Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simamora, Baringin
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1991
S34351
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pakpahan, Andreas Victor Baringin
Abstrak :
Pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, dimana penetapan nilai perolehan air tanah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Peraturan mengenai pengelolaan air tanah bersinggungan dengan tata cara pemungutan pajak air tanah. Kebijakan mengenai pajak air tanah melibatkan banyak kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Peneliti memakai konsep implementasi kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dan metode pengumpulan data dengan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi masih lemah dari sisi substansi kebijakan, dimana terdapat tax gap dalam pemungutan pajak air tanah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam tata cara pemungutan pajak air tanah. Kepentingan pemerintah provinsi dalam mengatur nilai perolehan air tanah menimbulkan implikasi disharmonisasi peraturan dalam pemungutan pajak air tanah. Ketentuan mengenai persetujuan penetapan nilai perolehan air tanah dengan persyaratan berlakunya izin pemanfaatan air tanah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak air tanah menjadi kelemahan dari official assessment system dalam pemungutan pajak air tanah. Pemerintah provinsi perlu menyerahkan kewenangan penuh pemungutan pajak air tanah kepada pemerintah kota. Pemerintah pusat perlu mengatur harmonisasi peraturan dalam kebijakan pajak air tanah yang melibatkan kepentingan yang bersinggungan sehingga menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan pajak air tanah. ......A groundwater tax is a local tax that is assessed by the head of the municipality or regency. The basis for the imposition of groundwater tax is groundwater acquisition value, and the authority for determining the groundwater acquisition is from the provincial government. Groundwater tax policy involves many interests at various levels of government. This study aims to analyze the implementation of the groundwater tax policy in Bekasi municipality. The researcher uses implementation policy theory by Grindlle to see how the success of a policy is analyzed by the content of the policy and the context of implementation. This research uses post-positivist approaches and data collection methods through studies of literature and in-depth interviews with the informants. The result of the study shows that the implementation of groundwater tax policy in Bekasi City is still weak in substance. There is uncertainty in tax collection procedures, which causes a tax gap in groundwater tax collection.  Provincial government interests are affected in arranging groundwater acquisition, which raises implications for disharmony in groundwater tax procedures. Provision about the need for an agreement to determine groundwater acquisition with conditional validity permission for groundwater utilization as a base publishing letter decree for groundwater tax collection become weaknesses in the official assessment system for groundwater tax collection. This study recommends that the provincial government give the municipal government the power to fully collect groundwater taxes. It is necessary for the central government to set formulation for the collection of groundwater tax involving two intersecting authorities so that there is certainty in the collection of groundwater tax.
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Situmorang, Iman Sutan Baringin
Abstrak :
Setelah komunis Cina mengambil alih kekuasaan di daratan Cina tahun 1949, masalah utama yang mereka hadapi dalam bidang ekonomi adalah keharusan memperbaiki produksi pertanian dan menata kembali pabrik-pabrik industri. Pada saat yang sama kerangka kerja harus mulai diausun untuk membuat setiap sektor ekonomi berada di bawah pengawasan kekuasaan perancanaan. Lalu setelah pekerjaan-pekerjaan sulit pada persiapan-persiapan itu dilalui, penguasa komunia Cina mulai yakin bahwa mereka sudah siap untuk melakukan program pembangunan jangka panjang. Sejak berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC), umumnya para pemimpin republik komunia tersebut menginginkan perubahan yang berlangsung cepat di bidang ekonomi, agar biaa mewujudkan suatu kemakmuran ekonomi RRC yang didasari pemahaman mereka atas Marxiame-Leniniame. Suatu perubahan dari bentuk ekonomi 'penghiaapan' dalam masyarakat 'feodal dan setengah kolonial' ke bentuk ekonomi industri sosialia moderen dalam masyarakat sosialis. Namun ternyata kemudian timbul masalah mengenai model kebijaksanaan ekonomi macam apa yang pantas dijalankan, yang biaa memberikan jalan bagi pencapaian keinginan mereka itu. Berbarengan dengan mulai berkuasanya komunia tahun 1949, tampillah para pemimpin komunia Cina dalam kekuasaan pemerintahan. Mereka ini adalah kelompok orang yang telah lama berperan dan bekerjasama dalam memimpin pergerakan Partai Komunia Cina (PKC) sebelum RRC berdiri. Mereka itu antara lain Mao Zedong, Ketua Komite Sentral PKC; Zhu De, pendiri Tentara Pembebasan Rakyat; Zhou Enlai, Perdana Menteri Pemerintahan Rakyat Pusat; Liu Shaoqi, organisator buruh didikan Moskow, merupakan orang kedua setelah Mao dalam kepemimpinan Partai. Ia juga salah satu teoritikus partai.pernyataan yang bersifat rencana-rencana. Tidak satupun dari semua itu yang bisa menyediakan landasan bagi pembuatan suatu kebijaksanaan yang rasional. (Eckstein, 1966, hal. 22). Lenin sendiri sepenuhnya menyadari kenyataan itu. Pada masanya, ia melihat bahwa meskipun pengetahuan tentang sosialisme telah dimiliki, namun