Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Atin Sri Pujiastuti
"Penelitian ini berfokus pada Pertimbangan dan Keputusan yang mendasari penggunaan senjata api pada proses penangkapan oleh anggota reserse Polri, disini penulis mendeskripsikan pertimbanganpertimbangan yang mendasari penggunaan senjata api anggota reserse dalam proses penangkapan dan bentukbentuk keputusan yang mendasarinya. Peneliti berusaha mencari tahu pertimbanganpertimbangan apa saja yang mendasari anggota Reserse pada proses penangkapan menggunakan senjata api dan bagaimana bentukbentuk keputusan yang kemudian akan diambil berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut.
Hasil penelitian menggambarkan adanya 3 faktor yang menjadi dasar pertimbangan dan keputusan anggota reserse menggunakan senjata api pada proses penangkapan. Pertama, Situasional di lapangan. Pertimbangan situasional di lapangan meliputi 6 faktor pendorong yaitu Keadaan terdesak, Respon Pelaku, Situasi Ramai/Sepi, Kerugian yang akan ditimbulkan, Kondisi Geografis Lokasi dan Primavasi. Kedua, Karakter Pelaku merupakan informasi atau data yang diperoleh anggota reserse mengenai pelaku kejahatan yang akan ditangkap, meliputi recidivist, Status sosial pelaku di masyarakat, Jumlah pelaku dan Kasus kejahatan. Ketiga, Aturan. Beberapa anggota reserse umumnya menggunakan aturan formal sebagai pertimbangan dan keputusan untuk menggunakan senpi, hanya dilakukan pada kondisi tertentu yang cukup ideal sesuai dengan protap yang berlaku. Selebihnya anggota menggunakan aturan informal dalam mempermudah pelaksaanan tugasnya di lapangan.
Bentuk-bentuk keputusan yang didasari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas yang dapat dikelompokkan kedalam 2 keputusan utama adalah Pertama, melawan pelaku tanpa mengunakan senpi yaitu melawan pelaku kejahatan dengan menggunakan ilmu bela diri dan memancing pelaku keluar dari keramaian/rumah/kampungya. Kedua, menggunakan senpi saat melakukan penangkapan. Yaitu melakukan unsur dadakan (tidak perlu tembakan peringatan, tidak perlu adanya pengumuman polisi), melakukan tembakan melumpuhkan, memberikan shock terapi, melakukan tembakan mematikan, memberikan "bintang" pada pelaku kejahatan/ "dibolongin", melakukan 810 dan melakukan tembakan peringatan keatas.

The focus of this research is consideration and decision that underlie the police officers to use they weapon once upon arrest process, Right here the writer describe the considerations of the police officers to use they weapon once upon arrest process and the decisions that underlie to do. Researcher try to find the considerations that underlie the police officers to use they weapon once upon arrest process and how is the types of decision that enforceable by virtue of considerations.
The Result of this research describe 3 factors that underlie the considerations and the decisions of police officer to use they weapon once upon arrest process. First, Situational arrest process as consideration comprises 6 booster factors that is Reccesive condition, Response of the criminals, The Situation was Crowded or desolate, The advantage that will be obtained as consequence, Geographic located Condition and Primavasi. Second, Criminals character is information or data that hardearned of the police officers about criminals that will be arrested, comprises recidivist, Social status of the criminals in society, Criminals total and Crime cases. Third, Rules. Generally, some of police officers use the formal rules as consideration and decision to use they weapon, but it will be enforceable when the arrest process is ideal condition. Elsewhere, the police officers when do arrested they use the informal rules to make it easier.
Decisions that underlie the considerations of police officer devided into two (2) main decision that is First, agin the offender without use they weapon that is agin the offender with karate (selfdefence) and lure the offender exit from the crowded situation or his/her house/hideaway. Second, use they weapon when do arrested. Suddenly, must not doing take a shoot; have no need gave announcement from the police officer; doing 810 and take a spaceshot."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Atin Sri Pujiastuti
"Penelitian ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaksanakan oleh Bank X. Disini, penulis mendeskripsikan dan menganalisa kepatuhan penerapan peraturan-peraturan mengenai TPPU yang dilaksanakan oleh Bank X guna mencegah dan memberantas TPPU. Peneliti berusaha mencari tahu hambatan-hambatan yang muncul dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang tersebut serta strategi apa saja yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut.
Hasil penelitian menggambarkan adanya kepatuhan penerapan Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dilaksanakan oleh Bank X. Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan dalam penerapan CDD, Penerapan program pelatihan berkelanjutan mengenai Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), Kepatuhan meratifikasi UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Kepatuhan penerapan Unit Kerja Khusus.
Penulis juga menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank X yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala Internal yang dihadapi adalah Keterbatasan SDM tersebut terdapat pada Kantor Cabang Bank X dimana tidak memiliki unit kerja khusus tetapi Independent Unit karyawan Bank yang merangkap tugas dan perannya sebagai unit kerja khusus. Padahal, berdasarkan aturan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum mewajibkan setiap Bank memiliki unit kerja khusus dan memiliki:1) pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus; atau 2) pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.
Selanjutnya, kendala eksternal yakni terbatasnya tenaga pengawas bank Indonesia., terbatasnya tenaga pengawas PPATK, banyaknya jenis pelapor yang harus diawasi oleh PPATK meliputi 21 jenis Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan 5 jenis Penyedia Barang/Jasa, treatment pengawasan yang disesuaikan dengan kondisi pelapor baik PJK maupun Penyedia Barang/Jasa. Ketiga, Kurangnya cooperative nasabah/calon nasabah dalam memberikan informasi yang benar serta melengkapi sejumlah dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

This research focuses on the implementation of the ACT on the prevention and eradication of the crime of money laundering (TPPU) implemented by the ?X? Bank . here, the author describes and analyzes the compliance of implementing the rules about TPPU implemented by the ?X? Bank in order to prevent and eradicate TPPU. Researchers are trying to figure out the obstacles that appear in the implementation of the ACT and what are the strategies used to overcome these barriers.
Results of the study has described about the existence of compliance in the application of the prevention and eradication ACT (TPPU) implemented by the ?X? Bank. This compliance includes the implementation of CDD, implementation of sustainable training programmes on Anti-money laundering and Terrorism Funding Prevention (APU/PPT), compliance to ratify the ACT of TPPU, compliance of application of special work unit. The author also find some obstacle faced by the ?X? Bank that is internal and external constraints.
The internal constraints that faced is the limited human resource at the branch office of the ?X? Bank which is hasn?t special work unit but independent unit of Bank employee that work doubles at their task and role as a special work unit.
Furthermore, external constraint is the limited supervisory labour of the main Bank og Indonesia (BI), limited supervisory labour of the Central reporting and analysis of financial transactions (PPATK). The excessive number of reporters who must be supervised by the ppatk include 21 kinds of financial Service Providers (PJK) and 5 types of goods/services providers. The last is obstacle from the customer that lack of cooperative in providing true information as well as a willingness in case to complete a number of documents in accordance with the valid regulation.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T39213
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library