Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang. Rinitis Alergi adalah penyakit inflamasi yang disebabkan oleh reaksi alergi pada pasien atopi. Tungau debu rumah TDR merupakan aeroalergen tersering yang mensensitisasi reaksi alergi. Pada tahun 1988 reseptor vitamin D VDR , berhasil di klon. Reseptor vitamin D berlokasi di beberapa jaringan dan sel tubuh manusia, termasuk di peripheral blood mononuclear cells PBMCs dan limfosit T yang telah teraktivasi. Riset yang lebih jauh memperlihatkan bahwa vitamin D mempunyai beberapa efek dari pengaturan sitokin terhadap beberapa sel yang berbeda dari sistem imun. Vitamin D dapat menekan respon Th1 dan Th2. Sel Th1 dan Th2 menghambat perkembangan satu sama lain.Tujuan. Melihat pengaruh pemberian Vitamin D terhadap kadar IL-10, IFN-? dan histamin pada kultur PBMC pasien rinitis alergiMetode. Sampel merupakan darah segar whole blood penderita rinitis alergi yang telah dilekukan prick test, serta diiisolasi dengan metode Ficoll. Bahan biologis tersimpan yang berupa supernatan kultur. Kultur sel limfosit sebelum perlakuan, diberi pendedahan tanpa atau dengan 1,25 OH 2D3 100 nM, waktu inkubasi 7 hari, dengan penambahan PHA dan alergen tungau pada hari ke-4. Kultur sel-sel PBMC dari pasien RA setelah perlakuan, dilakukan harvest pada hari ke-7, kemudian supernatanannya dialikuot untuk diukur kadar sitokin IFN-? dan IL-10, dan diuji secara statistik untuk melihat pola dari tiap parameter.Hasil: Pemberian alergen tungau tanpa vitamin D menyebabkan meningkatnya kadar histamin serta menurunkan kadar IL-10 dan IFN-?. Pemberian vitamin D pada kultur sel PBMC yang telah diberi alergen tungau menyebabkan peningkatan kadar IL-10 dan penurunan kadar IFN-? dan histamin.Simpulan: Menurunnya kadar histamin dan IFN-? terhadap stimulasi alergen tungau pasien rinitis alergi yang diberi vitamin D cenderung berhubungan dengan meningkatnya kiadar IL-10.

---

ABSTRACT
Background. Allergic rhinitis is an inflammatory disease caused by an allergic reaction in atopic patients. House dust mites TDR are the most common aeroalergens that sensitize allergic reactions. In 1988 vitamin D receptor VDR , successfully in clones. Vitamin D receptors are located in several tissues and human body cells, including peripheral blood mononuclear cells PBMCs and activated T lymphocytes. Further research has shown that vitamin D has some effects of cytokine regulation on several cells different from the immune system. Vitamin D can suppress Th1 and Th2 responses. Th1 and Th2 cells inhibit the development of each other. Aim.To identify the Effect of Vitamin D On IL 10 IFN and histamine levels on PBMC Cultur of Allergic Rhinitis PatientsMethod. The sample is fresh blood whole blood of allergic rhinitis patients who have been prick tested, and isolated by Ficoll method. Pre treated lymphocyte culture, treated with or without 1,25 OH 2D3 100 nM, and incubated for 7 days, with addition of PHA and allergen mites on day 4. Cultures of PBMC cells from RA patients after treatment were harvested on day 7, then the supernatant was dialyzed for measured levels of IFN and IL 10 cytokines using elisa kits and tested statistically to see patterns of each parameter.Result. Giving allergen mites without vitamin D causes increased levels of histamine and lowers levels of IL 10 and IFN . Provision of vitamin D in PBMC cell culture that has been given allergen mites causes increased levels of IL 10 and decreased levels of IFN and histamine.Conclusion. Reduced levels of histamine and IFN against allergen mite stimulation of allergic rhinitis patients given vitamin D tend to be associated with increased IL 10 levels.

