Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : M. Beni Kurniawan NPM : 1606845980 Program Studi : Hukum Kenegaraan Judul : Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan: Analisis Yuridis Kewarganegaraan RI Archandra Thahar. Penggunaan diskresi terkadang menghadirkan polemik di tengah masyarakat. Adanya dua sisi yang bertolak belakang terhadap diskresi, dapat dimaklumi apabila ada yang beranggapan diskresi sebagai sesuatu yang klise dan paradox . Pandangan tersebut ada benarnya, diskresi Menkumham dalam memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada Archandra Thahar telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pasal 9 UU Nomor. 12 Tahun 2006 bahwa Permohonan pewarganegaraan harus sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, adapun Archandra yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia belum memenuhi syarat tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 dan PP Nomor 2 Tahun 2007? Dan Bagaimanakah Diskresi Menkumham dalam pemberian status Kewarganegaraan RI Archandra Thahar Ditinjau dari UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Tata Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan melalui prosedur naturalisasi biasa, naturalisasi istimewa, dan prosedur registrasi. Diskresi Menkumham dalam pemberian kewarganegaraan RI kepada Archandra Tahar adalah diskresi yang sewenang-wenang, melampaui wewenang dan bertentagan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Menkumham dalam menggunakan kewenangan diskresi harus memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan, Asas Non Diskriminasi dan Asas Kepastian Hukum.

---

ABSTRACT
ABSTRACT Name M. Beni Kurniawan NPM 1606845980 Study Program Hukum Kenegaraan Title Using Discretion in Granting of Citizenship Status Reviewed from Act Number 30 of 2014 on Government Administrastion juridical analysis Citizenship of Archandra Thahar . . The use of discretion sometimes presents a polemic in society. The existence of two opposite sides of discretion, can be understood if anyone thinks discretion as something cliche and paradox . The view is true, Minister of Law and Human Right s discretion in giving Indonesian citizenship to Archandra Thahar has caused controversy in society. Article 9 of Act Number. 12 of 2006 stated that the Application must have resided in the territory of the Republic Indonesia at least 5 consecutive years or at least 10 years in a row, as for Archandra who has lost Indonesian citizenship has not fulfilled that requirement. The problem of this research is how are the requirements and procedures for regaining Indonesian citizenship as stipulated in Law Number 12 Year 2006 and Government Regulation Number 2 Year 2007 And How is Minister of Law and Human Right s discretion in giving the status of Citizenship RI Archandra Thahar reviewed from Act Number 30 Year 2014 on Government Administration The research method used is normative juridical using primary, secondary and tertiary legal material. The results of research concluded that the Procedures for obtaining Indonesian citizenship can be done through normal naturalization, special naturalization, and registration procedures. Minister of Law and Human Right s discretion in granting Indonesian citizenship to Archandra Tahar is an arbitrary discretion, transcending authority and contrary to Act No. 30 of 2014 and the Good Governance Principles. Minister of Law and Human Right in using discretion authority should pay attention to the provisions in Act No 30 Year 2014 and Good Governance Principles, especially the accurate Principle, Non Discrimination Principles and Legal Certainty Principles.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah Ditlantas Polda Metro Jaya memberlakukan sistem tilang secara digital dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), menggantikan sistem tilang konvensional. Perubahan sistem tilang itu diasumsikan akan berimplikasi pada konfigurasi, fungsi, perilaku, lingkungan dan sistem kerja sumber daya manusia. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana perubahan manajemen sumber daya manusia di Direktorat Lalu Lintas Polda MetroJaya dalam mendukung penerapan ETLE; serta. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan manajemen sumber daya manusia di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam mendukung ETLE. Penelitian ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan dan evaluasi pelayanan ETLE yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian pada Dilantas Polda Metro Jaya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan kerangka teori perubahan Lewin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan diberlakukannya program penilangan dengan sistem ETLE, maka terjadi perubahan SDM di lingkungan Ditlantas, baik perubahan lingkungan kerja, perilaku SDM, mekanisme tilang, maupun perubahan adanya tuntutan lebih terampil dalam teknologi, informasi, dan komunikasi(TIK). Perubahan tersebut belum menyentuh semua personel dilapangan hanya personel yang mengawaki sistem ETLE yang mengalami perubahan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruri perubahan SDM faktor yang memperkuat (driving forces) nilai- nilai baru (ETLE) dan memperlemah faktor-faktor yang menghambat perubahan (restraining forces). ......Background of this research is that Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police enforces a digital ticket system with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), replacing the conventional ticket system. The change of ticket system is assumed to affect configuration, function, behaviour, environment, and work system of human resource. Starting from the background, this research aims to identify the change management of human resource in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police in supporting the implementation of ETLE, and factors affecting the change management of human resource in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police in supporting ETLE. This research will be used as a reference for development and evaluation of ETLE service as organized by Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police. Qualitative approach was used in this research. Location of the research was in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police. Data collection technique was through in-depth interview. Data analysis technique used framework from the theory of change by Lewin. The research shows the result that implementation of the ticket program with ETLE system leads to a change of human resource in Directorate of Traffic, in work environment, human resource behaviour, ticket mechanism, and demand to be more skillful in mastering Communication and Information Technology. The change did not yet reach whole personnel in the field, but only limited to those who supervise ETLE system undergoing the change. Factors affecting the change of human resource are driving forces for new values (ETLE) and restraining forces for the change.