Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pressure, opportunity, rationalization, capability, dan arrogance elemen-elemen fraud pentagon terhadap terjadinya financial statement fraud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda menggunakan data panel dengan populasi pada penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2015. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pressure, rationalization, dan arrogance berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial statement fraud, sementara capability berpengaruh negatif dan opportunity tidak berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to obtain empirical evidence about the effect of pressure, opportunity, rationalization, capability, and arrogance the elements of fraud pentagon on the occurrence of financial statement fraud. The research method used in this study is multiple linear regression using panel data with population of this study comes from publicly listed companies in Indonesia Stock Exchange during 2007 2015. The result of this study proves that pressure, rationalization, and arrogance positively impact financial statement fraud, while capability has negative effect and opportunity does not have significant effect on the financial statement fraud.

Abstrak :
Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang curah hujan tinggi dan berpotensi seringnya mengalami kejadian hujan ekstrem. Frekuensi kejadian hujan ekstrem dihitung di 31 stasiun penakar curah hujan selama periode 1981-2015. Untuk melihat pola spasial frekuensi hujan ekstrem di Kabupaten Kebumen digunakan metode fix threshold (MFT) dan site specific threshold (MSST). Perbandingan dua metode hujan ekstrem bertujuan untuk memprediksi dan meminimalisir dampak kejadian longsor yang dipicu oleh hujan ekstrem. Pola spasial dianalisis berdasarkan wilayah ketinggian dan jarak dari garis pantai, kemudian divalidasi dengan wilayah kejadian longsor. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa MFT merupakan metode terbaik dalam menggambarkan kejadian hujan ekstrem di Kabupaten Kebumen. Kejadian hujan ekstrem sebesar 50 mm sudah cukup untuk memicu terjadinya longsor di Kabupaten Kebumen. ...... Kebumen Regency is attributed with high rainfall rate that cause high potential to extreme rainfall events. The frequency of extreme rainfall events calculated in 31 rain stations during the 1981-2015 period. The Fix Threshold Method (FTM) and Site Specific Threshold Method (SSTM) are used to see the spatial pattern of frequency of extreme rainfall in Kebumen Regency. Comparison between the two methods aims to predict and minimize the impact of the landslide event which triggered by extreme rainfall events. Spatial pattern has been analyzed based on region altitude and distance from the coastline, and validated by landslide occurances. The result showed that FTM is the best method to describe extreme rainfall event in Kebumen Regency. Extreme rainfall event around 50 mm is enough to trigger landslide in Kebumen Regency.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi determinan stabilitas bank di Indonesia, baik secara agregat maupun berdasarkan jenis bank (bank Syariah dan bank konvensional). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan stabilitas antara bank Syariah dan bank konvensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 83 bank umum konvensional dan 11 bank umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode September 2015-Juni 2019. Data tersebut diestimasi dengan menggunakan model panel data dinamis Generalized Method of Moments (GMM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa faktor utama yang berpengaruh positif terhadap stabilitas bank di Indonesia adalah nilai tukar, inklusi keuangan, tingkat pengembalian asset, dan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh sektor perbankan. Sementara tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank di Indonesia. Untuk analisis perbandingan antar bank, penelitian ini menemukan bahwa stabilitas bank syariah dan bank konvensional dipengaruhi oleh faktor yang cukup berbeda. Stabilitas bank Syariah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor spesifik bank, sementara stabilitas bank konvensional lebih banyak dipengaruhi oleh faktor makroekonomi. Selain itu, penelitian ini tidak menemukan perbedaan stabilitas antara bank syariah dan bank konvensional. Hasil ini mendukung pandangan skeptis yang meragukan bahwa keberadaan bank Syariah dapat membuat perbedaan bagi stabilitas bank. Hasil ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kecilnya pangsa pasar perbankan syariah dan banyaknya kemiripan praktek antara bank syariah dan bank konvensional.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the determinant factors of banks stability in Indonesia, both in aggregate and based on the type of bank (Islamic banks and conventional banks and also to identify whether there are differences in stability between Islamic banks and conventional banks. This paper using unbalanced panel data consisting of 83 conventional banks and 11 Islamic banks in Indonesia during September 2015-June 2019. The data is estimated using the dynamic panel data model Generalized Method of Moments (GMM). The results show that the main factors that have positive effect on banks stability in Indonesia are the exchange rate, financial inclusion, asset returns, and credit / financing growth provided by banking sector, while interest rates have negative effect. Furthermore, this study found that determinant of Islamic banks stability and conventional banks stability is influenced by quite different factors. Islamic bank stability is more influenced by bank specific factors, while conventional bank stability by macroeconomic factors. In addition, there was no distinct differences between Islamic banks and conventional banks in practice, the skeptic view doubts the Islamic banks would make a difference. This result is most likely influenced by small market share of Islamic banking and similarities in practice between the two types of bank.

