Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia is the second world producer of palm oil after Malaysia. Beside production of the palm oil, the industry is also yields a huge of amounts of palm kernel meal (PKM or Bungkil sawit). Utilization of PKM is still limited for cosmetic industrial and margarine. Hem et al. 2008a reported that PKM fermentation was used to bioconversion of maggot larvae. The most popular insect used in this particular case is the Black Soldier (BS) fly, Hermetia illucens L (maggot) (Stratiomyidae, Diptera). Hermetia illucens L. is a non-pest tropical and warm-temperate insect that has been found useful for managing large concentrations of bio-solids as well as other by-products and wastes (O'Mara et al.1999; Choct 2001). Many research studies on the larvae of Hermetia illucens L. have also been conducted in Southeast Asian countries and expanded in Indonesia. As previously reported, Hermetia illucens L. has been found effective in reducing the mass of solid wastes (Lim et al. 2001).Research study of Palm Kernel Meal conversion and bacterial succession by Hermetia illucens L. larvae (maggot). The objective of this research are: to observed how to PKM conversion occured, isolation the bacteria, study bacterial succession, to observe changing of physical parameters of substrate and storage room, and analyze the proximate value. The study consists of two part: (1) to describe the process of PKM bioconversion. (2) to describe bacterial succession by Hermetia illucens L. larvae (maggot). The research was carried out at the Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar; Institut de Recherche pour le Développement (IRD) Laboratory, Depok; Microbiology Laboratory -Department of Biology, FMIPA, University of Indonesia, Depok during July 2008 -- June 2009. The study of the Palm Kernel Meal (PKM) naturally conversion of Hermetia illusens L. larvae was carried out. The substrate of PKM was added by sterilized water with the composition of 1:2 (Hem et al. 2008a). The natural conversion was done for 7 days. Sampling and isolation bacteria from PKM bioconversion was carried out every day. The isolation of bacteria was done with dilution methods by Otoguro (2006) and purification was carried out with quadrant methods by Cappucino and Sherman (2002).

Abstrak :
Globalisasi sistem jaringan komputer pada saat ini terns berkembang dengan meluasnya penggunaan saluran global internet. Informasi dalam segala bentuk dapat diakses oleh pengguna komputer melalui saluran internet tanpa harus memikirkan apakah informasi tersebut memiliki format data yang berbeda atau berjalan dalam aplikasi yang berbeda dengan perangkat keras ataupun perangkat lunak komputer yang dimiliki pengguna. Hal ini dikarenakan fasilitas-fasilitas yang disediakan pads saluran internet memungkinkan para. pengguna dengan leluasa mengakses informasi dalam berbagai jenis format. Pengadopsian fasilitas-fasilitas internet ke dalam perangkat lunak aplikasi basis data membuat informasi yang ada pads basis data dapat diakses oleh pengguna komputer melalui saluran internet, dapat ditampilkan pada layar pengguna dalam format halaman HTML, dan juga dapat melakukan proses dari masukan yang diberikan pengguna sehingga menghasilkan informasi yang sesuai. Hal ini sangat membantu para pengguna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat clan tepat. Disamping itu dengan menggunakan fasilitas-fasilitas internet kedalam jaringan komputer lokal akan memungkinkan informasi dalam sebuah basis data dapat diakses oleh beberapa pemakai secara bersamaan (multiuser). Pada skripsi ini akan diimplementasikan metoda pengaksessan data menggunakan protokol internet seperti HTML, CGI, HTTP dan URL untuk basis data SIBAPAK (Sistem lnformasi Basis Data Pakar) [3] dalam bentuk rancangan suatu model perangkat lunak agar para pengguna/pemakai dalam hal ini mahasiswa dapat mengakses informasi-informasi yang tersedia melalui saluran internet. Melalui penggunaan protokol internet memungkinkan suatu informasi yang dimiliki oleh sebuah basis data dalam hal ini SIBAPAK [3] dapat diakses secara simultan (multiuser) dalam jaringan komputer lokal.

