Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pandemi COVID-19 mengaruskan pemerintah melakukan respons kebijakan yang extraordinary, cepat dan terukur. APBN dimanfaatkan sebagai instrument utama untuk pemulihan ekonomi nasional dengan pengalokasian anggaran penanganan COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diberikan dalam bentuk belanja non tunai yaitu belanja perpajakan dalam bentuk skema fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi serta menganalisis implikasi dan beban administrasi dari kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi dalam rangka penanganan pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi sudah diimplementasikan dengan baik. Kebijakan pembebasan bea masuk, kebijakan insentif PPN Impor Tidak Dipungut dan PPh 22 Impor Dibebaskan atas impor bahan baku obat untuk penanganan covid-19, akan memberikan manfaat positif kepada perusahaan dari segi cashflow dan menurunkan biaya produksi obat untuk penangan COVID-19. Kemudian, PPN terutang atas penyerahan obat penanganan COVID-19 kepada intasalasi farmasi, ditanggung pemerintah. administrative cost dari sisi Fiskus dengan diberlakukannya PPN Ditanggung Pemerintah maka administrative cost baik fiscal cost, time cost maupun psikologist cost menjadi ada tambahan dari sisi pengawasan untuk pembuatan fakur pajak, SPT PPN dan pemeriksaan terhadap laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah yang dibuat oleh PKP. Dari segi PKP ada administrative cost tambahan yaitu membuat laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah selain dari kewajiban membuat SPT PPN Masa. ......The COVID-19 pandemic has forced the government to carry out extraordinary, fast and measurable policy responses. The state budget is used as the main instrument for national economic recovery by allocating a budget for handling COVID-19. The National Economic Recovery Program (PEN) has been provided in the form of non-cash expenditures, namely tax expenditures in the form of customs facility schemes and tax incentives. This study aims to analyze the implementation of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry as well as analyze the implications and administrative burdens of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry in the context of handling the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques from literature study and in-depth interviews. the implementation of policies on customs facilities and tax incentives in the pharmaceutical industry has been well implemented. The import duty exemption policy, the Uncollected Import VAT incentive policy and the Import PPh 22 Exemption on the import of medicinal raw materials for handling COVID-19, will provide positive benefits to companies in terms of cashflow and reduce the cost of producing drugs for handling COVID-19. Then, the VAT payable for the delivery of drugs handling COVID-19 to pharmaceutical installations, is borne by the government. administrative costs from the Fiscus side with the implementation of Government-borne VAT, administrative costs, both fiscal costs, time costs and psychological costs, are added from the side of supervision for the preparation of tax invoices, VAT SPT and examination of reports on the realization of Government-Borrowed VAT made by PKP. In terms of PKP there is an additional administrative cost, namely making a report on the realization of VAT borne by the Government apart from the obligation to make a Periodic VAT SPT.

Abstrak :
Tebu ialah tanaman utama yang menjadi bahan dalam memproduksi gula sehingga sudah pasti Indonesia banyak memiliki perkebunan tebu besar. Produksi gula nasional yang dihasilkan semakin menurun disebabkan karena angka produktivitas usaha tani tebu dan efisiensi pabrik gula yang terus mengalami penurunan. Jumlah Pabrik gula yang dimiliki Indonesia saat ini tidak sebanding dengan tingkat permintaan dan konsumsi gula pada masyarakat Indonesia. Salah satu pabrik gula yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pabrik Gula PTPN X, saat ini Pabrik Gula PTPN X terus mengalami penurunan total jumlah produksi gula per-ton, dengan data terakhir tahun 2016 yaitu hanya sebesar 380.403 ton gula. Penurunan gula konsumsi yang dihasilkan disebabkan oleh dua faktor penting yaitu segi lahan petani dan segi ekonomi yaitu perpajakan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan usaha Pabrik Gula PTPN X serta pengkreditan Pajak Masukan PM atas kegiatan usaha yang terhutang dan dibebaskan dari pemungutan PPN. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan usaha Pabrik Gula PTPN X dan pengkreditan Pajak Masukan PM atas kegiatan usaha PTPN X yang terhutang dan dibebaskan dari pemungutan PPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini Pabrik Gula PTPN X melakukan dua aktivitas usaha yaitu penyerahan terhutang Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yaitu penyerahan atas jasa giling tebu dan penyerahan atas tetes tebu, atas penyerahan tersebut PTPN X harus memungut PPN 10 dan PTPN X juga melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan PPN yaitu penyerahan atas gula konsumsi, namun dalam implementasinya PPN terutang atas penyerahan jasa giling tebu tidak pernah dipungut oleh PTPN sehingga PTPN X mendapatkan utang pajak atas PPN jasa giling tebu selanjutnya PTPN X menggunakan perhitungan presentase kembali proporsional karena melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya dikenakaan PPN dan penyerahan dibebaskan PPN.

---

Sugarcane is the main crop that is the ingredient in producing sugar, so it is certain that Indonesia has many large sugar cane plantations. The national sugar production is decreased due to the productivity of sugar cane farming and the efficiency of the sugar factory which is decreasing. The number of sugar factories owned by Indonesia today is not proportional to the level of demand and consumption of sugar in Indonesian society. One of the sugar factories that became the focus of this research is PTPN X Sugar Factory, currently PTPN X Sugar Factory continues to decrease the total amount of sugar production per ton, with the last data of 2016 which is only 380,403 tons of sugar. The decrease in consumption sugar produced is caused by two important factors, namely the land of farmers and the economic aspect of taxation. This study discusses the implementation of the imposition of Value Added Tax on Sugar Mill business activities of PTPN X and crediting of Input Tax PM on the business activities payable and exempted from VAT collection. The purpose of this study is to analyze the implementation of the imposition of Value Added Tax on Sugar Mill business activities of PTPN X and crediting of Input Tax PM on the activities of PTPN X payable and exempted from VAT collection. This study used a qualitative approach with data collection techniques through field studies and literature studies. The results of this research Sugar Factory PTPN X conducts two business activities namely the delivery of Taxable Goods and Taxable Services namely the delivery of sugar cane service and delivery of molasses drops, on delivery of the PTPN X must collect 10 VAT and PTPN X also do handover Taxable Goods exempted by VAT are the handover of sugar consumption, but in the implementation of VAT owed to the handover of sugar cane service has never been collected by PTPN so that PTPN X obtain tax debt on VAT of sugar cane service then PTPN X uses the proportional percentage of return for conducting business activities which is subject to VAT submission and VAT exemption.