pengetahuan tentang pengorganiaasian masyarakat dalam skala jutaan masih belum dimiliki. Untuk itu, Lenin dan juga Stalin, mengadakan penyesuaian terhadap kondisi nyata yang dihadapi dalam membuat kebijaksanaan. Hal yang sama dialami para pemimpin komunia Cina. Maka dalam usaha menjalankan kebijaksanaan ekonomi yang mejurus pada usaha menciptakan masyarakat sosialis, mereka berusaha mengadakan penyesuaian melalui pertimbangan keadaan nyata di Cina. Bagi Liu Shaoqi, di hadapannya terlihat jumlah penduduk RRC sangat besar. Tingkat pertambahan penduduk sangat tinggi, sedang tingkat pendapatan rata-rata sangat rendah. Rakyat berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Salah satu jalan yang ditawarkannya untuk mengatasi kemiskinan itu dengan usahapeningkatan produksi melalui perbaikan 'insentip material'. Liu menginginkan terciptanya kemakmuran individu lewat usaha memperbaiki insentip material bagi tiap individu. Bagi Liu, produksi adalah tujuan utama. Dalam usaha meningkatkan produksi, jika diikuti dengan usaha menghindari peningkatan pendapatan perorangan bagi pekerja penghasil produksi, hanya akan melemahkan usaha peningkatan produktifitas para pekerja itu. Dalam proses produksi, manusia berperan sebagai penentu kekuatan produksi. Hal ini sangat berbeda dengan pandangan Mao Zedong. Mao memandang bahwa massa yang wiakin adalah mesin produksi itu sendiri. Tingkat produktifitas yang diharapkan dari massa harus didasarkan pada keadaan miskin dan sulit, yang akan berubah menjadi pendorong upaya berproduksi itu sendiri. Bila masing masing individu sudah dibiasakan bekerja demi insentip, maka akibatnya akan melemahkan proses produksi itu. Materi akan menjadi tempat individu menggantungkan diri. Mao yakin bahwa manusia secara alamiah dapat ditempa. Mobilisasi sosial bisa memotivasi untuk bekerja lebih baik dibandingkan dengan dorongan yang dihasilkan melalui pemberian insentip material. Liu dan Para pendukungnya cenderung untuk menempatkan masalah-masalah ekonomi lebih dulu untuk mengatasi masalah-masalah manusia. Mendorong peningkatan produksi tanpa harus melalui proses perjuangan kelas. Mendorong perkembangan teknologi dengan bersandar pada keahlian. Menempatkan masalah-masalah ekonomi dalam menentukan politik bagi pengembangan teknologi. Liu juga menghendaki perluasan modal-modal milik negara dalam membangun kekuatan ekonomi negaranya. Liu yakin bahwa sosialisme akan mempunyai kemampuan yang nyata dalam sejarah bilamana keberhasilan material dan sosial bisa dicapai melalui suatu pembangunan sepenuhnya kekuatan-kekuatan ekonomi moderen. Industrialisasi pun menjadi sangat menonjol dalam pandangan-pandangannya. Dalam kerangka usaha menciptakan 'perubahan' yang berlangsung secepat mungkin, model pembangunan apakah yang ditawarkan Liu? Liu memiliki kecenderungan untuk memilih model pembangunan seperti yang dilaksanakan di Uni Soviet, pada masa Stalin berkuasa. Suatu model pembangunan yang memberikan peran besar bagi sektor industri melalui peningkatan produksi sektor pertanian dan industri ringan, sebagai pendukung usaha akumulasi modal bagi sektor industri berat. Para pemimpin komunis Cina pada awal kekuasaan mereka memimpin RRC, mengambil banyak 'keiatimewaan' dari sistem dan berbagai institusi yang sudah 'siap pakai' yang diterapkan di Uni Soviet. Dan ini bagi mereka berarti menghemat waktu dan biaya bagi percobaannya. Namun dari pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berlangsung sejak 1949 sampai setidak-tidaknya tahun 1959, terjadi ketidak seimbangan kebijaksanaan terhadap sektor-sektor pertanian dan industri. Sektor pertanian mengalami beban tuntutan berproduksi yang terlalu berat. Terjadi keadaan kekurangan produksi pertanian seperti terjadi pada tahun 1958 dan terlebih tahun 1960. Akibatnya kekurangan panganpun terjadi. Namun pada masa-masa itu Liu justru tampil sebagai orang yang menganjurkan cara penanganan pembangunan ekonomi dengan menggunakan semacam bentuk penanaman modal, pemberian insentip kepada perorangan, perencanaan terperinci dalam tiap rencana kerja, penyediaan teknik baru bagi teknologi industri. Ia sangat menyadari pentingnya pengetahuan teknologi, penerapan penelitian, peran keahlian bidang ilmiah, keorganiaasian, kunggulan kualitatif dan standarisasi barang-barang hasil industri sebagai persyaratan dasar bagi suatu produksi. Namun cara penanganan pembangunan ekonomi yang ditawarkan Liu bagi Mao dan pendukungnya dianggap sebagai cara 'kapitalis'. Pilihan permasalahannya akan menjadi jelas bila kita menempatkannya pada perkembangan hubungan antara sektor pertanian dan sektor industri, dalam kegiatan pembangunan RRC antara tahun 1949 sampai 1959. Dalam masa itu tercatat adanya beberapa program besar yang dilaksanakan oleh penguasa komunis Cina, yaknipelaksanaan Pengaturan Tanah, Rencana Lima Tahun Pertama dan Gerakan Lompatan Jauh Re Muka. Skripsi ini bermaksud menggali dan memaparkan kembali beberapa pandangan ekonomi Liu Shaoqi dengan tujuan agar dapat membantu kita memahami permasalahannya. Atas dasar pemahaman itu, diharapkan akan dapat membantu kita lebih jauh memahami perkembangan pola sejarah pembangunan ekonomi RRC pada masa Liu hidup. Skripsi ini lebih bersifat deskriptif eksplanatori, karena mencoba memaparkan dan menjelaskan pandangan ekonomi Liu itu. Pemaparan dan penjelasan tidak sampai memperhatikan masalah pelaksanaan pandangan Liu itu. Jenis penelitian yang kami tempuh adalah penelitian kepustakaan, karena obyek skripsi ini adalah gagasan seseorang yang terekam secara tertulis.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1987
S12704
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library