Abstrak :
Kecamatan Tapaktuan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Aceh Selatan, ternyata tidak menunjukkan perkembangan sebagaimana layaknya sebuah ibukota kabupaten dalam 20 tahun terakhir ini. Terdapat beberapa hal yang diduga/diasumsikan sebagai penghambat pengembangan kota Tapaktuan, yaitu : Keadaan geografis Tapaktuan yang merupakan pegunungan terjal dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia; Tidak berfungsinya Tapaktuan sebagai pusat pertumbuhan dan akumulasi perekonomian; Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota; Perbedaan visi dan misi dari masing-masing periode kepemimpinan kepala daerah; dan Pelaksanaan RUTRK yang tidak sesuai dengan dokumen RUTRK yang telah ditetapkan. Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, dalam studi dilakukan kajian terhadap berbagai konsep dan teori yang relevan dengan masalah pengembangan kota. Dimana konsep dan teori tersebut lebih berorientasi pada aspek sosial tentang Kota dan Perkotaan (Budiardjo, Kartasasmita, Rodinelli); Sosial Budaya Dalam Perkotaan (Suryasumantri); Aspek-Aspek Dalam Perkembangan Kota (Branch, Northam, ChristalIer, Rapoport); dan Kriteria untuk sebuah ibukota kabupaten (UN dan Dep. PU). Sehingga dari berbagai konsep dan teori tersebut, diperoleh kerangka pemikiran studi/penelitian untuk mengkaji faktor-faktor penyebab tidak berkembangnya Kecamatan Tapaktuan sebagai ibukota Kabupaten Aceh Selatan, yang mencakup aspek geografi, ekonomi, demografi, birokrasi dan RUTRK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer dan sekunder juga melalui pengkajian literatur, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan lingkup informan mencakup unsur pemerintahan/4 (empat) orang dan unsur masyarakat yang merupakan tokoh masyarakat dan tokoh adat yang sangat berpengaruh dan dihormati oleh masyarakat kecamatan Tapaktuan/4 (empat) orang. Dengan demikian dari keseluruhan studi ini, didapat suatu data deskriptif yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan tidak berkembangnya Kecamatan Tapaktuan sebagai ibukota Kabupaten Aceh Selatan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak berkembangnya kota Tapaktuan sebagai suatu ibukota kabupaten adalah : 1. Kondisi geografis kota Tapaktuan yang terdiri dari pegunungan yang curam dan terjal (kemiringan 400). Serta berbatasan langsung lautan Samudera Hindia, temyata mengakibatkan ketersediaan lahan untuk membangun menjadi terbatas. Sehingga konsentrasi kegiatan penduduk lebih terkonsentrasi pada BWK A dan B. Walaupun pada dasamya, BWK C dan D lebih memiliki ketersediaan lahan yang cukup luas untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana. Namun BWK A dan B merupakan wilayah yang paling potensial untuk dikembangkan karena letaknya yang berada di pusat perkotaan dibandingkan dengan BWK C dan D yang letaknya jauh dare pusat kota. 2. Permasalahan dibidang ekonomi, muncul akibat dari jalur perdagangan yang menyebabkan Tapaktuan tidak dapat menjadi pusat akumulasi perdagangan dan jasa. Sehingga Tapaktuan bukan merupakan pusat ekonomi regional. 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang juga dipengaruhi oleh pendapatan perkapita masyarakat Tapaktuan yang masih sangat rendah. 4. Pergantian kepemimpinan daerah mengakibatkan kebijakan pengembangan kota menjadi sesuatu yang unsustainable. Sebab masing-masing kepada daerah memiliki visi yang berbeda-beda. Kerjasama lintas instansi yang kurang terkoordinasi dengan baik, menyebabkan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan menjadi tumpang tindih antar instansi. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan dalam penempatan dan mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang kurang mengacu pada profesionalisme bidang kerja masing-masing. Sehingga akhimya mengakibatkan suatu pekerjaan menjadi tidak terlaksana dengan baik. 5. RUTRK Tapaktuan yang pelaksanaannya telah bergeser dan tidak berpedoman pada RUTRK yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan (1989/1999). Dalam usaha untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, maka ditempuh usaha-usaha sebagai berikut : 1. Pengembangan ekonomi daerah; Membuka beberapa daerah yang dijadikan pusat-pusat perdagangan/pertokoan sehingga dapat lebih menggairahkan perdagangan regional di Tapaktuan. 2. Peningkatan fungsi transportasi pelabuhan laut Tapaktuan yang dapat menjangkau daerah Sibolga, Padang dan Aceh Barat. 3. Mendatangkan investor luar daerah yang akan membangun pasar dan pertokoan, sehingga akan meningkatkan kompetisi dalam penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat. 4. Rencana reklamasi pantai sebelah timur; sepanjang 2 Km yang akan diperuntukkan bagi pengembangan kawasan perdagangan. 5. Pendekatan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Sehingga sosialisasi program pengembangan kota Tapaktuan didukung oleh partisipasi masyarakat 6. Revisi ulang RUTRK 198911999; Dalam RUTRK yang barer ini nantinya pengembangan wilayah kota Tapaktuan akan lebih berpusat di kota Tapaktuan itu sendiri.

