Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"LATAR BELAKANGBerhentinya Soeharto dari jabatan Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 merupakan tahap awal dari sebuah serial panjang bagi reformasi menyeluruh dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi menyeluruh ini mengarah kepada pembaharuan struktural dalam bidang ekonomi, politik, hukum, moral dan sosial budaya.Dalam rangka menuju reformasi menyeluruh, agenda nasional terpenting pada masa transisi yang harus segera diselesaikan adalah melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) sesuai dengan jadwal. Agar hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak diperlukan pelaksanaan pemilu yang jurdil, Luber, aman, tertib, dan damai. Mekanisme pemilu yang demikian diperlukan agar tercapai tujuan pemilu yang antara lain: melaksanakan kedaulatan rakyat, menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang legitimate.Sepanjang 32 tahun Orde Baru, institusi pemilihan umum belum dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Keseluruhan proses pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 dirasakan belum berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Karena itu, pemilu Juni 1999 mendatang harus benar-benar dilaksanakan secara jurdil, luber, aman, tertib, dan damai, sehingga aspek kedaulatan rakyat dapat ditegakkan.Ada 2 aspek penting berkaitan dengan pemilu yang demokratis. Pertama, aspek legal, yaitu kerangka hukum yang mengatur keseluruhan proses itu, dan kedua, pelaksanaan di lapangan (electoral_process) sejak tahap awal sampai akhir. Ini berarti reformasi pemilu harus ditujukan kepada pertama: perubahan terhadap UU Pemilu Nomor 1/1985 yang tidak demokratis, dan kedua: proses pemilu sejak saat pendaftaran peserta pemilu, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, sampai dengan proses penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka, jujur dan adil.Dalam kaitan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, diperlukan pendekatan multidisipliner dalam hubungannya dengan ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, dan teknologi. Dalam rangka partisipasi untuk menyumbang pemikiran tentang pemilu yang jurdil, luber, aman, tertib, dan damai maka Universitas Indonesia menyelenggarakan "Satellite Symposium" yang merupakan rangkaian "GRAND SYMPOSIUM" yang telah diagendakan untuk masa depan dengan tema Kepedulian Universitas Indonesia terhadap Terwujudnya Indonesia Baru Melalui Pemilihan Umum yang Jurdil-Luber Aman-Tertib-Damai."

"Paper ini hendak membahas proses implementasi yang benar dari UU No. 34/2000 sehingga tidak menimbulkan distorsi bagi masyarakat dan perekonomian. Selain itu, pembahasan juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya PAD (Pendapatan Ash Daerah) seperti kemampuan manajemen pemungutan pajak dan retribusi daerahnya, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhitungkan dalam pemungutan PAD, dan peran pertumbuhan bagi peningkatan PAD di daerah. Beberapa temuan dalam studi ini berkaitan dengan PAD dan pemungutan pajak daerah pada tingkat kahupaten/kota adalah bahwa peran dari PAD dalam pembiayaan publik di daerah cenderung berkurang. Selain itu dari hasil perhitungan elastisitas pajak antar daerah ditemukan bahwa jenis-jenis pajak daerah saat ini memiliki basis pajak yang kurang sensitif terhadap perkembangan perekonomian. Pemungutan pajak di daerah juga cenderung belum optimal, hanya ada beberapa jenis pajak yang pemungutannya sudah baik, hal ini terjadi karena kemudahan pengelolaan jenis pajak tersebut. Berkaitan dengan banyaknya kritikan dan keluhan terhadap pemungutan pajak daerah yang mengganggu iklim usaha, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman pemerintah daerah dalam implementasi kriteria-kriteria pemungulan pajak pada UU No. 34/2000.Saran dan kebijakan utama bagi permasalahan ini adalah diperlukan daftar detil pajak yang BOLEHdipungut daerah, bukan hanya kriteria umum saja; serta perbaikan sistem pengawasan penerbitan perda pungutan di daerah, dengan sanksi yang memadai. Selain itu, diperlukan juga optimalisasi pajak lokal melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan lokal. "

"Indonesia currently adopts a new decentralization policy. In the past, central government had been the major role of regional and cities development. With the new policy, central government has transferred its role in developing cities and regions to the local governments. This policy adopts two complimentary laws. Law No.22/1999, which is basically the devolution policy, has been accompanied by Law No.25/1999, which basically is the fiscal decentralization policy. Both laws reflect that decentralization policy in Indonesia has adopted the concept of "money follows functions".Before the implementation of decentralization policy, the government of cities had been benefited from many facilities built by central government on the city area. With the decentralization policy, it is expected that a reduced role of central government will have a significant impact on the growth of cities in Indonesia. The policy has three major fiscal instruments; a block grant funding, a specific grant and revenue sharing. The block grant funding is considered as the most important instruments of fiscal decentralization in Indonesia. About 80 percent of financial transfer from central to local governments will be in the block grant type of transfer. In the past, the use of transfers was determined by central government specifically. Therefore, the role of block grant was very minimal. With the new fiscal decentralization scheme, the benefits of cities from central government investments are expected to decrease. Therefore, there is a question to what extend the cities will be sustainable in the decentralization era.This paper attempts to answer the impacts of current fiscal decentralization policy on the growth of the cities. The first objective of the paper is to evaluate the current intergovernmental tranfers and their impact to cities revenues. Secondly, by utilizing a regional macroeconometric model, this paper also elaborates the implication of the transfers to the city growth and interregional disparity in Indonesia."

"Menjadikan Pembangunan Daerah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di era desentralisasi adalah pilihan yang tepat, karena melalui desentralisasi telah banyak urusan dan sumber daya yang telah didaerahkan. Namun, pembenahan terhadap pengelolaan urusan yang telah didaerahkan maupun pengelolaan keuangan daerah perlu menjadi perhatian. Kebijakan desentralisasi fiskal memiliki kemampuan adaptasi dan dapat dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang optimal."