Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemampuan manusia menggunakan akal dan mengembangkan peralatan, akan mernpermudah kehidupan manusia tersebut. Kanampuan ini juga menimbulkan berbagai macam kebutuhan, yang melebihi kebutuhan pokok biologis untuk hidup. Kebutuhan yang timbul karena perkembangan peralatan dan teknologi, disebabkan oleh usaha aktif manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Usaha penyesuaian diri ini menimbulkan berbagai macam kebutuhan sosial dan kebutuhan spiritual di samping kebutuhan pokok biologis (hayati). Dalam usaha mamenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut manusia tidak. hanya dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan alam, akan tetapi juga menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial budayi sekitarnya.

Oleh karena itu pola-pola tingkah laku adaptasi manusia terhadap lingkungan tidak hanya terbatas pada lingkungan alam, melainkan juga pada lingkungan social budaya di sekitarnya. Manusia ter-paksa menggabungkan pola-pola tingkah laku tertentu, demi keberhasilan beradaptasi terhadap lingkungannya yang mewujudkan kebudayaan. Salah satu wujud adaptasi terhadap lingkungan dalam arti luas adalah pemanfaatan tanah atau lahan untuk memperoleh hasil bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia sebagai makhluk sosial, di manapun berada akan berusaha memanfaatkan sumberdaya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hayati, kebutuhan sosial dan kebutuhan spiritual.

Kemampuan manusia menyerap umpan balik, atas tindakannya terhadap lingkungan berbeda-beda. Maka psngembangan peralatan dan teknologi, dalam rangka adaptasi terhadap lingkungan akan berbeda pula. Oleh karena itu kebudayaan adaptasi terhadap lingkungan, bukan hanya ditentukan oleh sumberdaya alam dan lingkungannya. Akan tetapi juga ditentukan oleh kebudayaan sebagai perwujudan abstraksi pengalaman-pengalaman. Salah satu kebudayaan adaptasi terhadap lingkungan yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya yang berbeda, tercermin dari pola adaptasi penduduk terhadap tanah rawa di wilayah rawa pantai rauara Batang Hari Jambi.

Wilayah rawa pantai rauara Batang Hari karena pengaruh pasang surutnya air laut dibedakan atas wilayah rawa air asin, wilayah rawa air agak asin atau payau dan wilayah rawa air tawar. Pada tiap wilayah, beradaptasi berbagai kelonpok penduduk yang berbeda daerah asal (suku bangsa) atau kebudayaannya. Penduduk asli (Melayu) yang beradaptasi disemua wilayah, melakukan pilihan strategi adaptasi ydng diwujudkan dengan pemukiman di tanggul-tanggul sungai, sawah rawa dan kebun karet. Suku Bugis sebagai pendatang melakukan pilihan strategi adaptasi yang cukup berhasil, dengan menyerap umpan balik dari lingkungan lebih baik dari penduduk lainnya. Kelcnqpok penduduk ini beradaptasi di wilayah rawa air asin dan di wilayah rawa air agak asin. Suku Ban jar dan suku Jawa sebagai pendatang spontan lebih banyak dipengaruhi lingkungan sosialnya dalam melakukan pilihan strategi adaptasi, terhadap tanah rawa. Suku Banjar beradaptasi di wilayah rawa air asin dan wilayah rawa air agak asin dan suku Jawa pendatang spontan beradaptai di seluruh wilayah. Transmigran yang ditempatkan di wilayah rawa air agak asin dan wilayah rawa air tawar, manperoleh dorongan yang besar dari pemerintah dalam melakukan pilihan adaptasi. Suku Melayu dan Jawa pendatang spontan beradaptasi di semua wilayah suku Bugis.

Tujuan studi adalah untuk mengetahui peran kebudayaan sebagai suatu ide mendukung panilihan strategi adaptasi, seberapa jauh dapat penyerapan umpan balik informasi dari lingkungan untuk melakukan pilihan adaptasi dan seberapa jauh pengembangan teknologi dan tenaga kerja luar keluarga untuk menghadapi tantangan/hambatan atau intensifikasi produksi dalam raempertahankan kualitas hidup di wilayah rawa pantai muara Batang Hari. untuk mencapai tujuan ini, di-gunakan pendekatan ekologi. Pada pendekatan ini, diamati intervensi manusia terhadap sumberdaya alam, untuk memenuhi kebutuhan umpan balik yang diterima dari lingkungan pengembangan teknologi dan alat serta penggunaan tenaga. kerja luar keluarga dalam melakukan pilihan-pilihan strategi adaptasi. Keberhasilan yang diperoleh dalam beradaptasi, diukur dengan produktivitas tanah atau pendapatan usaha-tani.

Untuk penentuan lokasi dan stratifikasi wilayah digunakan peta topografi dan peta kemampuan tanah sekala 1:100.000. Pengamatan terhadap responden dilakukan dengan pengambilan sample secara proposi-ve berdasarkan strata wilayah dan kelompok penduduk (suku bangsa). Jutnlah responden 120 kepala keluarga tani atau 10 kepala keluarga tani tiap 'kelonpok penduduk yang ada pada setiap strata wilayah. Analisis data menggunakan model regresi linier berganda. Pengujian model dengan analisis varians (ANAVA). Pengolahan dan analisis data menggunakan komputer SPSS dan pembuktian hipotesis dilakukan dengan uji T model regresi linier secara parsial.