Abstrak :
Dengan semakin berkembang dan menjamurnya produk lokal di Indonesia, serta semakin banyaknya jenis media yang dapat memasarkan produk-produk tersebut, penting bagi para pelaku usaha untuk memahami strategi dalam mengelola mereknya agar dapat bersaing dengan merek lokal maupun merek luar. Penelitian ini membahas tentang perbandingan penerapan brand functional value dan brand experiential value terhadap evaluasi konsumen pada konteks strategi local branding dan foreign branding. Evaluasi konsumen pada penelitian ini diwakili oleh perceived quality, attitude toward the brand, purchase intention, dan komunikasi word of mouth. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian eksperimen dengan desain faktorial 2x2 yang menggunakan merek fiktif sebagai objek uji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efek penerapan value pada aspek evalusi konsumen dalam konteks local branding dan foreign branding. Kombinasi strategi foreign branding dan experiential value menghasilkan nilai perceived quality, attitude toward the brand, dan purchase intention paling tinggi, sedangkan kombinasi strategi foreign branding dan functional value menghasilkan nilai word of mouth paling tinggi. ...... In today rsquo s local products growing number in Indonesia, as well as the increasing number of media types to market these products, it is important for local businessperson or organization to understand the strategy in managing their brands in order to compete with local and foreign brands. This study discusses the comparison between the application of brand functional value and brand experiential value toward consumer evaluation in the context of local branding and foreign branding strategy. Consumer evaluation is represented by perceived quality, attitude toward the brand, purchase intention, and word of mouth. The research method used is experimental research with 2x2 factorial design using fictitious brand as test object. The finding shows that there are differences in value application effect toward consumer evaluation in local and foreign branding context. The combination of foreign branding strategy and experiential value produces the highest perceived quality, attitude toward the brand, and purchase intention, while the combination of foreign branding strategy and functional value yields the highest word of mouth.

Abstrak :
Customer engagement adalah sebuah konsep yang mempelajari dan menjelaskan mengenai hubungan antara merek dan konsumennya. Penelitian ini menggunakan studi empirik yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara brand image dan brand love dengan customer engagement yang akan mempengaruhi customer trust, customer loyalty, dan word of mouth pada apparel fashion brand sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang penulis dapatkan dari kuesioner sebagai bahan analisis penelitian yang disebar melalui online. Penelitian ini juga menerapkan teknik sampling jenis non-probability sampling dengan menggunakan purposive sampling, dengan jumlah sampel 243 responden milenial yang merupakan konsumen merek pakaian lokal Indonesia. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan perangkat Analysis of Moment Structures (AMOS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan brand image memberikan pengatuh positif pada brand love. Brand love memberikan pengaruhi positif pada customer engagement. Brand image memberikan pengaruh positif secara langsung pada customer engagement dan tidak langsung melalui mediasi brand love. Sementara itu, customer engagement berpengaruh positif pada customer loyalty dan customer trust. Kemudian customer trust berpengaruh positif pada customer loyalty. Word of mouth dipengaruhi oleh customer loyalty, tetapi tidak dipengaruhi secara langsung oleh customer engagement dan customer trust. ......Customer engagement is a concept that studies and explains the relationship between brands and their customers. This thesis uses an empirical study to analyzes the relationship between brand image and brand love towards customer engagement that will affect customer loyalty, customer trust, and word of mouth on apparel fashion brands as the object of the research. Primary data that the author gathered from the online questionnaire as research analysis material was used in this thesis. A non-probability sampling technique using purposive sampling was applied, with a total sample of 243 millennials Indonesian apparel brands respondents. Hypothesis testing in this study uses Structural Equation Modeling (SEM) with Analysis of Moment Structure (AMOS). The result of research shows positive effects of brand image towards brand love. Brand love gives positive affects to customer engagement. There is a direct effect of brand image towards customer engagement and indirect effect with brand love as a mediator. Customer engagement gives positive affects to customer loyalty dan customer trust. Customer trust gives positive affects to customer loyalty. Word of mouth effected by customer loyalty, but it does not effected directly by customer engagement and customer trust.