Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris mengemban tanggung jawab yang besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, yakni melalui perannya dalam pembuatan akta autentik. Dalam hal ini, apabila Notaris melakukan suatu kelalaian dalam melaksanakan jabatannya, termasuk dalam pembuatan akta autentik, maka Notaris harus bertanggungjawab atas perbuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja. Penelitian ini merupakan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1335 K/PDT/2021 dimana Notaris dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang didasarkan atas pelaksanaan RULB yang tidak sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa rapat yang diselenggarakan adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga hasil keputusan yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat menjadi batal demi hukum. Dari pembuatan akta tersebut, Notaris dinyatakan telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya secara administratif dan perdata. Notaris harus membaca dan memahami terlebih dahulu ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari badan hukum yang bersangkutan, serta Notaris harus bersikap tegas untuk menolak pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terlindungi dari akibat hukum sekaligus memberikan kepastian hukum kepada klien. ......Notaries have great responsibility in providing legal certainty, namely by making authentic deeds. In this case, if the Notary commits an error in carrying out their position, including in making an authentic deed, the Notary must be responsible for their actions whether its intentional or unintentional. This research is a case study of the Supreme Court’s Decision Number 1335 K/PDT/2021 where the Notary is declared to have committed an unlawful act for making the Deed of Minutes of the General Meeting of the Flat Owners and Occupants’ Association which is based on the implementation of an invalid meeting. The issue raised in this research is the legal consequences of the deeds produced by the invalid meeting, as well as the responsibility of the Notary who makes the deed. The research method used in this research is normative juridical with descriptive analytical research typology. This research further concludes that the meeting was invalid since it does not meet the requirements of conducting a meeting as regulated in Articles of Association and Bylaws. Therefore, the decisions contained in the Minutes of Meeting were regarded as null and void. Furthermore, the Notary is also deemed to have violated Notary Profession Law as well as the Civil Code, in which they would be held accountable in both administrative and civil manners. The Notary must first read and understand the provisions in the Articles of Association and Bylaws of the legal entity concerned, and the Notary must be firm in refusing to make a deed that is not in accordance with the applicable laws and regulations in order to be protected from legal consequences while at the same time providing legal certainty to the client.

Abstrak :
Penggunaan kartu kredit telah berkembang pesat dalam sepuluh tahun terakhir karena fleksibilitas dan kepraktisannya. Menggunakan kartu kredit memiliki resiko penipuan kartu kredit. Oleh karena itu, penerapan Personal Identification Number (PIN) sebagai metode verifikasi dikatakan dapat memberikan keamanan tambahan bagi kartu kredit. Penerapan PIN di Indonesia dimulai sebagai realisasi Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP tentang Pelaksanaan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Bank Indonesia mengamanatkan kepada seluruh penerbit kartu kredit untuk menerapkan PIN online 6 digit untuk melindungi pemegang kartu dari risiko penipuan kartu kredit. Untuk itu, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian: 1) bagaimana regulasi dalam melindungi kepentingan pemegang kartu dari penipuan kartu kredit dan 2) bagaimana implementasi verifikasi PIN dalam rangka perlindungan pemegang kartu terhadap penipuan. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif untuk metode penelitiannya. Penulisan ini menemukan bahwa penerapan PIN berhasil secara khusus meminimalkan risiko metode penipuan yang hilang atau dicuri. Namun, penerapan PIN tidak dapat mengatasi penipuan kartu kredit secara keseluruhan, dikarenakan kurangnya kebijaksanaan dan kewaspadaan pemegang kartu. Oleh karena itu, penulis menganjurkan untuk mengeluarkan peraturan yang secara tegas memerintahkan pemegang kartu untuk waspada dan bijaksana dalam menggunakan kartu kredit. Selain itu, penulis juga merekomendasikan untuk menerapkan praktek self-service terminal yang memungkinkan nasabah untuk memasukkan kartunya sendiri ke dalam terminal tanpa harus menyerahkan kartu secara fisik kepada orang lain.

---

Credit card usage has grown immensely in the past ten years due to its flexibility and practicality. Using credit card has the risk of credit card fraud. For that reason, the implementation of Personal Identification Number (PIN) as a means of verification is said to provide additional security for credit cards. The implementation of PIN in Indonesia was commenced as a realization of Bank Indonesia Circular Letter No. 16/25/DKSP on the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities. Bank Indonesia mandated all credit card issuers to implement 6 digit online PIN to protect cardholders from the risk of credit card fraud. To that end, the author has formulated two research questions: 1) how is the regulation in protecting cardholders' interests from credit card frauds and 2) how is the implementation of PIN verification in regards to cardholder's protection against fraud. This thesis uses normative juridical method for its research method. This writing found that the implementation of PIN managed to specifically minimize the risk of lost or stolen fraud method. However, the implementation of PIN does not tackle credit card fraud as a whole due to cardholder's lack of discretion and vigilance. Hence, the author recommends to issue a regulation which strictly order cardholders to be vigilance and discreet in using credit cards. In addition to that, the author also recommends to implement the practice of self-service terminal which allows cardholders to insert their own card into the terminal without having to handover the card physically to another person.