Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ignition delay merupakan salah satu parameter panting dalam operasi mesin diesel, ignition delay didefinisikan sebagai selang waktu antara mulai injeksi bahan bakar sampai dengan mulainya terjadi penyalaan bahan bakar, pembakaran akan optimum bila penyalaan terjadi sebelum titik mati atas. Secara ukuran derajat putaran poros engkol, semakin tinggi putaran mesin semakin panjang ignition delaynya, sehingga perlu adanya perubahan waktu injeksi. Ignition delay semakin pendek bila bilangan cetana bahan bakar bertambah, bilangan cetana solar dapat dinaikkan dengan menambah metil ester yang mempunyai bilangan cetana lebih tinggi.Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahan bakar campuran metil ester kelapa sawit (ME) dan solar terhadap unjuk kerja mesin dan ignition delay. Pengujian dilakukan dengan menggunakan mesin diesel satu silinder injeksi langsung. dengan memperbandingkan beberapa komposisi campuran bahan bakar yaitu solar murni, 20% massa metil ester (20% ME), 30% ME dan 40% ME. Pengujian dilakukan berdasarkan kurva daya yang dihasilkan bahan bakar solar. Ignition delay didapat dari grafik tekanan gas dalam silinder terhadap posisi poros engkol, untuk itu dalam pengujian dilakukan pengukuran tekanan gas dalam silinder.Dari pengujian didapatkan bahwa torsi dan daya yang dihasilkan bahan bakar campuran ME dan solar 1.5 s/d 4% lebih rendah dibanding solar. Sedangkan tingkat emisi asap lebih rendah 5 ski 25%. Ignition delay semakin pendek bila putaran mesin dan bilangan cetana bertambah, dengan suatu persamaan linier pengaruh putaran mesin dan bilangan cetana terhadap ignition delay adalah : ignition delay = 0.0033 putaran mesin-0.375 bilangan cetana 4-38.321.

---

Ignition delay is important parameter for diesel engine operation. Ignition delay is the time between start of injection and start of combustion, combustion will be optimum if started before TDC. Injection liming advancing is needed, because ignition delay (in crank angle degree) increase as engine speed increase. Ignition delay decrease as cetane number increase, cetane number of petroleum diesel can be increased with addition of methyl ester.

The research conduct in a single cylinder direct injection diesel engine, the engine was fueled with several different composition fuel blend ( petroleum diesel and ME). The fuel blend are petroleum diesel (D), 20% mass ME (20 % ME), 30% and 40% ME. Effect of different fuel blend to engine performance and ignition delay is studied. Engine setting to get power curve for petroleum diesel used as the basic. engine test Ignition delay was determined from cylinder pressure vs. crank position diagram. Cylinder pressure measurement is needed to get cylinder pressure vs. crank position diagram.

Engine power for ME & petroleum diesel blend are 1.5 - 4 % lower than petroleum diesel, and smoke are 5 - 25 % lower. Engine speed, cetane number and ignition delay correlation is : ignition delay = 0.0033 engine speed -0.375 cetane number + 38.321 ."

"Sertipikat sebagai alat bukti terkuat ternyata tidak menjamin dapat di jadikan alat bukti yang dapat secara penuh di miliki ini di buktikan dengan di batalkannya Hak Tanggungan No.5/HT/18/IV/199 oleh pengadilan. Akibat di batalkannya Akta Jual Beli Tanah yang menjadi obyek jaminan hak tanggungan sehingga menyebabkan hapusnya obyek jaminan hal ini tentu saja merugikan pihak kreditur karena pihak kreditur yang beitikad baik yang telah memenuhi segala ketentuan untuk memberi pinjaman tidak mendapatkan perlindungan karena haknya telah di cederai dengan di batalkannya hak tanggungan tersebut karena batalnya sertipikat jual beli tersebut. Sehingga dalam hal ini penulis ingin meneliti dan mengkaji bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi bagaimana kekuatan perjanjian yang di lakukan sebelum AJB di buat apakah mempunyai Implikasi yang besar terhadap pembatalan sertipikat kedua tanah tersebut sehingga mengakibatkan batalnya hak tanggungan. Tesis ini di buat untuk dapat mengetahui factor apa saja yang dapat membatalkan sertifikat sehingga penulis mengharapkan dapat mengklarifikasi penyebab batalnya hak tanggungan yang di sebabkan batalnya sertifikat akibat akta jual beli yang batal di masa yang akan datang.

