Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu pemberian umpan balik dari penerima surat terima kasih terhadap kebahagiaan pengirimnya. Ini dilakukan untuk melanjutkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa menulis surat terima kasih dapat meningkatkan kebahagiaan (Seligman et al., 2005; Toepfer et al. 2012), tetapi belum meneliti pengaruh waktu pemberian umpan balik dari penerima surat. Partisipan sejumlah 45 mahasiswa diminta membuat serta menyampaikan satu surat terima kasih setiap pekannya selama tiga minggu dan secara acak dibagi ke dalam dua kelompok berdasarkan waktu pemberian umpan balik dari penerima surat, yakni kelompok umpan balik langsung (n = 22) dan tertunda (n = 23). Hasil penelitian mendukung hipotesis, yakni peningkatan kebahagiaan dari saat sebelum dan setelah periode penelitian pada kelompok umpan balik langsung lebih tinggi secara signifikan dibandingkan kelompok umpan balik tertunda, t (43) = 2,207, p < 0,05 (one-tailed), r2 = 0,1017. Dibandingkan umpan balik tertunda, partisipan yang menerima umpan balik langsung terpengaruh dan mempengaruhi emosi penerima surat secara timbal balik. Partisipan juga secara segera memperoleh penguat berupa ungkapan syukur kembali dari penerima surat, sehingga berdasarkan prinsip belajar dapat meningkatkan keinginan untuk memunculkan tingkah laku yang sama di kemudian hari.

---

The aim of this study is to know the effect of delayed feedback from receiver of gratitude letter towards sender?s happiness. This study is the continuation of the previous researches that showed writing a gratitude letter can increase happiness (Seligman et al., 2005; Toepfer et al. 2012), but had not yet investigated the effect of delayed feedback from receivers. 45 college participants were asked to write and deliver one gratitude letter every week for three weeks and were randomly assigned to two experimental groups based on the moment of feedback from receivers, direct (n=22) or delayed (n=23).

The result of this study supports the hypothesis that the gained score of happiness of direct feedback group from before and after the experiment is higher than delayed feedback group, t (43) = 2,207, p < 0,05 (one-tailed), r2 = 0,1017. Compared to delayed feedback group, participants in direct feedback group can be affected by and influence receivers? emotion reciprocally. Participants also receive reinforcers such as expressions of gratitude in return from receivers immediately, and thus in accordance with learning principle, can increase the emergence of the same behavior in the future."

"Dalam menjalankan profesi Notaris harus berpedoman pada kaidah hukum dan juga kaidah moral, kaidah hukum yang saat ini berlaku bagi Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan kaidah moral yang mengatur tentang tindakan atau perilaku Notaris dalam menjalankan profesi adalah Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris mengatur tentang larangan bagi Notaris dalam menjalankan profesi, hal ini untuk menjaga keluhuran martabat jabatan Notaris. Namun dalam praktek di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, salah satunya yaitu menggunakan media elektronik sebagai sarana publikasi atau promosi diri dalam menjalankan profesi. Menimbulkan permasalahan bagaimana pengaturan mengenai larangan menggunakan media elektronik sebagai sarana publikasi atau promosi diri dalam menjalankan profesi sebagai Notaris dan apakah larangan tersebut sinkron pada saat ini. Pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan masalah hukum dan akibat hukum. Media elektronik adalah ruang yang luas sehingga bagaimana cara pengawasannya. Permasalahan tersebut dianalisis dengan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan tesis ini dan menganalisis data dengan pengolahan data kualitatif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Hasil penelitian dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan mengenai publikasi atau promosi diri oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah segala cara atau kegiatan yang menginformasikan atau menyebarkan informasi kepada banyak khalayak ramai yang sifatnya menuntun atau mengajak atau membujuk orang lain agar menggunakan jasanya dan pengaturan tersebut masih sinkron karena Notaris merupakan pekerjaan yang mulia yaitu melayani masyarakat. Akibat hukum dari Notaris yang melanggar hal tersebut pada praktek di lapangan mendapat teguran baik lisan maupun tulisan hal tersebut untuk menghindari masalah yang akan terjadi dikemudian hari yaitu persaingan tidak sehat dan pemusatan pasar jasa Notaris di satu titik. Oleh karenanya pengawasan diperlukan baik oleh Dewan Kehormatan Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris. Aturan mengenai larangan tersebut harus eksplisit karena publikasi dan promosi hal yang berbeda. Pengawasan yang dilakukan harus lebih aktif lagi dan membuat pedoman pelaksanaan. Sanksi yang diterapkan apabila tidak membuat jera dapat dipertimbangkan sanksi lainnya sesuai dengan Kode Etik Notaris.