Abstrak :
Integrasi vertikal merupakan salah satu strategi yang biasa digunakan oleh banyak perusahaan dalam menjalankan roda usahanya. Struktur pasar merupakan suatu prakondisi yang akan menentukan perilaku perusahaan dalam menjalankan usahanya di suatu industri. Salah satu yang menentukan struktur pasar adalah tingkat konsentrasi pasar dari suatu industri. Stigler (1951) mengajukan 3 (tiga) hipotesis yang berhubungan dengan integrasi vertikal. Stigler berpendapat bahwa tingkat konsentrasi pasar berkorelasi positif dengan integrasi vertikal, sebagaimana dengan tingkat pertumbuhan permintaan di suatu industri. Selain itu, Stigler menyatakan bahwa ukuran rata-rata perusahaan disuatu industri berhubungan negatif dengan integrasi vertikal. Sehubungan dengan hal diatas; tesis ini berusaha untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh dari tingkat konsentrasi pasar terhadap kebijakan integrasi vertikal di dalam industri manufaktur (pengolahan) berdasarkan hipotesis Stigler tersebut. Industri manufaktur dipilih karena didalam sektor ini dapat memperlihatkan hubungan antara tahapan-tahapan produksi. Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Levy (1984), diestimasi dengan menggunakan data panel terhadap 40 industri di dalam industri manufaktur yang dipilih secara acak dengan rentang waktu 1990 sampai 1999. Hasil analisisnya memberikan kesimpulan sesuai dengan prediksi Stigler bahwa tingkat konsentrasi pasar mendorong integrasi vertikal dengan tingkat signifikansi yang tinggi. Sedangkan ukuran rata-rata menunjukkan hasil sebaliknya terhadap hipotesis Stigler. Hal ini lebih disebabkan oleh faktor tingginya biaya transaksi di Indonesia. Faktor lainnya, tingkat pertumbuhan permintaan memberikan hasil yang tidak signifikan secara statistik.

---

Vertical integration is a business strategy which is commonly used by many firms. Furthermore, market structure is a precondition that determine the firm behavior in the industry. One factor of market structure is the market concentration in the industry. Stigler (1951) proposes three hypotheses related to vertical integration. Stigler argues that market concentration is positively correlated to vertical integration as well as the growth of demand in the industry. On the other hand, Stigler suggests that the average size of firms in the industry is expected to be negative to vertical integration. Based on the above exposition, this thesis attempts to explain the correlation and effect of market concentration to vertical integration policy in the manufacturing sector. This sector is chosen because it can depict the stages of the production process. Using the model developed by Levy (1984), the panel data is estimated to 40 industries in manufacturing sector which is selected randomly from 1990 to 1999 period. The regression result is accordance with Stigler prediction that market concentration implies positive and significant effect on vertical integration as well as the growth of demand in the industry. However, the average firms' size shows inconsistency with Stigler hypothesis. This finding is due to the high transaction cost. Another factor, the growth of demand in the industry is not statistically significant.