---

Certificate as the strongest evidence did not ensure that the evidence can be made in full to have this attested by at cancellation of Mortgage No.5/HT/18/IV/199 by the court . Due on Sale and Purchase of Land Deed canceled the object of causing collateral mortgage guarantee this object abolishment of course detrimental to the creditors because the creditors are faith both have met all the provisions to provide protection because the loan did not get in to harm the rights have been in cancellation the encumbrance certificate for the cancellation of the sale and purchase. in this case I want to examine and assess how such events can happen how the strength of the agreement will be undertaken prior to AJB is made whether to have great implications on both the soil certificate cancellation, resulting in the cancellation of mortgage. Thesis is made in order to determine what factors may cancel the certificate so that the author hopes to clarify the cause of the cancellation of mortgage that is caused due to the cancellation of the deed of sale certificate is canceled in the future."

"ABSTRAKPenelitian ini menguji apakah ketertarikan anggota crowd kepada prototypical ingroup members akan berbanding lurus dengan derajat prototypicality yang mereka miliki. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan ketertarikan anggota crowd tersebut pada dua situasi, yaitu situasi yang novel dan familiar. Sebanyak 114 mahasiswa angkatan 2009 dan 2008 Fakultas Psikologi UNIKA Atma Jaya mengikuti kegiatan eksperimen yang dilaksanakan untuk menguji kedua pernyataan di atas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak anggota crowd yang tertarik pada prototypical ingroup members yang paling prototypical dibanding prototypical ingroup members yang kurang prototypical. Selain itu, gejala ini hanya terlihat saat crowd menghadapi situasi novel. Sementara itu dalam situasi yang familiar, gejala ini tidak terlihat. Hasil lainnya menunjukkan bahwa gejala tersebut hanya muncul jika para prototypical ingroup nmembers memiliki diskrepansi derajat prototypicality yang jauh berbeda. Pengembangan teoretis selanjutnya disarankan meneliti tentang perilaku crowd ini dalam konteks kategorisasi sosial yang lain. Selain itu, penelitian serupa bisa diulang dengan desain field experiment atau naturalistic observation guna meningkatkan validitas eksternal dan manfaat aplikatif data penelitian."

"Paper ini berupaya membahas eksistensi legalitas dari Komisi Informasi itu sendiri. Selain itu juga akan berusaha membahas tentang apa tugas yang diemban oleh Komisi Informasi itu. Dari hasil bahasan dapat dikemukakan bahwa secara hukum, legalitas keberadaan Komisi Informasi adalah berbasiskan UUD 45 yang direvisi, tepatnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F. Dengan semangat ini akhirnya disahkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, atas dasar undang-undang ini pula akhirnya dijadikan dasar bagi pembentukan Komisi Informasi maupun Komisi Informasi Daerah itu sendiri. Dalam tugasnya secara umum Komisi Informasi: 1) menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonligitasi yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; 2) menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan 3) menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.This paper seeks to discuss the legality existence of the Information Commission itself. In addition it will also try to discuss about what tasks carried by the Information Commission. From the discussion it can be argued that legally, the legality of the existence of the Information Commission is based on the revised 1945 Constitution, precisely the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia Article 28 F. With this spirit finally passed Law No. 14 of 2008 on Public Information Openness. Furthermore, on the basis of this law also ultimately made the basis for the establishment of Information Commission and Regional Information Commission itself. In general its duties the Information Commission: 1) to receive, examine and decide upon the application of the settlement of Public Information Dispute through Mediation and / or Non-litigation Adjudication submitted by each applicant of Public Information based on the reasons referred to in this Act; 2) establish public policy of Public Information service; And 3) establishing implementation guidelines and technical instructions."

