Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faklor penting dalam pcningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945; Tanah adalah hal yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu cara memperoleh lanah adalah melalui jual bcli yang telah diatur dalam Pcraruran Pemerintah Nomar 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT) hams dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, Dengan semakin méningkatnya kebutuhan akan pemmahan, mengakibatkan makin berkembangnya usaha yang bergerak di bidang penyelenggara pernbangunan pernukiman. Selain tunduk pada aturan yang mengatur tentang pertanahan, merekajuga dialur oleh Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukirna.n_ Meski demikian banyaknya aturan-aturan yang hams ditaati, dalam praktek sehari-hari banyak perusahaan pcngembang yang mensiasati ketentuan ketentuan terscbut dcngan berbagai cara antam lain dengan terobosan hukum dan hingga kini masih dilakukan dalam praktekjual beli tanah yaitu dcngan dibuatnya akta pengikatan jual beli (PIB), dan bahkan dibuat secara bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Apakah peljanjian pengikatan yang dibuat olch pengembang secara bawah tangan adalah sah dan mengikat secara hukum? 2) Bagaimana akibat hukum dan pcrlindungau hukum bagi pembeli apabila tsrdapat cacat hukum dan wan prcstasi dalam pcnjanjian secara bawah tangan tersebut? dan 3) Solusi apa yang dapat dilakukanjika terjadi hal demikian? Penelitian ini bersifat Norrnatif Bmpiris , sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian Iapangan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Perlindungan hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprcstasi dalam penjanjian pengikatanjual beli terhadap pemenuhan hak-hak para pihak sangat tergantung kcpada kekuatan dari pcrjanjian pcngikatan jual beli yang dibuat, jika dibual dengan akta dibawah tangan maka perlindungannya sesuai deugan perlindungan terhadap akta dibawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum terhadap pihak ketiga, sehingga penyelesaian yang dapat diambil adalah secara musyawarah mufakat atau melalui badan peradilan. Berbeda halnya dengan kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat kuat karena akta tersebut merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, sehingga kekuatan perlindungannya sesuai dcngan perlindungan terhadap akta otentik, dan mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

---

ABSTRACT
Proper, healthy, safe, hamronious and well-organized housing and residence is one of the basic human needs and forms a significant factor in the increase of dignity and prestige, quality of Life and public welfare in a fair and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945; Land is essential in the life of the Indonesian nation. One of t.he ways to acquire land is through sale and purchase stipulated in Govemment Regulation Number 24 of the year 1997 conceming Land Registration and Government Regulation Number 37 ofthe year 1998 concerning Regulations on the Function of Land Titles Registrar / Pejabat Pembua! Aida Tanah (PPAT) which has to be executed before an authorized ofiicial. With the increasing demand for housing, resulting in the growing business engaged in organizing the construction of residences. Other than complying with the rules of land regulations, they are also govemed by Law Number 4 of the year |992 concerning housing and residence. Despite so many rules to comply with, in day to day practice there are many developers trying to get around such regulations in various ways, among others, by law breakthrough which has been practiced until nowadays in the sale and purchase of land by creating a binding sale and purchase deed (PJB), and even made unofiicially. The purpose of this research is to find out : 1) If the binding agreements unotlicially made by the developers are valid and legally binding? 2) What about t.he legal consequences and legal protection for purchasers in the event of legal flaws or default under the unoiiicial agreements? and 3) What solutions are taken in t.he occurrence of such situations? This research is empirical normative, while t.he data is obtained through library research and field research. From the results of this research it is concluded that legal protection in the event of default by any party in a binding agreement of sale and purchase against the fulfillment of rights of the parties highly depends on the legal force of the binding agreement of sale and purchase made, if a deed is unoflicially made then its protection shall be in accordance with the protection of an unofficial deed and shall not have legal force of evidence against any third party, thus the settlement taken shall be tl1rough a mutual consensus or through the court of justice. On the other hand, the legal force of a binding agreement of sale and purchase deed of land rights made by a Notary in the implementation of the making of its Sale and strong as such deed is a notary deed which constitutes an authentic deed, thus its legal force of protection shall be in accordance with the protection of an authentic deed, and shall have legal force of evidence against any third party. The means to assign land rights through National Land Agency I Badan Perlanahan Nasional (BPN) is a sale and purchase deed made by a Land Titles Registrar / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).