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pandemi Covid-19 dan kebijakan penanggulangan yang dikeluarkan di 10 negara anggota Uni Eropa (UE) yaitu Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Portugal, Irlandia, Austria, dan Swedia. Negara-negara tersebut dipilih karena dikonfirmasi memiliki kasus positif Covid-19 terbanyak pada awal masa pandemi. Penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan baik data kualitatif mapun kuantitatif. Teori Ancaman Nasional dan Konsep Kapasitas Fiskal diaplikasikan untuk menganalisis mengapa 10 negara anggota UE  berinisiatif mengeluarkan kebijakan masing-masing dalam penanggulangan pandemi Covid-19 meskipun berada di bawah institusi supranasional yaitu UE, serta kebijakan pada sektor apa yang menjadi prioritas dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di 10 negara UE dan mengapa negara memprioritaskan kebijakan tersebut. Argumentasi dalam penelitian ini adalah 10 negara anggota UE melihat pandemi Covid-19 sebagai ancaman nasional yang perlu segera ditangani sehingga masing-masing negara memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan tanpa menunggu respon dari UE.  Penelitian ini menemukan bahwa 10 negara anggota UE melihat pandemi Covid-19 sebagai ancaman lingkungan yang berdampak pada stabilitas nasional di sektor sosial-kemasyarakatan, politik, dan ekonomi. Penelitian ini juga menemukan bahwa semakin kuat kapasitas fiskal suatu negara, semakin kuat juga kebijakan dan peran pemerintah dalam penanggulangan krisis pada negara tersebut. ......This study discusses the Covid-19 pandemic and the policy response of 10 member countries of the European Union (EU), namely Spain, Italy, Germany, France, Belgium, the Netherlands, Portugal, Ireland, Austria, and Sweden. These countries were chosen because they were confirmed to have the highest positive cases of Covid-19 at the beginning of the pandemic. The research was analysed using qualitative methods by utilizing both qualitative and quantitative data. National Threat Theory and Fiscal Capacity Concept were applied to analyse why 10 EU member states took the initiative to issue their respective policies in dealing with the Covid-19 pandemic even though they were under a supranational institution, namely the EU, as well which sector of policies was the priority in handling Covid-19 pandemic in 10 EU countries and why they prioritize those policies. This study argues that 10 EU member states see the Covid-19 as a national threat, which needs to be addressed immediately so that each country decides to issue a policy without waiting for a response from the EU. This study found that 10 EU member states saw the Covid-19 pandemic as an ecological threat that impacts national stability in the social, political, and economic sectors. This study also found that countries with strong fiscal capacity can issue strong government’s policies and involvement in overcoming crisis.

Abstrak :
Kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia utamanya dalam proses pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap pembahasan RUU bahwasanya telah menyimpangi sistem presidensial dan dapat menjadi problematika. Tesis ini hendak menjawab permasalahan yaitu mengenai kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang serta konsep rekonstruksi yang ideal terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan perbandingan 20 negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Presiden di Indonesia memiliki kewenangan yang begitu besar dalam pembentukan undang-undang. Presiden terlibat dalam seluruh proses pembentukan undang-undang mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan RUU, bahkan adanya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 telah menjadikan Presiden dapat mengontrol agenda legislasi. Besarnya kewenangan Presiden tersebut tidak sesuai dengan tujuan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Adapun gagasan rekonstruksi yang dapat diberikan adalah dengan membatasi kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang dengan tidak melibatkan Presiden dalam proses pembahasan, melainkan memperkuat posisi DPD dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya, dalam hal persetujuan RUU, Presiden seharusnya diberikan hak veto untuk menolak RUU yang diajukan parlemen sebagai bentuk checks and balances. Dalam bidang pengesahan RUU, gagasan rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah dengan memberi kewajiban bagi Presiden untuk mengesahkan setiap RUU yang telah disetujui oleh dua per tiga anggota DPR dan DPD. Adapun dalam hal Presiden tidak mengesahkan RUU, maka hal ini dapat dilakukan oleh Ketua DPR. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah dengan melakukan perubahan UUD NRI 1945 dengan mengubah pasal terkait kewenangan Presiden dan DPD dalam pembentukan undang-undang ......The authority of the President in the law making process in Indonesia expecially in the process of deliberating and granting approval for the deliberation of the Bill that it has deviated from the presidential system and could become problematic. This thesis intends to answer the problem regarding the authority of the President in forming laws and the concept of ideal reconstruction of the President's authority in the formation of laws in Indonesia. The method used in this study is a normative juridical method with a comparison of 20 countries. The research results show that the President in Indonesia has enormous authority in the law making process. The President is involved in the entire process of constituting legislation starting from the planning stage to the ratification of the Bill, even the provisions in Article 20 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution have enabled the President to control the legislative agenda. The amount of authority of the President is not in accordance with the goal of strengthening the presidential system in Indonesia. The idea of reconstruction that could be given is to limit the President's authority in the law making process by not involving the President in the deliberation process, but rather strengthening the DPD's position in the law making process. Furthermore, in terms of the approval of the bill, the President should be given veto power to reject the bill proposed by the parliament as a form of checks and balances. In the field of bill ratification, the idea of reconstruction that can be carried out is by giving the President the obligation to pass every bill that has been approved by two thirds of the members of the DPR and DPD. As for the President does not pass a bill, this can be done by the Speaker of the DPR. Suggestions that can be given based on the results of this research are to make changes to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by changing articles related to the authority of the President and DPD in the formation of laws

