Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberikan sanksi berupa denda administratif kepada pelaku usaha. Saat ini, pedoman bagi KPPU untuk menetapan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009, namun pada praktiknya KPPU tidak melakukan keseluruhan langkah-langkah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 untuk menetapkan besaran denda administratif. Skripsi ini akan membandingkan beberapa Putusan KPPU dalam menetapkan besaran denda administratif pada kasus keterlambatan pelaporan pengambilalihan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis, selain itu dapat pula dikatakan sebagai penelitian berfokus masalah yaitu melihat teori dengan praktiknya. Hasil dari penelitian tersebut adalah KPPU dalam menetapkan besaran denda administratif tidak mendasarkan pada nilai penjualan, namun didasarkan pada nilai maksimal denda, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009.

---

Law Number 5 of 1999 gives KPPU the authority to impose sanctions in the form of administrative fines. KPPU Regulation No 4 of 2009 is a guideline for the KPPU to assess the amount of administrative fines. In practice, KPPU doesn’t take all the steps as stipulated in the KPPU Regulation Number 4 of 2009 to determine the number of the administrative fines. This research will compare KPPU decisions in determining the number of administrative fines in cases of late acquisition reporting. This research uses a juridicial- normative research method, named library research conducted on written legal rules, also this research used problem focused research, named seeing theory with practice. The result of this research is KPPU in determining the number of administrative fines is not based on the sales value, but is based on the maximum value of the fines, it’s not in accordance with the KPPU Regulation Number 4 of 2009."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan hukum produk asuransi saving plan di Indonesia. Permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimana bentuk produk asuransi endowment, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan produk asuransi dwiguna 2) Bagaimana pengaturan mengenai perizinan dan pengawasan terhadap produk asuransi endowment dan 3) Bagaimana pengaturan mengenai endowment saat ini dan kedepan. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dimana analisis yang diberikan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci. Teori yang dipergunakan adalah teori sistem hukum dan teori utillitarian. Hasil penelitian ini adalah sampai saat ini belum terdapat mengaturan secara khusus yang mengatur mengenai produk asuransi endowment di Indonesia, namun pada dasarnya produk asuransi endowment ini memiliki tingkat risiko yang tinggi. Saran dari penelitian ini adalah dibuatnya peraturan secara khusus mengenai produk asuransi endowment seperti halnya terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi suretyship, pengaturan tersebut dapat mengenai jumlah persen nilai yang dapat dijanjikan kepada pemegang polis sesuai dengan nilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi, penempatan investasi dalam produk asuransi saving plan, minimal nilai ekuitas serta minimal rasio likuiditas selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan asuransi harus diperketat.

---

This thesis discusses the legal regulation of saving plan insurance products in Indonesia. The problems studied are 1) What is the form of endowment insurance products, insurance products linked to investment and dual-purpose insurance products 2) How are the regulations regarding licensing and supervision of endowment insurance products and 3) How are the regulations regarding endowments now and in the future. In analyzing these problems, the doctrinal legal research method is used with secondary data analyzed qualitatively where the analysis is given in the form of detailed descriptions or explanations. The theories used are the theory of the legal system and the utilitarian theory. The results of this study are that until now there have been no specific regulations governing endowment insurance products in Indonesia, but basically this endowment insurance product has a high level of risk. The suggestion from this research is to make a specific regulation regarding endowment insurance products, such as the Financial Services Authority Regulation regarding suretyship insurance products, the regulation can be regarding the percentage of value that can be promised to policyholders according to the level of financial health of the insurance company, investment placement in saving plan insurance products, minimum equity value and minimum liquidity ratio, besides that, supervision carried out by the Financial Services Authority on insurance companies must be tightened."