Abstrak :
Madrasah sebagai entitas lain lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang lebih menitik beratkan pada penguasaan pemahaman keagamaan selain pesantren telah mendapatkan posisi yang sama dalam sistem pendidikan nasional kita. Namun madrasah oleh sebagian masyarakat masih dipandang sebagai lembaga pendidikan yang kurang diminati karena di anggap tidak mampu menciptakan lulusan yang mampu bersaing dengan sekolah umum. Madrasah juga menghadapi masalah sebagaimana dihadapi lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Akan tetapi madrasah ini masih mampu survive meskipun banyak sekolah atau madrasah yang berada di lingkungan Harapan Mulya di mana madrasah ini berada. kemampuan madrasah ini untuk tetap survive tidak terlepas dari keberadaan kapital social, kapital manusia, dan kapital fisik yang mampu berperan guna mempertahankan kelangsungan madrasah. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Madrasah Tsanawiyah AI Huda Al Islamiyah yang berada di Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang ada, dan menjelaskan bekerjanya kapital sosial, kapital manusia, dan kapital fisik dalam pelaksanaan proses pembelajaran di madrasah tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dengan metode ini lebih memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan dimensi-dimensi patting dari kapital sosial. Sumber data utama penelitian ini adalah data primer yang digali dari beberapa sumber data yang terkait dengan keberadaan kapital sosial dalam proses pembelajaran, baik dari pihak pengurus yayasan, dewan guru, siswa, tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam (indept interview) dengan informan yang dipilih dan pengamatan langsung (observasi) serta FGD dengan siswa-siswa, data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif dengan menyeleksi dan menyederhanakan data dan menghubungkannya kembali dengan konsep dan pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian. Analisis ini merupakan teknik yang bersifat interaktif dengan tiga bagian proses penting, yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Data sekunder yang di dapat di analisis dengan menggunakan teknik kajian dokumen. Beberapa temuan panting di lapangan adalah : 1) kemampuan madrasah tersebut tetap survive di sebabkan terdapatnya kapital sosial yang tertambat dalam struktur madrasah tersebut. 2) kapital sosial di madrasah tersebut nampak pada adanya kepercayaan dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah tersebut. Keberhasilan madrasah tersebut membangun jaringan adalah indikasi kemampuan aktor-aktor yang ada untuk berperan sesuai dengan statusnya. 3) Kapital sosial juga tertambat pada hubungan-hubungan internal madrasah, yang masing¬masing sebagai satu kesatuan unit yang hidup di mana terdapat interaksi dan ikatan¬ikatan di dalam dirinya sendiri. Kapital sosial juga terlihat pada kerjasama di antara komunitas madrasah dan pelaksanaan serta kepatuhan komunitas madrasah terhadap norma-norma yang ada di madrasah tersebut. Kapital sosial yang tertambat pada struktur madrasah itu sendiri juga sebagai institusi sosial yang berfungsi sebagai repsoduksi dan pemeliharaan kelangsungan komunitas NU. 4) terdapatnya sinergi beberapa kapital yang ada, yaitu kapital sosial, kapital manusi, dan kapital fisik dalam kegiatan pembelajaran di madrasah Tsanawiyah Al Huda AI Islamiyah. Sinergi antara kapital yang satu dengan lainnya mempunyai kekuatan yang mempengaruhi proses pembelajaran dan mampu meningkatkan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu kapital sosial di madrasah Tsanawiyah Al Huda AI Islamiyah ada dan tertambat dalam struktur madrasah itu sendiri yang berbentuk kepercayaan (trust), norma-norma (norms), jaringan-jaringan (networks), serta hubungan-hubungan (relations) para aktor dalam memainkan peran-perannya dalam upaya memajukan madrasah yang berdasarkan kepentingan-kepentingan bersama. Sinergi antara kapital sosial, kapital manusia, dan kapital fisik adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam proses pembelajaran. Semakin kuat sinergi yang terjadi maka akan semakin baik. kinerja yang ada. Dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa kapital yang ada di madrasah ini belum maksimal berfungsi. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, peneliti mengusulkan rekomendasi atau saran-saran yaitu : perlu adanya bimbingan, pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga pengajar untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam pengelolaan pembelajaran maupun. Perlunya pembuatan suatu perencanaan yang akurat dan sinergis untuk merumuskan masalah yang terjadi dalam madrasah dan bagaimana mencari pemecahannya. Perlunya pengurus yayasan untuk lebih membuka diri terhadap sistem rekruitmen tenaga pengajar, pihak yayasan juga disarankan untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta ataupun LSM guns memperluas jaringan serta memperbaiki kinerja serta prestasi madrasah.

