Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan penerapan atau pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak yang dilakukan Pemerintah selalu saja menjadi sorotan dan perhatian setiap pelaku usaha maupun para praktisi termasuk kalangan akademisi untuk dikritisi sesuai dengan perkembangan perekonomian dan kepastian hukum yang terjadi dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Hal ini dapat dimengerti oleh karena masalah perpajakan selalu terkait erat dengan usaha atau bisnis maupun penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang ada. Peranan politik hukum dalam rangka menyeimbangkan kepentingan pemerintah (baca : negara) dengan kepentingan masyarakat yang terkena pajak menjadi penting untuk dipahami agar terjadi harmonisasi antara keduanya. Sejak tahun 1951, Indonesia telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai dengan nama sebelumnya yaitu Pajak Penjualan. Prinsipnya adalah mengenakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sebagai obyek pajak apabila terjadi suatu transaksi atau penjualan atas barang atau jasa.Penelitian ini meninjau politik hukum penerapan atau pengenaan pajak pada saat itu diteruskan sampai dengan saat ini dengan nama Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan alas Barang Mewah, termasuk penundaon penerapannya di daerah pabean tertentu yang dimaksudkan agar pelaku dunia usaha mau berinvestasi di daerah tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian secara khusus akan penegakan hukum (law enforcement) dalam beberapa kasus menjadi sorotan penting dalam konteks keadilan dan kesamaan hak Wajib Pajak dan fiskus atas ketentuan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui cara penelitian hukum bahan pustaka atau data sekunder untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai politik hukum penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia."

"ABSTRAKMelalui metode penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan dalam kepustakaan dan lapangan, penulis ingin meninjau dan mengetahui perjanjian yang diadakan antara sesama pihak swasta di dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan pembuatan Gedung Departemen Pekerjaan Umum. Di dalam menangani proyek pembuatan Gedung Departemen Pekerjaan Umum ini, banyak melibatkan sub-kontraktor. Untuk itu penulis membatasinya hanya pada begian Blok B1/c lantai satu, yang telah dikerjakan oleh tiga sub-kontraktor, yaitu PT Harapan Unggul Perkasa, PT Agung Manunggal Hita Abadi dan Sub-kontraktor Sutardjo (badan hukum perseorangan). Sedangkan kontraktornya adalah PT Wijaya Karya.Di dalam perjanjian yang telah dibuat, ingin dikemukakan bagaimana asas kebebasan berkontrak seperti yang disebutkan di dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hal-hal lainnya di dalam perjanjian dapat dilaksanakan. Adapun maksud/tujuan dari mengsubkontraktorkan suatu jenis pekerjaan adalah antara lain, untuk membagi (menitipkan) risiko dengan pihak sub-kontraktor; agar proses administrasi menjadi lebih sederhana; untuk membina golongan ekonomi lemah.Bagaimana agar kedua belah pihak dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, disinilah perlunya dibuat perjanjian yang baik dan jelas, apalagi sub-sub kontraktor yang menjadi partner kerja kontraktor cukup banyak, dan tidak tarjadi tumpang tindih di dalam isi perjanjiannya antara kontraktor dengan masing-masing sub-kontraktor. Dan dengan mengingat hasil akhir sebagai pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh sub-sub kontraktor kepada kontraktor sebagai salah satu syarat untuk berakhirnya hubungan kerja diantara mereka."