---

In carrying out the profession, the Notary must be guided by the legal and also the moral principle, the current law for the Notary is Law Number 2 of 2014 Amendment of Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, while the moral principle governing the action or the behavior of Notaries in running the profession is the Code of Conduct Notary of 2015 set by a notary professional organization that is Notary Association of Indonesia. In the provisions of the Notary Law and the Notary's Code of Ethics stipulate the prohibition of Notary in running the profession, this is to maintain the nobility of the position of Notary. But in practice in the field there are still many violations committed by Notaries, one of which is using electronic media as a means of publication or self promotion in running the profession. It raises the issue of how the arrangement of the prohibition of using electronic media as a means of publication or self promotion in running the profession as a Notary and whether the ban is in sync at this time. Violations that occur can cause legal problems and legal consequences. Electronic media is a vast space so how to supervise it. The problem is analyzed by research method used in this thesis in the form of normative juridical research by examining library materials or secondary data related to this thesis and analyzing data with qualitative data processing based on Notary Position and Notary Code. The results of the research can be concluded that the regulation concerning publication or self promotion by a notary in performing his duties of office is any means or activities that inform or disseminate information to many audiences that lead or invite or persuade others to use his services and the arrangement is still in sync because Notary is a noble job of serving the community. The legal consequences of the notary in violation of the matter in practice in the field received a reprimand both spoken and written it to avoid problems that will occur in the future that is unhealthy competition and concentration Notary service market at one point. Therefore, supervision is required either by the Notary's Board of Honor and the Notary Supervisory Board. The rules regarding the ban must be explicit due to the publication and promotion of different matters. Supervision should be more active and make implementation guidelines. Sanctions applied if not deterrent may be considered other sanctions in accordance with the Notary Code of Ethics."

"Studi terdahulu menunjukkan remaja cenderung memiliki intensi yang rendah untuk mencari bantuan profesional sekalipun berisiko mengalami masalah kesehatan mental. Karakteristik unik perkembangan remaja dan konteks budaya juga menjadikan penelitian tentang faktor yang mendukung intensi mencari bantuan pada remaja di Indonesia penting untuk dieksplorasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sikap terkait mencari bantuan sebagai mediator dalam hubungan antara distress disclosure dan intensi remaja untuk mencari bantuan kepada tenaga kesehatan mental profesional setelah mengontrol usia, jenis kelamin, dan pengalaman konseling sebelumnya. Sebanyak 254 remaja di Indonesia (M = 15.31 tahun) mengisi kuesioner secara daring, yakni Intention to Seek Counseling Questionnaire (ISCI), Distress Disclosure Index (DDI), dan Mental Help Seeking Attitude Scale (MHSAS). Hasil studi menemukan bahwa sikap memediasi secara penuh hubungan antara distress disclosure dan intensi remaja mencari bantuan sekalipun usia, jenis kelamin, dan pengalaman konseling sudah dikontrol (ab = .0783, 95%, BCa CI [0.0030, 0.1666]). Semakin tinggi distress disclosure, maka sikap remaja terkait mencari bantuan semakin positif. Sikap positif ini yang akan meningkatkan intensi remaja mencari bantuan kepada tenaga kesehatan mental profesional. Temuan ini mengindikasikan pentingnya mempertimbangkan distress disclosure dan sikap terkait mencari bantuan dalam upaya meningkatkan intensi remaja di Indonesia untuk mencari bantuan kepada tenaga kesehatan mental profesional.

---

Previous studies have shown that adolescents' intention to seek professional help tends to be low though they are at risk of having mental health problems. The uniqueness of adolescent development and the cultural context also make research about facilitating factors in Indonesian adolescents’ help seeking intention important to be explored. The current study aimed to investigate the role of mental help seeking attitude as a mediator between distress disclosure and adolescents’ intention to seek mental health professional help after controlling ages, gender, and previous counseling experiences. A total of 254 Indonesian adolescents (M = 15.31 years) filled out online questionnaires consisting of the Intention to Seek Counseling Questionnaire (ISCI), Distress Disclosure Index (DDI), and Mental Help Seeking Attitude Scale (MHSAS). The result found that attitude fully mediated the relationship between distress disclosure and adolescents' help seeking intention even after controlling the ages, gender, and counseling experiences (ab = .0783, 95%, BCa CI [0.0030, 0.1666]). The higher the distress disclosure, the more positive the help seeking attitude. The more positive attitude, the higher adolescents’ intention to seek help. The results indicate that to increase Indonesian adolescent’s intention to seek professional help, distress disclosure and mental help seeking attitude have to be considered."