Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung dan uji materiil Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi yang diajukan narapidana korupsi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengetatan remisi narapidana korupsi yang diatur dalam PP 99 Tahun 2012 oleh narapidana korupsi dinilai bertentangan dengan hak-hak narapidana yang diatur dalam UU Pemasyarakatan. Setelah langkah uji materiil dilakukan narapidana korupsi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ditolak, maka pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dari 366 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin, hanya 36 orang narapidana yang mendapatkan remisi. Sebanyak 30 orang mendapatkan remisi sebelum keluarnya PP 99 Tahun 2012 sehingga mereka tidak dikenai pengetatan syarat remisi. Sedangkan hanya 6 orang yang mendapatkan remisi pasca pengetatan yang diatur dalam PP. 99 Tahun 2012 yaitu memenuhi syarat menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda dan uang pengganti.

---

This thesis discuss the implementation of the tightening of remission for corruption prisoners at Sukamiskin Prison after material review in the Supreme Court against Government Regulation Number 99 Year 2012 on the Second Amendment of Government Regulation Number 32 Year 1999 on Conditions and Mechanisms for the Implementation of the Rights of Prisoners (PP 99 Year 2012) and another material review submitted by corruption prisoners in the Constitutional Court against Law Number 12 Year 19995 on Correction (Correction Law). The nature of the research is normative juridical with qualitative approve to analyze the implementation of tightening remission for remission for corruption prisoners at Sukamiskin Prison after those material reviews in the Supreme Court and the Constitutional Court. The result of this research shows that in the view of corruption prisoners the policy to tighten remission for corruption prisoners regulated in PP 99 Year 2012 contradicts with the rights of the prisoners regulated in the Correction Law. After both material reviews in the Supreme Court and in the Constitutional Court has failed, the policy of the tightening remission for corruption prisoners at Sukamiskin Prison in Bandung is implemented according to the applied rules and regulations. Out of 366 corruption prisoners at Sukamiskin Prison, there are only 36 prisoners who have received remission. However, 30 prisoners received the remission before PP 99 Year 2012 being issued so that the tightening remission policy was not applied for them. Meanwhile, only 6 prisoners were able to receive remission after the tightening policy in PP 99 Year 2012 was implemented, because they were qualified as justice collaborators and has paid fine penalties as well as fine replacements.

Abstrak :
Seorang Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam menangani obat-obatan di Indonesia, mulai dari proses pembuatan, penyaluran dan pemberian ke pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan praktik kefarmasian, apoteker harus memenuhi 10 standar kompetensi apoteker Indonesia yang ditetapkan oleh IAI. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sangat diperlukan sebagai sarana penunjang dalam hal memahami penerapan pekerjaan kefarmasian dan juga peranan apoteker di industri farmasi dan apotek. Untuk mewujudkan kegiatan PKPA tersebut, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan PT Glaxo Wellcome Indonesia dan Apotek Atrika untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa sebagai calon apoteker untuk meperoleh bekal berupa pengalaman dan pemahaman terkait peranan dan tanggung jawab apoteker di Industri dan Apotek sesuai dengan peraturan dan etika pelayanan kefarmasian. ......A pharmacist has a very important role in medicines in Indonesia, starting from the process of manufacturing, distributing and presenting to patients according to ready regulations. In carrying out pharmaceutical practices, pharmacists must meet the 10 competency standards of Indonesian pharmacists set by IAI. The Pharmacist Professional Job Training (PKPA) is needed as a means of support in terms of understanding the application of pharmaceutical work and also the role of pharmacists in the pharmaceutical and pharmacy industry. To realize this PKPA activity, the Faculty of Pharmacy, University of Indonesia collaborates with PT Glaxo Wellcome Indonesia and Apotek Atrika to organize Pharmacist Professional Work Practices (PKPA) for students as prospective pharmacists to gain experience and understanding regarding the roles and responsibilities of pharmacists in Industry and The pharmacy complies with the regulations and pharmacy service ethics.