Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This paper aims at analysing the ideological, political, and legal background of urban planning on the basis of empirical research on the rezoning of industrial sites in Balmain in Sydney, which has become a contentious issue in recent years. Balmain became a test for the state government policy on urban consolidation. The rezoning in Balmain became a major issue because several giant corporations (Monsanto, Caltex, Unilever, and Balmain Power Station) were involved, with the approval of state government of NSW, against the residents groups and local government of Leichhardt. The state government, the council, the developers, and the residents have been fighting for the right to decide the case. It is interesting to examine in what legal based the laws, the ideological, and political contested on the urban planning. This chapter will analyse a structure of the urban planning from the legal perspective and the theory of the social function of urban planning in Sydney generally, and in some detail will ers to the Balmain case.

Abstrak :
PEMILU, partai politik dan demokrasi menjadi konsep dan kerangka politik dan banyak diperdebatkan dalam praktik politik di Indonesia pasca reformasi 1998. Namun, belum cukup kajian secara lebih mendalam tentang konsep2 tersebut dalam desain dari Konstitusi pasca 4 kali amandemen dalam kepolitikan di Indonesia. Tulisan ini menjelaskan bagaimana Pemilu, Partai Politik dan Demokrasi pada praktik politik pasca reformasi dan bagaimana kajian tafsir konstitusi terhadap konsep tersebut. Konstitusi tidak secara eksplisit mengatur tentang partai politik, padahal lembaga partai politik ini merupakan lembaga yang sangat penting kedudukannya dalam kepolitikan di Indonesia terutama dalam mengisi kepemimpinan di pimpinan lembaga trias politika (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif). Studi ini menjelaskan pula tarfir konstitusi tentang pemilu, partai politik dan demokrasi di Indonesia. Lebih jauh menjawab bagaimana gap antara kenyataan praktiknya dengan tafsir konstitusi di Indonesia pasca reformasi 1998. Bagaimana tantangan demokratisasi dengan kerangka kerja konstitusional dengan tafsir konstitusi yang membicarakan peran partai politik dan sistem pemilihan