Abstrak :
Dalam situasi darurat baik karena terjadinya bencana alam atau Para Pengungsi lintas negara maupun Pengungsi Dalam Negeri, selalu menempatkan Anak pada posisi paling rentan. Rentan terhadap gangguan kejiwaan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan fisik yang pokok, juga rentan terhadap upaya eksploitasi. Hal ini menimbulkan banyaknya simpati masyarakat untuk meringankan beban anak-anak dalam situasi darurat ini, melalui mekanisme Pengangkatan Anak (adopsi). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah apakah adopsi bisa dilakukan dalam situasi kedaruratan dan apakah adanya keadaan darurat yang dialami Anak dapat menyampingkan ketentuan tentang adopsi yang berlaku, bila hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik Anak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kepentingan terbaik anak yaitu dengan mengakui hak-hak anak atas keluarga, adalah asas yang dijunjung tinggi dalam pengasuhan anak. Dalam situasi darurat, adopsi bukanlah pilihan tepat bila upaya penyatuan kembali dengan orang tua atau keluarga lainnya masih memungkinkan. Adopsi merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), demi kepentingan terbaik anak. Selain itu, sudah saatnya Indonesia mempunyai Peraturan Perundangundangan yang jelas dalam mengatur segala bentuk pengangkatan anak (adopsi), sehinga kepentingan terbaik si Anak dapat terlindungi. ...... In the good emergency situation because the occurrence of the natural disaster or refugees and domestic refugees, of the country's passage always placed the Child in the position was most susceptible. Susceptible to the psychological disturbance, and not the fulfilment of the physical requirement that the subject, was also susceptible to exploitation efforts. This caused the number of sympathies of the community to alleviate the burden of children in this emergency situation, through the mechanism of the appointment of the child (adoption). As for that became the subject of the problem in this case was whether adoption could be carried out in the emergency situation and whether the existence of the state of emergency that was experienced by the Foundling besides the provisions about current adoption, when this matter was done in the interest of best the Child. This writing used the method of the bibliography research that was normative, and the data that was used was the primary data and the secondary data. The best interests of the child that is by admitting the child's rights to the family, were the principle that was revered in the child's care. In the emergency situation, adoption not the appropriate choice when unification efforts came back with parents or the other family still enabled. Adoption was the last series from last efforts, in the interest of best the child. Moreover, already during him Indonesia had the Regulation that was clear in arranging all the forms of the child adoption, so the best interests of the protected Foundling.