Abstrak :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga intelijen keuangan yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, salah satu fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah melakukan kegiatan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam kerangka proses intelijen yang merupakan pengembangan analisis untuk menemukan dugaan/indikasi suatu tindak pidana ataupun memperkuat suatu dugaan awal adanya tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman, dan juga melakukan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan oleh PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? Bagaimana kendala yang dihadapi PPATK dalam melaksanakan pemeriksaan yang optimal?. Pemeriksaan terdiri dari 2 (dua) bagian besar, yaitu pemeriksaan proaktif dan pemeriksaan reaktif. Pemeriksaan proaktif adalah pemeriksaan didahului dengan melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke PPATK beserta dokumen pendukung, sedangkan pemeriksaan reaktif adalah dalam hal terdapat inquiry (permintaan) dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan. Proses atau cakupan pemeriksaan meliputi kegiatan pra-pemeriksaan, pemeriksaan, dan post pemeriksaan. Hasil pemeriksaan memiliki peranan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam pelaksanaannya, PPATK mengalami kendala baik secara internal ataupun eksternal dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang optimal. Kajian terhadap kelembagaan PPATK, peningkatan sumber daya manusia, serta kerjasama dan koordinasi pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam pembangunan rezim anti pencucian uang Indonesia. ......Indonesian Financial Transaction and Analysis Centre, as a financial intelligence unit which is established to prevent and eradicate money laundering, has one among some functions according to Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, that is to conduct examination. Examination is carried out in relation with the intelligence process as the extended activity of analysis which is aimed at finding allegation/indication of particular crime or to support the initial allegation of such crime. By using the research method of normative juridical in which one of them is library study, which is analysing documents such as books, provisions, guidance, and also interview with experts. This study is aimed at answering some problem questions: How is the examination conducted by PPATK according to Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering? How/what are the obstacles faced by PPATK in conducting the optimum examination?. Examination is divided into two, namely proactive examination and reactive examination. Proactive examination is the one which is initiated by performing analysis on the suspicious financial transaction report, along with the supporting documents, which are received by PPATK. Meanwhile, reactive examination is conducted in order to fulfil the information request (inquiry) from the law enforcement agencies. The process or scope of examination consists of three activities i.e., pre-examination, examination, and post-examination. The result of examination has a strategic role in preventing and eradicating money laundering. In performing this activity, PPATK undergoes some obstacles, either internal or external, in generating the optimum report of examination result. The review on PPATK as an organization, the quality improvement of human resources, and also cooperation and coordination among the stakeholders is deemed necessary to establish the Anti-Money Laundering Regime in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini ingin melihat pengaruh dari pendidikan orang tua yang berhenti sekolah yang dilihat melalui lama sekolah ayah dan ibu terhadap pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan data cross-section dengan analisis data sekunder menggunakan regresi logistik (firthlogit) dari Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga (SAKERTI) gelombang 4 (2007) dan gelombang 5 (2014). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa lama sekolah dari ayah dan ibu tidak memengaruhi pendidikan anak di setiap jenjang pendidikan. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga memengaruhi pendidikan anak seperti faktor dari anak itu sendiri dan faktor lain dari orang tua. ...... This thesis wants to see the effect of the education of parents who quit school seen through the years of schooling, father and mother on children's education. This study uses cross-section data with secondary data analysis using logistic regression (firthlogit) of wave 4 (2007) and wave 5 (2014) of the Indonesian Family Life Survey (IFLS). The study found that the years of schooling of fathers and mothers did not affect the education of children at every level of education. Also, other factors influence children's education, such as factors from the child itself and the other factors from parents.