Abstrak :
Tahun 2020 angka kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 221.740 kasus. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecelakaan adalah iklim keselamatan kerja. Iklim keselamatan dapat dipengaruhi oleh faktor demografi (umur, jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan, dan masa kerja). Terkait dengan iklim keselamatan kerja, di PT X belum pernah dilakukan pada proyek pengelolaan alat. Proyek Y adalah pilot project pengelolaan alat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis iklim keselamatan kerja di konstruksi PT X proyek Y. Penelitian cross sectional ini menggunakan kuesioner NOSACQ-50 untuk mengukur iklim keselamatan dan wawancara untuk triangulasi dan validasi data. Total pekerja di Proyek Y adalah 114 pekerja. Semua pekerja menjadi responden kuesioner NOSACQ-50, sedangkan informan kunci terdiri dari lima orang. Tingkat iklim keselamatan kerja di konstruksi PT X proyek Y adalah 3,03 yang termasuk kategori baik. Ada perbedaan signifikan pada iklim keselamatan berdasarkan jabatan dan tingkat Pendidikan pekerja. Iklim kerja tidak berhubungan signifikan dengan umur pekerja, meskipun berhubungan signifikan dengan masa kerja. ......n 2020 the number of work accidents in Indonesia reached 221,740 cases. One of the factors that influence accidents is the safety climate. The safety climate can be influenced by demographic factors (age, gender, position, level of education, and years of service). Regarding the work safety climate, PT X has never done this on an equipment management project. Project Y is a pilot project management tool. This study aims to analyze the safety climate in the construction of PT X project Y. This cross sectional study used the NOSACQ-50 questionnaire to measure the safety climate and interviews for data triangulation and validation. The total number of workers in Project Y is 114 workers. All workers became respondents to the NOSACQ-50 questionnaire, while the key informants consisted of five people. The level of work safety climate in the construction of PT X project Y is 3.03 which is in the good category. There is a significant difference in the safety climate based on the position and level of education of workers. Safety climate is not significantly related to the age of workers, although it is significantly related to years of service.

Abstrak :
Salah satu temuan penting dari penerapan desentralisasi di Indonesia adalah untuk menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik mclalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap sehingga alokasi sumber daya secara lebih produktif dapat tercipta. Untuk itu diperlukan pelimpahan kcwcnangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pernerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan _pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan rdaerah, Serta pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari pusat kepada Pemerintahdaerah. Penelitian ini bertujuan mengungkap apakah maksud dari penerapan desentralisasi tersebut dapat dicapai? Untuk membuktikan hal tersebut, penelitian ini menguji apakah dalam penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat bempa unconditional grants ditemukan fenomena flypaper efféct yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah berperilaku secara tidak hati-hati. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data panel yang dikumpulkan dari BPS dan Ditjen Perimbangan Keuangan Departcmcn Keuangan, meliputi data PDRB berdasarkan harga berlaku, belanja daerah, dan unconditional grants untuk periode pengamatan tahun anggaran 2003 hingga 2006. Data diolah secara ekonometri. Objek observasi adaiah 135 kabupaten kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dan tidak mengalami pemekaran selama periods pengamatan. Hasil penelitian : adanya fenomena flypaper efféct yang memmjukkan perilaku pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang bersifat asimetris dalam kaitannya dengan penggunaan dana transfer dalam bentuk unconditional grants. Untuk setiap tambnhan 1 mniah unconditional grants. pemerintah kabupaten/kota akan merespon dalam bentuk kenaikan belanja daerah Sebesar 0,837 rupiah dan setiap tambahan 1 mpiah PDRB akan mcningkatkan belanja daerah sebesar 0,006 rupiah. Flypaper effect menunjukkan terjadinya indikasi ketidakhati-hatian dalam penggunakan sumber daya berupa grants dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah. ......One of the important objectives of the decentralization implementation in Indonesia is to create efficiency in the provision of public goods and services through the role shifting of public decision-making to the lowest level of government that has the most complete' information so that the anteeanen of more productive be created. For that reason, the delegation of authority from the higher government to the lower government is needed to carry out spending, taxation and levy in which the authority of local governments, and provide assistance in the form 'of transfer from central government I0 local government. This research aims to reveal whether the intentions of the decentralization implementation can be achieved. To prove it, this Study tested whether the phenomenon of flypaper effect is found in the use of transfer funds from central government in the form of' unconditional grants, which indicates that local governments have behaved not prudently. Data used in this research are secondary data which are collected in a cross section nom BPS and the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance, including PDRB data based on the current price, local expenditure, and unconditional grants for the observation period of 2003-2006. The data are processed econometrically. Objects of the observation are 135 districts/cities in Indonesia that have complete data and do not get expansion during the period of observation. The finding of this research shows that there is a flypaper effect phenomenon that illustrates the behavior of local (district/city) governments in Indonesia, which is asymmetrical in relation to the use of transfer Funds in the fonn of unconditional grants, its found that for each additional l mpiah of unconditional grants, local governments will respond in the form of the increase of local expenditure by 0,887 rupiah and for each additional I rupiah of PDRB, local government expenditure will increase by 0,006 rupiah. The flypaper effect indicate 'not prudently' in the use of grants from central government by local governments.

