Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMenjadi tantangan berat bagi Indonesia ketika Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) tidak diakui oleh Vanuatu sebagai bagian dari NKRI karena dianggap Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dengan penjajahan atas wilayah Papua dan ras Melanesia Papua. Vanuatu secara gencar mengangkat isu Papua Merdeka ke dalam agenda global pada setiap pertemuan tahunan UNGA (United Nation General Assembly). Kebijakan Vanuatu ini menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Tulisan ini menjelaskan tentang ancaman terhadap kedaulatan Indonesia terkait isu Papua dan membahas opsi-opsi ebijakan yang dapat diambil pemerintah Indonesia unrtuk menangkal ancaman ini."

"ABSTRAKLaut Cina Selatan (LCS) sudah menjadi isu utama bagi pemerintahan RI karena kaitannyadengan masalah pengamanan kedaulatan wilayah RI yang bersentuhan dengan kepentingannegara-negara yang terlibat di dalamnya. Indonesia memliki kepentingan dalam sengketaLCS karena sebagian dari ZEE Indonesia bertentangan dengan 9 garis putus-putus cina.Meskipun Indonesia bukan negara yang bersengkata langsung (non-claimant states), akantetapi apabila tidak dikelola dengan baik, akan memicu konflik antar negara yang dapatmengancam keamanan wilayah RI. Untuk mendalami permasalahan ini, penulis akanmenggunakan 1,5 track diplomacy sebagai cara utama untuk mengelola potensi konflik diwilayah LCS. 1,5 track diplomacy adalah gabungan antara track 1 diplomacy dan track 2diplomacy. 1,5 track diplomacy mengedepankan low-politics yang djalankan oleh negaramaupun LSM dalam koordinasinya untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi untukmeredam potensi konflik resolusi secara konstruktif. Dengan demikian, teori liberalismmenguatkan pembenaran bahwa LSM dan negara mempunyai peran yang luar biasa dan sangatmenentukan dalam politik global bagi pengelolaan potensi konflik untuk ditransformasikanmenjadi potensi kerjasama yang saling menguntungkan. 1,5 track diplomacy merupakanpilihan strategi yang paling tepat dalam menghasilkan konstruksi keamanan baru yang lebihkonstruktif sehingga implementasinya perlu dikedepankan oleh Indonesia sebagai negarabesar yang paling berpengaruh di kawasan."