Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Atrina Decy Fardani
Rekomendasi ekspor terdaftar batubara sebagai persyaratan kegiatan ekspor batubara berdasarkan Permendag NO.39/M-DAG/PER/7/2014 JO.NO.49/M-DAG/PER/8/2014 JO. PERDIRJEN MINERBA NO.714.k/30/DJB/2014 = The requirement of recommendations as a registered coal exporter based on the regulation of the Minister of Trade NO 39/M/dag/PER/7/2014 JO.NO/49/M/DAG/PER/8/2014 jo regulation of the directorate general of mineral and coal No. 714/k/30/DJB/2014
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan, kekuatan mengikat pengaturan yang ada dan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha ekspor batubara dan produk batubara di Indonesia serta mengetahui permasalahan dari adanya persyaratan rekomendasi ekspor terdaftar batubara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa pengaturan ekspor batubara dan produk batubara yang ada ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45211
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Atrina Decy Fardani
Perlindungan hukum bagi penumpang pesawat terbang terhadap keterlambatan atas jadwal keberangkatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi kasus putusan Nomor 1391 K/Pdt/2011) = Legal protection toward airline passenger against the delay of departure schedule based on the law Number 8 Year 1999 and the law Number 1 year 2009 (Case study of Supreme Court Decision Number 1391 K/Pdt/2011)
" Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (“Permenhub 77/2011”) telah memberikan perlindungan hukum lebih lanjut bagi penumpang pesawat terbang. Namun sayangnya, masih ditemukan penumpang pesawat terbang yang tidak mengetahui akan hak-hak yang dimilikinya. Padahal, baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UUP) telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi penumpang pesawat terbang bilamana terjadi keterlambatan atas jadwal ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S53649
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library