Hasil studi menunjukkan bahwa : 1. Kebutuhan sosial penduduk yang berbeda berkebudayaannya cukup bervariasi dan berperan negatif terhadap pendapatan usahatani sebagai ukuran keberhasilan beradaptasi. Walaupun peran ini cukup kecil (-0,11), akan tetapi nyata pada penurunan keberhasilan. 2. Kebutuhan spritual penduduk yang berbeda kebudayaannya, relatif homogen atau kecil variasinya. Kebutuhan spritual penduduk ini berperan positif (3,70) terhadap keberhasilan beradaptasi. Peran ini nyata pada peningkatan keberhasilan yang diperoleh. 3. Perbedaan muka air pasang tertinggi dan surut di musim hujan pada setiap pilihan strategi adaptasi (sawah, kebun, pekarang-an), relatif honogen atau kecil variasinya. Perbedaan nuka air ini di sawah berperan positif (28.304,14) dan nyata terhadap pendapatan usahatani. Akan tetapi perbedaan muka air ini di kebun dan di pekarangan berperan negatif (-526,45, -1.926,08) dan tidak nyata terhadap pendapatan usahatani sebagai keberhasilan yang diperoleh dalam beradaptasi. Variasi perbedaan muka air pasang tertinggi dan surut dipengaruhi oleh perbedaan lokasi. 4. Panbuatan saluran oleh penduduk yang berbeda kebudayaan untuk mengatasi hambatan dari lingkungan (penggenangan) dalam melaku-kan pilihan strategi adaptasi terhadap tanah rawa manpunyai variasi yang cukup besar. Penambahan pembuatan saluran di sawah akan berpengaruh negatif (-1.650,43), akan tetapi sebaliknya di kebun dan di pekarangan akan berpengaruh positif (80,51 dan 4.095,18) pada pendapatan usahatani sebagai keberhasilan- adaptasi. 5. Penggunaan teknologi maju (bibit unggul, pupuk, obat-obatan) oieh penduduk yang berbeda kebudayaan, mempunyai variasi yang besar dalam melakukan pilihan strategi adaptasi terhadap tanah rawa.

Abstrak :
Perkembangan konsep hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, sosial telah merubah paradigma klasik pemerintah sebagai "government is to govern" menjadi paradigma baru tentang pemerintah sebagai "government is to serve the people" sehingga masyarakat, tidak lagi menjadi objek dari kegiatan pemerintah tetapi berubah menjadi subyek dalam kegiatan pemerintah. Paradigma baru ini mengakibatkan perubahan peran pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat, sehingga pemerintah tidak lagi sendirian untuk melakukan tugas-tugas kenegaraannya, akan tetapi pemerintah didampingi oleh sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra menciptakan good governance melalui pelaksanaan administrasi publik dalam proses governance. Adapun yang menjadi masalah adalah bagaimana sesungguhnya kaitan antara hak asasi manusia dan good governance, kemudian bagaimana birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan merubah struktur, substansi hukum dan budaya birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan kaitan antara hak asasi manusia dan good governance serta bagaimana perubahan struktur, aturan dan budaya birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris yang lebih dititik beratkan pada metode penelitian hukum normatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertama, kaitan antara hak asasi manusia dan good governance adalah terletak pada administrasi publik, jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Kedua, Birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Hal ini terkait dengan fungsi birokrasi sebagai pelaksana dari administrasi publik sehingga struktur, substansi dan budaya hukum birokrasi yang baik akan mewujudkan administrasi publik yang baik, sebaliknya jika birokrasi secara struktur, substansi dan budaya hukumnya buruk maka akan tercipta maladministrasi.

---

The development of the human rights concept that covers various sectors of life whether political, economic, cultural, social, in Indonesia have changed the classic paradigm of government from "government is to govern" to a new paradigm of government as "the government is to serve the people" so that people are no longer be object of government activity but turned into a subject in government activities. This new paradigm resulted in changes the role of government from the public ruler becoming public servants, so to perform states duties, the government was no longer alone, it will be accompanied by the private sector and civil society as partners to create good governance through the implementation of public administration in the process of governance. As for the problem is how exactly the link between human rights and good governance, and how the bureaucracy as the main engine of government changing it structure, legal substance, and bureaucratic culture in realizing good governance in Indonesia? Purpose of this research is suggested a link between human rights and good governance as well as how changes be made in the structure, rules and culture of bureaucracy in order to achieve good governance in Indonesia. This research uses the method of normative and empirical legal research, but more focused on normative legal research methods. Thus it can be concluded that first, the link between human rights and good governance are located on public administration, if the public administraton created and executed properly then it will realizing good governance which is connected with the protection and realization of human rights. Second, the government bureaucracy as the main engine of governance was an essential instrument in realizing good governance in Indonesia, because it is associated with bureaucracy functions as the executor of the public administration. So the structure, substance and legal culture of bureaucracy should be in ideal form, in order to achieve good public administration for the realization of good governance in Indonesia. On the contrary, if the bureaucracy is bad in the structure, substance and legal culture the result are maladministration.