Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Smart City. Salah satu aspek utama dari Smart City adalah konsep smart mobility melibatkan peningkatan pelayanan transportasi publik melalui pemanfaatan teknolongi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan, kecepatan, kenyamanan, dan lebih terjangkau. Pada dasarnya, konsep ini lebih menitikberatkan pada penggunaan teknologi ramah lingkungan yang berfokus pada model transportasi umum, salah satu implementasinya yaitu dengan menerapkan Mobility as a Service (MaaS) dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan yang terdapat dalam rencana induk IKN, dalam prinsip dasar mobilitas dan kontektivitas terdapat salah satu strategi yang akan digunakan dalam menghadapi masa depan yaitu dengan mendorong inovasi guna meningkatkan mobilitas dan konektivias melalui pemanfaatan Mobility as a Service (MaaS). Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain konseptual MaaS khusus moda Electric Bus Rapid Transit (E-BRT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahana IKN dan melakukan estimasi biaya siklus hidup untuk komponen biaya awal dan biaya operasional dan pemeliharaan. Konseptual desain MaaS khusus E-BRT akan mengintegrasikan antara moda transportasi E-BRT dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam sebuah aplikasi TransNusantara. Adapun diperlukan juga teknologi IoT yang dipasang di setiap armada bus listrik sehingga dapat memberikan data informasi secara real time. Adapun biaya awal yang dibutuhkan untuk pengembangan MaaS khusus E-BRT sebesar Rp5.515.223.859.200. Sedangkan, dalam satu tahun biaya operasional dan pemeliharaan yang dibutuhkan adalah sebesar Rp136.231.346.000. ......The development of the Capital City of the Archipelago embraces the concept of a Smart City. One of the main aspects of a Smart City is the concept of smart mobility, which involves improving public transportation services through the utilization of information and communication technology with the goal of providing convenience, safety, speed, comfort, and affordability. Essentially, this concept emphasizes the use of environmentally friendly technology that focuses on a public transportation model, with one implementation being the adoption of Mobility as a Service (MaaS) in daily life. In line with the master plan of the Capital City of the Archipelago, one of the fundamental principles in mobility and connectivity is a strategy that will be employed to face the future by promoting innovation to enhance mobility and connectivity through the utilization of Mobility as a Service (MaaS). This research aims to create a conceptual design of MaaS specifically for the Electric Bus Rapid Transit (E-BRT) mode in the Core Government Center of the Archipelago Capital City and estimate the life cycle costs for initial, operational, and maintenance expenses. The conceptual design of MaaS for E-BRT will integrate the E-BRT transportation mode with Information and Communication Technology in a TransArchipelago application. Additionally, IoT technology is required to be installed on each electric bus fleet to provide real-time data information. The initial cost required for the development of MaaS specifically for E-BRT is IDR5,515,223,859,200, while the annual operational and maintenance cost needed is IDR136,231,346,000.

Abstrak :
Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas yaitu 100 tahun. Adapun, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Saat ini, berbagai strategi sedang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya dengan dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI, untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi maka Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Untuk mempercepat pengembangan potensi industri pada setiap koridornya, maka perlu dibangunan infrastruktur yang memadai seperti industrial Infrastructure dan infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pembangunan infrastruktur tersebut perlu biaya yang sangat besar, sedangkan dana APBN terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang lain. Berdasarkan analisis life cycle cost yang dilakukan pada proyek ini diperoleh nilai IRR sebesar 11,51%, artinya proyek layak secara finansial karena nilai IRR di atas WACC yaitu 11,01%. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik swasta, maka dibuat pola pembiayaan dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari keseluruhan skenario sharing biaya antara pemerintah dengan swasta dan analisis yang dilakukan, diperoleh pola pembiayaan yang optimal untuk proyek ini yaitu skenario dengan IRR sebesar 15,62% dan pembagian biaya yang menjadi tanggung jawab pihak swasta adalah 64,14% dari biaya initial cost, 73,61% dari biaya operasional dan pemeliharaan, adapun pihak swasta juga memperoleh 76,62% dari hasil pendapatan. Pada skema kelembagaan KPBU banyak pihak yang berperan, diantaranya adalah PT. Indonesia Maju Bersama yang dibentuk sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle). ......Indonesia will enter the golden age of 100 years of independence in the next 2045. Besides that, in that year Indonesia will meet a demographic bonus so that it becomes a great opportunity for the Indonesian people to develop rapidly and realize the dream of Indonesia. Indonesia is also expected to become a sovereign, developed, equitable and prosperous country as stated in the vision of Indonesia 2045. Currently, various strategies are carried out to achieve Indonesia's golden generation of 2045, one of which is the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (abbreviated MP3EI). Based on MP3EI, to accelerate and expand economic development, Indonesia is divided into six economic corridor areas, namely the Sumatra Corridor, the Java Corridor, the Kalimantan Corridor, the Sulawesi Corridor, the Bali-Nusa Tenggara Corridor, and the Papua - Maluku Corridor. To accelerate the development of industrial potential in each corridor, it is necessary to build adequate infrastructure such as industrial infrastructure and main infrastructure that can support the smooth economic activities and increase economic growth in the region. However, infrastructure development requires a very large cost, while funds in the state budget are limited so that other financing alternatives are needed. Based on the life cycle cost analysis conducted on this project, the Internal Rate of Return (IRR) value of 11.51% is obtained, meaning that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return value above the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 11.01%. To further enhance the attractiveness of the private sector, a financing and institutional pattern based on Public Private Partnership (PPP) scheme is made. From the overall cost sharing scenario between the government and the private sector and the analysis conducted, the optimal financing pattern for this project is obtained, namely the scenario with an IRR of 15.62% and the cost sharing which is the responsibility of the private party is 64.14% of the initial cost, 73.61% of operating and maintenance costs, and 76.62% of income. In the Public Private Partnership (PPP) scheme many parties play a role, including PT. Indonesia Maju Bersama which is formed as a SPV (Special Purpose Vehicle) company.