Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mekanisme perdagangan yang digunakan pada setiap pasar modal akan mempengaruhi proses pembentukan harga. Kebijakan fraksi harga merupakan salah satu bentuk pengaturan mekanisme perdagangan yang akan mengubah perilaku pembentukan harga. Fraksi harga merupakan satuan perubahan minimum yang ditetapkan dalam suatu pasar reguler. Bursa Efek Jakarta merupakan suatu bursa yang menganut bentuk pasar yang quote driven, BEJ mengeluarkan kebijakan perubahan fraksi harga pada tanggal 3 Juli 2000 dari Rp.25,- menjadi Rp.5,- untuk seluruh jenis saham yang diperdagangkan. Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan likuiditas dan menurunkan volatilitas perdagangan.Kebijakan ini dilakukan pada saat bursa mengalami penurunan volume transaksi yang sangat drastis. Polemik merebak diantara pelaku pasar yang mendukung maupun meminta peninjauan kebijakan ini. Sebagian pelaku pasar beranggapan kebijakan ini menyebabkan pasar menjadi semakin tidak bergairah dan tidak menarik lagi.Likuiditas pasar merupakan suatu istilah yang sulit untuk didefinisikan dan diukur. Secara umum, likuiditas pasar merupakan suatu sifat yang menunjukkan kemudahan dan kecepatan untuk mengubah bentuk suatu instrumen keuangan ke dalam bentuk lainnya dalam biaya yang normal. Penelitian ini menggunakan market spread, market depth dan volume transaksi sebagai indikator likuiditas pasar.Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaktepatan kebijakan dengan menyamaratakan fraksi harga untuk seluruh jenis saham. Pada saham dengan harga tinggi rnenghasilkan penurunan likuiditas untuk ketiga indikator. Keiompok saham dengan harga diantara Rp.500,~ - Rp.5.000,- memiliki potensi peningkatan harga dengan kebijakan ini namun rendahnya fraksi menyebabkan kondisi yang diharapkan tidak terjadi. Pada keiompok harga terendah, terjadi peningkatan likuiditas walaupun kondisi ini lebih disebabkan oleh faktor lain di luar fraksi harga."

"Keanekaragaman hasil hutan merupakan kekayaan alam potensial yang dimiliki bangsa Indonesia. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola seluruh kawasan hutan ini menimbulkan pemberian konsesi kepada sektor swasta. Semakin besar peran swasta dalam pengelolaan kawasan hutan membutuhkan sistem kontrol yang lebih baik dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah pengungkapan informasi yang memadai di dalam laporan keuangan perusahaan. Masalah yang muncul adalah kurangnya informasi transparan mengenai nilai investasi dan hasil nyata perusahaan pengusahaan hutan. Tidak tersedianya informasi yang relevan dan obyektif dapat menimbulkan pengambilan keputusan yang salah. Salah satu indikator atas kinerja perusahaan adalah nilai kawasan hutan yang dikelolanya. Kawasan hutan merupakan suatu asset yang istimewa di dalam bidang akuntansi karena kemampuannya untuk meningkatkan nilainya sesuai dengan pertumbuhan dan rentang waktu investasi. Penilaian tersebut membagi kawasan hutan menjadi tanah dan tegakan yang tumbuh di atasnya. Melalui penggunaan model hutan normal Faustmann dapat kita ketahui nilai wajar economic rent untuk tanah hutan. Sedangkan penilaian tegakan menggunakan metode Actual Value, Realization Capital Value atau Expected Yield Capital Value. Nilai tegakan hutan yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan tegakan menjadi permasalahan dalam penilaian yang layak untuk pelaporan keuangan. Adanya trade off antara obyektivitas dan relevansi dalam penilaian ini menjadi kontroversi dalam pengakuan dan pengukuran akuntansi yang lebih tepat. Penyajian nilai kawasan hutan di dalam laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat sebagai pemilik kawasan hutan yang sesungguhnya. Pengungkapan nilai tersebut akan membantu investor, pemerintah dan masyarakat untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola asset kawasan hutan."