Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Keadilan Organisasi dan Pengembangan Karir dalam Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Pegawai KPP Pratama Jakarta Kemayoran.Populasi dari penelitian ini adalah 87 pegawai yang aktif bekerja di KPP Pratama Jakarta Kemayoran dan melalui formula slovin respondennya 47 pegawai.Analisis Regresi Linier digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut : (1) Keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interaksional dan pengembangan karir secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap Organizational Citizenship Behavior (Perilaku Ekstra Peran ) .(2) Keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interaksional dan pengembangan karir secara bersama-sama berpengaruh terhadap Organizational Citizenship Behavior (Perilaku Ekstra Peran ).(3) Keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interaksional secara bersama-sama berpengaruh terhadap Organizational Citizenship Behavior (Perilaku Ekstra Peran ).(4) Pengaruh paling kuat terhadap OCB (Perilaku Ekstra Peran) adalah semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap OCB 9Perilaku Ekstra peran).(5) Diantara variabel bebas yang paling kuat pengaruhnya adalah variabel Keadilan Prosedural dan yang paling lemah pengaruhnya adalah Pengembangan karir.

---

ABSTRACTThe purpose of this research was to determine the effect of Organizational Justice and Career Development in the Reform of Tax Administration to Organizational Citizenship Behavior on Employee at KPP Primary Jakarta Kemayoran.The population of this study were 87 employees who actively work in the KPP Primary Jakarta Kemayoran and through Slovin formula respondents 47 employees.Linear regression analysis is used to test the hypothesis. The results showed the following: (1) Distributive justice, procedural justice, interactional justice and career development independently affect Organizational Citizenship Behavior (Extra Role Behavior). (2) Distributive justice, procedural justice, interactional justice and career development are jointly influence on Organizational Citizenship behavior (Extra role behavior). (3) Distributive justice, procedural justice, interactional justice jointly affect Organizational Citizenship behavior (Extra role behavior). (4) The most powerful influence on OCB (behavior extra role) are all independent variables together to OCB (extra role behavior). (5) Among the independent variable is the variable most strongly influence Procedural Justice and the weakest effect is career development."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pascabencana Erupsi Sinabung dan menganalisis implementasinya menggunakan model implementasi Grindle. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari orang-orang yang terkena dampak bencana, pejabat pemerintah pusat dan daerah, para ahli dan pemangku kepentingan lainnya. Data penelitian kemudian diproses berdasarkan prosedur untuk analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi kebijakan pasca bencana mengalami keterlambatan disebabkan erupsi yang masih terus terjadi, relokasi  serta pendanaan dan mekanismenya. Problem implementasi tersebut disebabkan  content kebijakan yang belum jelas dan terinci mengenai dimulainya proses pemulihan dan juga isi kebijakan mengenai kebijakan relokasi. Pendekatan implementasi kebijakan pemulihan harus dilihat bukan sebagai peristiwa administratif regular saja, namun melalui pendekatan yang tidak biasa atau perlu pendekatan politis agar ada pengecualian isi kebijakan dari beberapa regulasi yang sudah ada.Analisis menggunakan konsep Grindle, factor yang paling banyak pengaruhnya dari aspek content of policy adalah variabel interest affected, kepentingan  yang berbeda dalam relokasi antara pihak korban bencana, pemerintah dan masyarakat.. Letak pengambilan keputusan mengenai birokrasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta variabel resource commited berupa kecukupan dana dan mekanismenya yang tidak dapat dipenuhi pemerintah daerah  dan pusat.Dalam model Grindle butir yang berkaitan dengan kualitas isi (content) kebijakan belum terakomodasi. Selain itu Model Grindle menganalisis hanya untuk satu siklus program yang direncanakan (cycling arrangement),belum mengakomodir siklus program yang berulang. Sedangkan dari aspek context of policy adalah institution and regime characteristic mempengaruhi implementasi karena terjadi dualism dalam penanganan berkaitan dengan birokrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

---

The aims of this study is to identify the variables that influence the implementation of the Sinabung Eruption post-disaster policy and analyze its implementation using the Grindle model. Research data was collected through in-depth interviews with key sources from disaster victims, national and local government officials, experts and other stakeholders. Research data was collected through in-depth interviews with key sources from disaster-affected individuals, national and local government officials, experts and other stakeholders. Research data is then analyzed on the basis of qualitative research procedures.

The results of this study are that post-disaster policy implementation has been delayed due to ongoing eruptions, relocation and funding and mechanisms. The implementation problem is due to unclear and detailed policy content regarding the start of the recovery process and also the policy content regarding the relocation policy.

The approach to implementing a recovery policy must be seen not as a regular administrative event, but through an unusual approach or a political approach so that there are exceptions to the content of policies from several existing regulations. The analysis uses the concept of Grindle, the factor which has the most influence from the aspect of content of policy is the variable affected interest, the different interests in relocation between the disaster victims, the government and the community. Adequacy of funds and mechanisms that cannot be met by the regional and central government.

In the Grindle model the items relating to the quality of the content have not been accommodated. In addition, the Grindle Model analyzes only for one planned program cycle (cycling arrangement). Not to accommodate the repetitive program cycle. While from the context of policy aspect, institution and regime characteristics influence implementation because there is a dualism in handling related to bureaucracy between the central government and regional governments."