Abstrak :
Industri informal lis gipsum rentan terhadap risiko ergonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat risiko musculoskeletal disorders. Penelitian ini merupakan penelitian semi kuantitatif menggunakan desain studi cross sectional dengan metode Quick Exposure Check (QEC) dan Rapid Entire Body Assessment (REBA). Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan QEC ditemukan level tindakan 3 (investigasi lebih lanjut dan perubahan) pada 1 proses yaitu pengukuran dan level tindakan 4 (laksanakan investigasi dan perubahan segera) pada 4 proses kerja yaitu pencampuran, pencetakan, pengiriman, serta pemasangan. Berdasarkan REBA ditemukan level tindakan 4, yaitu risiko tinggi, harus dilakukan investigasi dan perubahan pada kelima proses yang diteliti. Rekomendasi yang diberikan adalah merubah desain tempat kerja, peregangan, sebelum dan setelah bekerja serta setiap 2 jam bekerja, dan promosi tentang ergonomi.

---

Gypsum list informal industry is susceptible to ergonomic risk. This study aims to describe the level of musculoskeletal disorders risk. This study is a semiquantitative and cross-sectional study design using Quick Exposure Check ( QEC) and Rapid Entire Body Assessment (REBA ) methods. The results showed that by QEC found action level 3 (further investigation and change soon) in one work process that is measurement proses and action level 4 (investigations change immediately) in 4 process those are mixing, stamping, delivery, and installation. Then by REBA found all working process are at action level 4 (high risk, investigate and implement change). The recommendation given those are change the design of the workplace, stretching before and after work and on the sidelines every 2 hours, and the promotion of ergonomic.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana pelindungan yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan kewajiban melaporkan pelanggaran atau tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal serta pendekatan perbandingan ketentuan jaminan pelindungan whistleblower berstatus pegawai negeri di negara lain yaitu Korea Selatan, Ghana, Malaysia dan Amerika Serikat dengan mengambil best practices bentuk pelindungan yang disediakan oleh negara tersebut. PNS yang melaksanakan kewajiban melaporkan pelanggaran atau tindak pidana korupsi telah diatur ketentuan pelindungan kerahasiaan identitas dan materi laporan, pelindungan hukum, pelindungan fisik, penghargaan, akan tetapi PNS yang mengalami tindakan pembalasan terhadap pekerjaannya dikarenakan mengungkap tindak pidana korupsi tidak terdapat ketentuan pelindungannya. Dalam praktiknya PNS yang melaporkan tindak pidana korupsi ke KPK memang dilindungi kerahasiaan identitas dan materi laporan, hukum, fisik dan diberikan penghargaan. Namun PNS yang mengalami tindakan pembalasan terhadap pekerjaannya harus berupaya sendiri untuk memulihkan pekerjaannya melalui mekanisme upaya administratif kepegawaian dikarenakan tidak terdapat ketentuan pelindungan tindakan pembalasan terhadap pekerjaan bagi whistleblower yang berstatus PNS. Adapun di Korea Selatan, Ghana, Malaysia dan Amerika Serikat memiliki pengaturan pelindungan whistleblower berstatus public official atas tindakan pembalasan atau tindakan merugikan terhadap pekerjaannya melengkapi pelindungan kerahasiaan identitas dan materi laporan, pelindungan hukum, pelindungan fisik dan penghargaan. Dalam praktiknya pelindungan tindakan pembalasan terhadap pekerjaan bagi whistleblower berstatus PNS sangat dibutuhkan agar terbentuk jaminan pelindungan menyeluruh sebagaimana semangat yang terdapat dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) ......This paper analyzes how protection is provided for Civil Apparatus (PNS) who carry out the obligation to report violations or corruption crimes of the Corruption Eradication Commission (KPK). By using doctrinal research methods and a comparative approach to the provisions of the guarantee of protection for whistleblowers with civil apparatus status in other countries, namely South Korea, Ghana, Malaysia and the United States by taking best practices in the form of protection provided by the country. PNS who carry out the obligation to report violations or corruption crimes have been regulated by provisions on the protection of the confidentiality of identity and report materials, legal protection, physical protection, awards, however, PNS who experience retaliation against their work due to exposing corruption crimes do not have any protection provisions. In practice, PNS who report corruption crimes to the KPK are indeed protected by the confidentiality of their identity and report materials, legal, physical and are given awards. However, PNS who experience retaliation against their work must make their own efforts to restore their jobs through the mechanism of administrative efforts for employees because there are no provisions on the protection of retaliation against work for whistleblowers with civil apparatus (PNS) status. Meanwhile, in South Korea, Ghana, Malaysia and the United States, there are regulations for protecting whistleblowers with public official status from retaliation or detrimental actions against their work, complementing the protection of confidentiality of identity and report materials, legal protection, physical protection and awards. In practice, protection of retaliation against work for whistleblowers with civil apparatus (PNS) status is very much needed in order to form a comprehensive protection guarantee as stated in the spirit of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).