"The first research question about the implementation of the interconnection network structure in the public service agencies in the field of information and documentation. Second question about the influence of the quality of the development stages of e-govt on the quality of the implementation of the interconnection network structure and the third about the other factors that affect the implementation of the interconnection network structure. Knowledge about Interconnection Network structure adopted in the institution where they work is divided into three categories Interconnection Network Structure, LAN; MAN; and WAN. But the more dominant LAN categorized adopted in Bengkulu and Jambi. In the province of Babel dominant Interconnection Network Structure category MAN. While the agency adopters of internet network structure and network without wires is not found none. E-government level most prominent Preparation at three study sites. Agencies already Utilization stage is not much and it exists in the provinces of Bengkulu and Babel. Relationships variable "quality development phases of e-govt" variable "quality of implementation of the interconnection network structure" significant at alpha 0.01, respectively. Sharing culture variables (.106 *); quality of human resources (-.343 **) and the quality of infrastructure (-.136 *) significantly affect the application of the categorical variable interconnection network structure. In the development of e-govt should immediately undertake efforts empowerment based on Presidential Decree No. 3/2003-regional apparatus to apparatus. For future similar research should be in the process need to enter the variables that interfere extranous relationship of independent variables with dependent variables.Penelitian pertama mempertanyakan soal penerapan struktur jaringan interkoneksi di lingkungan instansi pelayanan publik di bidang informasi dan dokumentasi. Kedua mempertanyakan pengaruh kualitas tahapan pembangunan e-govt terhadap kualitas penerapan struktur jaringan interkoneksi dan ketiga tentang adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan struktur jaringan interkoneksi. Pengetahuan responden tentang Struktur Jaringan Interkoneksi yang diadopsi di instansi tempat mereka bekerja terbagi menjadi tiga kategori Struktur Jaringan Interkoneksi, LAN; MAN; dan WAN. Namun berkategori LAN lebih dominan diadopsi di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Di Provinsi Babel yang dominan Struktur Jaringan Interkoneksi berkategori MAN. Sementara instansi pengadopsi struktur jaringan internet dan jaringan tanpa kabel tidak dijumpai satupun. E-Govt level Persiapan paling menonjol di tiga lokasi penelitian. Instansi yang sudah tahap Pemanfaatan tidak banyak dan ini eksis di Provinsi Bengkulu dan Babel. Hubungan variabel ?Kualitas tahapan pembangunan e-govt? dengan variabel ?kualitas penerapan struktur jaringan interkoneksi? significant pada alpha 0.01. Variabel-variabel Kultur Sharing (.106*); kualitas SDM (-.343**) dan kualitas Infrastruktur (-.136*) secara signifikan berpengaruh terhadap variabel kategori penerapan struktur jaringan interkoneksi. Dalam upaya pengembangan e-govt perlu segera melakukan upaya-upaya empowerment berbasiskan Inpres No. 3/2003 terhadap aparatur-aparatur daerah. Untuk riset sejenis ke depan hendaknya dalam prosesnya perlu memasukkan variabel-variabel extranous yang menggangu hubungan variabel independen dengan variabel independen."