Abstrak :
Pergeseran kebijakan Turki dari Open Door Policy menjadi Close Door Policy pada tahun 2015 berdampak terhadap ruang gerak pengungsi Suriah yang ada di Turki, sehingga dalam penelitian ini akan membahas apa yang menyebabkan Turki merubah kebijakannya dalam urusan pengungsi Suriah, tercatat hingga tahun 2017 Turki menjadi negara penerima pengungsi  terbanyak dalam kurun waktu tujuh tahun. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua jenis. Pertama, pengumpulan data primer melalui wawancara sekretaris tiga Duta Besar Turki untuk Indonesia di Jakarta dan wawancara kepada salah satu warga local dari Gaziantep salah satu daerah perbatasan Turki dengan Suriah dan bekerja sebagai staf PBB yang aktif di beberapa NGO. Kedua, pengumpulan data sekunder diperoleh melalui beberapa kajian pustaka salah satunya buku, penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan informasi dari media elektronik. Penelitian ini menggunakan Teori kebijakan public dan konsep pengungsi yang digunakan untuk menganalisa fakto-faktor yang mempengaruhi Turki mengambil kebijakan tersebut, dan dampaknya terhadap para pengungsi, Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Turki adalah keamanan, ekonomi, politik dan sosial. Sehingga tujuan dari penelitian ini bisa menjawab permasalahan dan hasilnya bisa dijadikan acuan atau literasi dalam aktivitas akademik. ......Turkey's policy shift from the Open Door Policy to the Close Door Policy in 2015 impacted Syria's refugee movement in Turkey, This research discusses about Turkish policy toward Syrian refugees, Turkey is the country with the largest Syrian refugees until 2017. This study is a qualitative research by using descriptive analysis method. Primary data is collected through interviews with of the third Turkish Ambassadors to Indonesia in Jakarta and second  interview to one of the local citizens from Gaziantep Mr. Beyhan working as an active United Nations staff in several NGOs. Secondary data are used to help elaborating several points in this present research, obtained via library printed researches, articles, journals and electronic data publication. This study uses the theory of public policy, Conflict Theory and the concept of refugees used to analyze the factors influencing Turkey's policy, and its impact on the refugees. Based on research conducted that one of the factors affecting Turkish policy is security, economy, politics and social. So the purpose of this study can answer the problems and the results can be used as a reference or literacy in academic activities.

Abstrak :
Penguasaan Atas Tanah Bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari dan Pengelolaannya sebagai Barang Milik Daerah (BMD) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3551 K/Pdt/2016) Permasalahan dari penelitian ini bermula dengan adanya sengketa penguasaan atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan NV. Sadang Sari. Walaupun kemenangan ada pada pihak Pemerintah Daerah, namun permasalahan tidak kunjung usai oleh karena tanah tersebut dikuasai secara illegal oleh pihak ketiga, yaitu Organisasi Masyarakat setempat. Adapun penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) pokok pembahasan yakni analisis dan kritik penulis terhadap pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3551 K/Pdt/2016 mengenai permasalahan penguasaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 dengan Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari, pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari, dan pengeloalan yang seharusnya terhadap tanah tersebut. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penguasaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 adalah sah  oleh karena tanah tersebut telah jatuh sebagai tanah negara. Kemudian, pengelolaan terhadap tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan yang seharusnya adalah tanah tersebut harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya sebagai wujud dari adanya rasa memiliki, menjaga, dan melestarikan terhadap Barang Milik Daerahnya. ......Land Used of Eigendom Verponding Number 1493 by the Regional Government of West Java Province with Management Rights Number 1/Tamansari and its Management as Regional Property (BMD)  (Case Study of Supreme Court  Decision Number 3551 K/Pdt/2016) The problem of this research began with the dispute over the land of former Eigendom Verponding Number 1493 between the Regional Government of West Java Province and NV. Sadang Sari. Although the victory is with the Regional Government, the problem is not over because the land is controlled illegally by the third party, namely the local community organization. The research consists of 3 (three) main topics, namely the analysis and criticism of the author on the consideration of the Supreme Court Judges in the decision Number 3551 K/Pdt/2016 concerning the issue of control of the Regional Government of West Java Province on land used of Eigendom Verponding Number 1493 with the Management Rights Number 1/Tamansari, management of Regional Property in the form of Management Right Number 1/Tamansari, and management that should be done on the land. To analyze these problems, the author uses a normative juridical research method with qualitative analysis. The conclusion of this research is that the control by the Regional Government of West Java Province on former Eigendom Verponding land Number 1493 is legal because the land has fallen as state land. Then, management of Land Management Right Number 1/Tamansari is not carried out in accordance with the provisions of legislation so that the management that should be the land must be utilized in accordance with its designation as a manifestation of a sense of ownership, safeguarding and preserving the Regional Property.