Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak Kekayaan Intelektual HKI dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan kebendaan atas suatu pembiayaan. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut, khususnya yang terkait dengan penjaminan hak cipta, telah diatur dalam pasal 16 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena penjaminan atas hak cipta ini merupakan suatu pengaturan yang baru di Indonesia, penerapannya akan menimbulkan beberapa kendala, baik dari segi normatif maupun segi praktis. Sebagai perbandingan, HKI yang dijadikan objek jaminan telah berkembang dengan pesat di Amerika Serikat, sejalan dengan perkembangan industri kreatif negara tersebut. Amerika Serikat telah membuat suatu peraturan hukum yang cukup baik dalam rangka mendukung diterimanya hak cipta sebagai salah satu agunan, yang diwujudkan dalam aturan Copyright Act dan Article Number 9 Universal Commercial Code Article 9 UCC . Oleh sebab itu, tesis ini akan membahas tentang bagaimana cara menjadikan hak cipta sebagai jaminan utang serta bagaimana cara mengatasi kendala-kendala terkait hal tersebut dengan mengacu pada ketentuan hukum dan praktik penjaminan hak cipta yang telah berlangsung di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rangka menjadikan hak cipta sebagai jaminan utang di Indonesia, yakni menunjuk secara tegas dalam undang-undang lembaga jaminan yang dapat menerima penjaminan hak cipta, pengaturan dari sektor perbankan, menentukan dokumen-dokumen yang dijadikan alas hukum atas terjadinya pembiayaan dengan agunan hak cipta, membuat pedoman penilaian bagi lembaga penilai appraisal atas hak cipta yang dijaminkan, mengatur lebih lanjut tentang perlunya pendaftaran hak cipta apabila ingin dijadikan agunan, dan membuat Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 serta peraturan-peraturan terkait lainnya. ...... Intellectual Property IP assets can be used for collateral or transformed into securities for loans. In Indonesia, the legal principles governing those matter, especially in accordance with copyright, is regulated by article 16 paragraph 3 and 4 Law Number 28 of 2014 on Copyright. Since copyright securitization is a new legal institution in Indonesia, its application may spark problems at the normative and practical levels. In contrast, IP securitization has been growing rapidly as much as the creative industry in the United States. United States had regulated a well developed legal framework to support the acceptance of copyright as a collateral by creating the Copyright Act in accordance with Article Number 9 Universal Commercial Code Article 9 UCC . In order to overcome those problems, therefore this research aims to determine how copyright can be made as the object of security interest and how to overcome the difficulties that may arise while accepting the copyright as a collateral in Indonesia by looking up into the regulation frameworks and its practice that has been developed in the United States. This research is using a juridical normative method as the research method with comparative and also descriptive research typology. The method of data analysis in this research is using qualitative approach. As a result, there are several things Indonesia need to improve in order to accept copyright as collateral, which can be concluded as follows pointing out the institution which is explicitly designated by law to accept copyright as part of security interest, creating a regulation in banking sector, determining the documents used as the legal basis for the occurrence of secured transaction with copyright as a collateral, creating a standardization of assessment for Appraisal to value the copyright, requiring the registration of works, and creating an implemented regulation on Law Number 28 of 2014 and any others related regulations that may occur.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang penerapan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Bahasa dalam prateknya di pengadilan. Cara hakim dalam memutus dan memberikan pertimbangan atas pekara-perkara terkait perjanjian yang menggunakan bahasa asing menentukan keberlakuan dari ketentuan pasal 31 tersebut, yang sampai saat ini belum memiliki sanksi hukum. Penelitian ini difokuskan pada pengaturan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian serta analisis terhadap putusan-putusan atas perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa asing yang melanggar ketentuan pasal 31 UU No. 24 tahun 2009. Putusan-putusan yang diperbandingkan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt. G/ 2012/ PN. Jkt. Bar. dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/PDT.G/2010/PN.Pra. Kedua putusan tersebut memiliki dalil gugatan yang sama namun hakim memberikan pertimbangan yang berbeda berkaitan dengan kasus-kasus tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap kontrak berbahasa asing ditinjau dari peraturanperaturan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian adalah deskriptifanalitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertimbangan hakim dalam memutus kontrak bahasa asing yang melanggar ketentuan pasal 31 UU No 24 tahun 2009 dapat berlainan untuk setiap perkara, karena tidak semua hakim menerapkan ketentuan pasal tersebut dalam memutus perkara.

---

The thesis discusses the application of article 31 of the Law No. 24 Year 2009, or what is known as the Law of Language within its practice in the courtroom. The judge's methods in giving out verdict and providing considerations on the cases related to agreements using foreign language determines the enforceability of the language act. The research was focused on the regulations on the obligation of using Bahasa Indonesia within an agreement as well as the analysis to the verdicts of the cases related to the use of foreign language infringing the article 31 of the Law No. 24 Year 2009. The decisions in comparison are the decisions of West Jakarta District Court No. 451/Pdt. G/2012/PN. Jak. Bar and the decision of Praya District Court No. 35/PDT.G/2010/PN.Pra. Both decisions possess the same type of lawsuit, but the judges had provided different considerations in relation to the cases. The objective of this research is to provide legal certainty to contracts made in foreign languages seen from the perspective of Indonesian laws and regulations. The research methods applied for the research is the qualitative method, with a descriptive-analytic research results, which may be described as a type of research providing overview and elaboration based on the analysis applied in the research. Judge's considerations in throwing out decisions for foreign language contracts violating the article 31 of Law No. 24 Year 2009 may vary for each case, as not all judge's apply the article's provisions in giving out decision on a particular case. The methods of the judge's in giving out decisions and providing considerations on the cases related to agreements using foreign language determines the enforceability of the article 31's provisions.