"Inisiasi skema Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation plus dan Pembayaran Jasa Lingkungan REDD dan PJL untuk hutan desa adalah skema untuk memberikan insentif atas upaya pengelolaan hutan desa berkelanjutan oleh masyarakat. Fokus riset ini adalah meneliti dampak inisiasi skema gabungan REDD dan PJL untuk Hutan Desa terhadap deforestasi dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Riset bertujuan menganalisis dampak dana inisiasi Skema REDD dan PJL terhadap deforestasi yang diukur dari tutupan hutan dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan participatory wellbeing assessment. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan campuran metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa dari aspek lingkungan terjadi deforestasi bersih sebesar -198,33 ha di Zona Lindung yang menunjukkan terjadi peningkatan tutupan hutan. Dari aspek kesejahteraan, terjadi peningkatan kesejahteraan namun bukan oleh intervensi REDD dan PJL. Hasil riset menyimpulkan bahwa inisiasi Skema REDD dan PJL berdampak positif terhadap pengurangan deforestasi disebabkan karena penggunaan secara tepat oleh masyarakat untuk kegiatan pengamanan dan rehabilitasi hutan. Namun demikian Skema REDD dan PJL belum berhasil memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan karena terbatasnya nilai uang yang diterima oleh masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan arahan program yang belum mengarah ke pembangunan fisik sesuai kriteria kesejahteraan yang dibuat oleh masyarakat.

---

The Initiation of Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus and Payment for Environmental Services REDD and PES scheme for the village forest hutan desa is a scheme to provide economic incentives for community to manage their forest sustainably. This research focuses on the impact of the REDD and PES to the deforestation and community wellbeing through participatory approach. This research aims to analyse the impact of the initiation of REDD and PES to deforestation through forest cover analysis and to analyse the impact to community wellbeing through participatory wellbeing assessment. This is a qualitative research approach with mix methods. The result shows that from environment aspect, the initiation of REDD and PES scheme resulted a 198.33 ha of net deforestation, which means a forest gain. From the wellbeing aspect, there is an increase in wellbeing but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes. It concludes that the schemes has a positive impact on reducing deforestation due to proper alocation for forest security and rehabilitation, however the benefit is not sufficient enough yet to improve community wellbeing. "

"PT. ASDP Indonesia Ferry Persero adalah BUMN yang mengoperasikan kapal di lintasan Merak-Bakauheni bersaing di industri penyeberangan yang bertumbuh dan terjadi pergeseran perilaku pengguna jasa dari memakai jasa tanpa memilih kapal yang akan dinaiki menjadi dapat memilih jadwal maupun kapal yang menjadi pilihan seiring dengan era keterbukaan informasi sehingga kualitas pelayanan mutlak dibutuhkan sebagai diferensiasi untuk meningkatkan pendapatan dan mempertahankan pelanggannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari service quality terhadap customer satisfaction, serta pengaruh customer satisfaction terhadap trust dan trust terhadap attittudinal loyalty serta behavioral loyalty. Sebanyak 260 responden dari pengguna kapal RoRo milik PT. ASDP Indonesia Ferry Persero di lintasan Merak-Bakauheni berpartisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari service quality terhadap customer satisfaction sehingga perusahaan harus senantiasa menjaga kualitas pelayanan kapalnya agar pengguna jasa puas. Kemudian terdapat pengaruh positif yang signifikan dari customer satisfaction terhadap trust sehingga janji-janji pelayanan harus ditepati oleh perusahaan maka seiring kepuasan dari pengguna jasa maka akan tumbuh perasaan trust terhadap penyedia layanan. Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari trust terhadap attittudinal loyalty dan behavioral loyalty dan trust berperan mediasi dari customer satisfaction terhadap attitutdinal maupun behavioral loyalty.

---

PT. ASDP Indonesia Ferry Persero is a state owned enterprise that operates ships in the Merak Bakauheni trajectory that compete in the growing ferry industry and there is a shifting behavior of service users from using services without choosing which ship to be board, now become able to choose the schedule and the preferred ship in line with the era of openness information so that the quality of service is absolutely needed as differentiation to increase revenue and to retain customers. This study aims to determine the effect of service quality on customer satisfaction, and the influence of customer satisfaction on trusts and trusts on attittudinal loyalty and behavioral loyalty. A total of 260 respondents from RoRo ship users owned by PT. ASDP Indonesia Ferry Persero in the Merak Bakauheni trajectory are participated.

