Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berangkat dari pembaharuan norma dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU/-V/2007 tentang Praktek Kedokteran, pembaharuan bentuk Rumah Sakit sehingga menjadi badan usaha serta eksistensinya, dan hukum kedokteran atau hukum kesehatan merupakan cabang ilmu yang masih tergolong muda di Indonesia. Atas dasar permasalahan tersebut, skripsi ini membahas hubungan hukum dan tanggungjawab antara rumah sakit dan dokter sebagai tenaga medisnya serta pertanggungjawaban pidana rumah sakit akibat kelalaian yang dilakukan oleh dokter sebagai tenaga medisnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Kesimpulan atas penulisan skripsi ini, bahwa pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit didasarkan atas tanggung jawab kepada pasien sebagai penyelenggara pelayananan medis yang diterapkan berdasarkan hubungan hukum hukum yang terjalin antara Rumah Sakit dengan pasien. Hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan pasien adalah hubungan yang timbul berdasarkan fungsi Rumah Sakit sebagai tempat yang memberikan upaya pelayanan medis yang didasarkan pada perjanjian medis antara dokter dengan pasien.

---

Departing from the renewal of norms in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices which was decided in the Constitutional Court Decision No. 4 / PUU / -V / 2007 about Medical Practices, renewal of Hospital forms so as to become a business entity and its existence, and the law of medicine or law health is a branch of science that is still relatively young in Indonesia. On the basis of these problems, this thesis discusses the legal relations and responsibilities between hospitals and doctors as medical personnel as well as hospital criminal liability due to negligence of medical practices carried out by doctors.This research is a qualitative juridical-normative research. Data collection techniques are literature studies. Data collected in the form of secondary data. The conclusion of the writing of this thesis is that the criminal liability of the Hospital is based on the responsibility to the patient as the provider of medical services that are applied based on the legal relationship between the Hospital and the patient. The legal relationship between a hospital and a patient is a relationship that arises based on the function of the hospital as a place that provides medical services that are based on medical agreements between doctors and patients."

"Diskresi menjadi isu krusial karena memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau perbuatan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerugian negara yang berakibat pada tindak pidana korupsi. Secara sempit, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan kehendak pejabat administrasi negara yang berwenang sebagai pelengkap dari asas legalitas yang tidak mungkin diakomodir oleh undang-undang. Secara luas, diskresi dapat diartikan menjadi 3 hal yakni Pertama, sebagai kewenangan Pejabat Administrasi Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD. Kedua, diskresi diartikan sebagai pengelolaan kekayaan negara, Ketiga, sebagai bentuk pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Pejabat Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan pelaksanaan Inovasi Daerah, dalam rangka pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seorang pejabat administrasi daerah dapat melakukan inovasi dimana bila tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan tidak dapat dipidana. Oleh karenanya diskresi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah seharusnya dipertimbangkan sebagai bentuk dari Inovasi Daerah. Metode penelitian tesis ini bersifat normatif yuridis dengan tipe penelitian hukum deskriptif sehingga permasalahan hukum dalam penelitian ini dapat dipaparkan berdasarkan pada hasil studi kasus. Secara singkat, hasil penelitian tesis ini, masih dipertimbangkannya prinsip dan etika sebagai bahan pertimbangan lain dalam menuntut, mendakwa, maupun memutus oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sehingga perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Discretion is a crucial issue because it provides an opportunity for abuse of authority or arbitrary actions that can cause state losses resulting in criminal acts of corruption. Narrowly, discretion is defined as the freedom of the will of the authorized state administration official as a complement to the legality principle which cannot be accommodated by law. Broadly speaking, discretion can be interpreted into 3 things: First, as the authority of Regional Government Administration Officials to manage state finances in the context of implementing the APBN or APBD. Second, discretion is defined as the management of state assets. Third, as a form of implementation of Regional Innovation by Regional Government Officials. With regard to the implementation of Regional Innovation, in the context of reforming the implementation of Regional Government, a regional administration official can make an innovation where if it does not achieve the predetermined target, it cannot be convicted. Therefore the discretion exercised by Regional Government Officials should be considered as a form of Regional Innovation. This thesis research method is normative juridical with descriptive legal research type so that the legal problems in this research can be described based on the results of the case study. In short, the results of this thesis research, principles and ethics are still being considered as other considerations in prosecuting, accusing, or making decisions by the Public Prosecutor and the Panel of Judges so that it needs to be proven first in the State Administrative Court.

"