hukum yaitu secara perdata, administrasi, dan pidana. Sedangkan untuk tanggung jawab etika sesuai dengan yang terkandung dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Terhadap penerapan sanksi hukum bagi dokter yang menghalangi penyidikan dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Sementara untuk sanksi etika yang dapat diberikan berupa penasihatan, peringatan lisan atau tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang, hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia, baik sementara ataupun permanen.

---

Doctors are bound by their code of ethics. Thus, doctors were obliged to follow medical ethics, oath of office, and applicable laws and regulations. Doctor's responsibilities are legal and ethical. This legal research focuses on answering two problems. First, how a doctor's legal and ethical responsibilities applied in carrying out their duties. Second, how is the application of legal and ethical sanctions against doctors whose actions were hinder an investigation by analyzing Criminal Decision Number 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst and Criminal Decision Number 26/Pid-Sus.TPK/2018/PT DKI. The research method applied is normative juridical approach with case studies and examines theories, concepts, and principles of law and legislation. The data used to analyze obtained from literature studies and interview as supporting research, then the results are described. Based on these research methods, it can be concluded that doctors have 3 (three) legal responsibilities, namely civil, administrative, and criminal legal. As for doctor's ethical responsibilities were contained in the Indonesian Medical Ethics Code. Doctors whose actions were hinder the investigation, may subject to criminal law sanctions. As for the ethical sanctions which can be given are counseling, writing/oral warnings, fostering behavior, re-schooling, or dismissal membership of the Indonesian Doctors Association, either temporarily or permanently.

"

"Kewajiban seorang Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang apabila dilanggar, maka dapat diberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Penulisan ini menjawab dua permasalahan utama mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang membuat addendum akta sewa menyewa yang diduga palsu serta akibat hukum dari addendum akta sewa menyewa yang telah dibuat oleh Notaris yang diduga palsu dengan menganalisis Putusan Nomor 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis-normatif melalui studi kasus serta menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Kesimpulannya, berdasarkan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada Notaris yang membuat akta yang diduga palsu yaitu berupa sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Sementara akibat hukum dari akta yang telah dibuat oleh Notaris namun diduga palsu yaitu dapat dibatalkan dengan pembuatan Akta Pembatalan apabila para pihak setuju untuk membatalkannya, atau apabila tidak menemukan titik terang maka dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

---

The responsibilities of a Notary are regulated in Law No. 30 of 2004 concerning Notary Profession, whereby in the event of a violation, will be subject to sanctions as a form of a Notary’s accountability. This legal thesis address two main issues regarding the legal responsibility of a Notary who allegedly falsifies an addendum in making lease deed and the legal consequences that applies to the act of falsifying a lease deed, by analyzing the Decision Number 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 issued by the Supervisory Council of Notary of DKI Jakarta Region. This legal thesis employs a normative juridical method, which means that the research will be conducted by examining case studies, theories, concepts, legal principles, and legislation. The data used in analyzing the underlying issues are secondary data obtained from literature studies and interviews. In conclusion, pursuant to the said research method, it can be concluded that there are 3 (three) forms of responsibility that can be given to a Notary who allegedly falsifies a deed, particularly in the form of administrative, civil, and criminal sanctions. Meanwhile, the legal consequences of an allegedly falsified deed that has been made by a Notary can be cancelled by making a Deed of Cancellation if the parties agree to cancel it, or if it is not possible, the aggrieved party can subject to a request for cancellation to the Court."