The results showed that there is a significant positive influence of service quality to customer satisfaction so that the company must always maintain the quality of service of the ship so that the service users are satisfied. Then there is a significant positive impact of customer satisfaction on trust so that promises of service must be kept by the company then as the satisfaction of the service user will grow a sense of trust towards the service provider. There is a significant positive influence of trust on attitudinal loyalty and behavioral loyalty and trust play as mediation variable from customer satisfaction toward attitudinal or behavioral loyalty."

"ABSTRAKPermasalahan bencana banjir tidak hanya dipengaruhui oleh fenomena alam yang ekstrim saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi kerusakan lingkungan, fenomena sosial mayarakat serta kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi risiko banjir. Strategi upaya mengurangi risiko banjir dapat dilakukan secara tepat dengan melakukan penilaian risiko banjir meliputi penilaian bahaya, kerentanan dan kapasitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model penilaian bahaya banjir berdasarkan data kejadian bencana banjir di DAS Kemuning Sampang Madura. Metode penilaian bahaya banjir terdiri dari 2 (dua) antara lain metode indeks topographi modifikasi dan metode kombinasi Geomorphic Flood Index(GFI) dan metode Height Above the Nearest Drainage (HAND). Indeks bahaya banjir dibagi menjadi 3 kelas yaitu rendah (indeks bahaya < 0,333), sedang (indeks bahaya: 0.333 - 0.666), tinggi (indeks bahaya > 0,666). Hasil Indeks Bahaya Banjir model indeks topographi modifikasi diperoleh luas bahaya banjir sebesar 6459 hektar (24%) indeks bahaya tinggi, 8329 hektar (31%) indeks bahaya sedang, dan 11882 hektar (45%) indeks bahaya rendah. Sedangkan hasil Indeks Bahaya Banjir model kombinasi GFI dan HAND luas bahayanya sebesar 1402 hektar (44%) indeks bahaya tinggi, 1271 hektar (40%) indeks bahaya sedang, 504 hektar (16%) indeks bahaya rendah. Model penilaian bahaya banjir metode kombinasi GFI dan HAND disimpulkan memiliki hasil yang sebagian besar mewakili kejadian sebenarnya di Kabupaten Sampang serta mampu mengakomodir model penilaian bahaya banjir sesuai ketentuan pada Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 yaitu menggunakan parameter potensi ketinggian genangan, sehingga direkomendasikan sebagai model penilaian bahaya banjir tingkat Kab/Kota berdasarkan data kejadian (histori) banjir.

---

ABSTRACTThe problem of floods event is not only affected by extreme natural phenomena, but also influenced by conditions of environmental damage, social phenomena and government policies in efforts to reduce floods risk.The strategy to reduce flood risk can be done appropriately with conducting flood risk assessments including hazard assessment, vulnerability and capacity. This study aims to develop a flood hazard assessment model based on historical data on flood event in Kemuning watershed, Sampang-Madura. The flood hazard assessment method consists of 2, including the modified topographic index (MTI) method and the combination of the geomorphic flood index (GFI) method and the height above the nearest drainage (HAND) method. The disaster hazard level is divided into 3 classes, namely low (hazard index <0.333), medium (hazard index: 0.333 - 0.666), high (hazard index> 0.666). The result is a flood hazard index using modified topographic index models that with details of 1182 hectare (24%) high level, 8329 hectare (31 %) medium level, 11882 hectare (45%) low level. While the result is a flood hazard index using GFI and HAND Combination models that with details of 1402 hectare (44%) high level, 1271 hectare (40 %) medium level, 504 hectare (16 %) low level.The flood hazard assessment model of the GFI and HAND combination method is concluded to have results that largely represent the actual events in Sampang Regency and are able to accommodate the flood hazard assessment model according to the provisions of Perka BNPB No. 2 of 2012, namely using parameters of potential inundation height, so it is recommended as a flood hazard assessment model at the district /city level based on the event data (history) of floods."