Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis sejauhmana tanggung jawab pengurus koperasi terhadap pinjaman anggota khususnya tentang kewajiban dan tanggung jawab pengurus Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA) bila anggota wan prestasi. Dengan menganalisis kasus pada pemberian pinjaman/pemberian kredit Koperasi Pegawai Departemen Agama atau disingkat KOPDA adalah salah satu koperasi yang dibentuk karena profesi. Dalam menjalankan fungsi sebagi lembaga ekonomi, KOPDA menyelenggarakan usaha dan kegiatan sosial ekonomi seperti membentuk unit usaha simpan pinjam, unit usaha pedagangan, unit usaha pelayanan jasa dan unit usaha lain yang sah. Kegiatan usaha simpan pijam adalah salah satu usaha KOPDA yang sangat diminati oleh anggotanya, jika teijadi pinjam meminjam uang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Di lain pihak dalam hal ini pengurus mempunyai tanggung jawab terhadap pemberian pinjaman/kredit kepada anggotanya, dan anggota yang meminjam terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila dalam pemberian pinjaman ini tidak tertib administrasi atau tidak mememenuhi prosedur yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan yang menyangkut kewaj iban dan tanggung terhadap pemberian pinjaman tersebut dan apabila anggota wan prestasi dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dan empiris, yang mengacu pada norma-norma hukum y an terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian dan doktrin ulira vires; serta melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini pengurus, karyawan dan anggota KOPDA, serta pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Negara Urusan Koperasi dan U KM yang menghasilkan jawaban yang bersifat evaluatif-analistis. Kesimpulan pemecahan masalah dalam tesis ini, adalah bahwa pengurus sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk atas nama koperasi, bertanggung jawab atas teijadinya peijanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan anggota koperasi dan perbuatan lainnya, apabila perbuatannya tersebut menimbulkan resiko kerugian pada koperasi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dijadikan sebagai pedoman dalam hal pengaturan pertanggungjawaban pengurus koperasi. Dalam hal pengurus melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya (ultra vires) sebagaimana diberikan oleh anggaran dasar, maka dibutuhkan otoritas pengawasan yang secara terus menerus terhadap aktifitas pengurus dalam usahanya mengelola koperasi.

---

ABSTRACT
Purpose of writing this thesis is to analyze how far responsibility manager of cooperation to member loan especially about obligation and responsibility manager employee Cooperation of Religion Department (KOPDA) if when member of achievement. In this case gift lender/vesting credit at the Employee Cooperation of Religion Department or shortened KOPDA is the one of cooperation to build by profession. In implementing function as economy institute, KOPDA carries out business and social economic activity just like as forming saving and loan business unit, commerce business unit, business unit of service activities and other business unit. The activity saving and loan business is the one effort KOPDA a real enthused by his member, it’s happened to loan the money will generate rights and obligations between both parties. On the other this case manager have a responsibility to give a credit for their member, and borrowing member particularly must fulfill clauses which has been determined. If in this lending not administration order or doesn't fulfill procedure which has been determined. This thing will generate problems concerning obligation and responsibility manager to the lending and if member of achievement for to do the obligation. By using method of research which the yuridis nonnatif and empiric, is referring to law norms there is in legislation of co-operation and doctrine of ultra vires, and through direct interview with related sides in this case manager, employee and member of KOPDA, and official and staff in area Ministry of State Business Cooperation and UKM which the results answer which the evaluatif-analistic. The conclusion o f troubleshooting in writing of this thesis, be that official member as peripheral organization from a legal cooperation, the authority given to do law actions and law efforts for on behalf of cooperation, responsibility to the agreement to borrow the money with member of other cooperation and the other action, if the action to come a loss risk at cooperation, this rule based on article 34 Number 25 the 1992 year’s about cooperation, taken as the leader in the of arrangement of responsibility of member cooperation. In this case the members of conducting action exceeding the authority (ultra vires) as given by statutes, so it’s need a continually controlling authority to activity manager in business managing cooperation.