Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kabupaten Klaten memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung kelancaran arus barang/jasa di dua kota besar yang mengapitnya, yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Klaten sebagai daerah rawan tindak kejahatan salah satunya kekerasan pada anak. Masalah kekerasan pada anak cukup mengkhawatirkan sehingga Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan suatu kebijakan sebagai upaya pemenuhan hak anak melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan permasalahan itu, fokus penelitian adalah dampak kekerasan pada anak-anak yang menjadi korban dan efektivitas Program Kabupaten/Kota Layak Anak pada penanganan anak-anak korban kekerasan dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Klaten melalui teori analisis kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian adalah anak-anak korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual, Gugus Tugas KLA Kabupaten Klaten dan pejabat terkait dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kabupaten/Kota Layak Anak berjalan efektif sebagai pedoman bagi Gugus Tugas KLA dalam penanganan Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) khususnya anak korban kekerasan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan perlindungan anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anak belum berjalan efektif bagi anak-anak korban kekerasan karena beberapa hambatan antara lain penolakan salah satu pihak keluarga untuk dilakukannya penanganan, terputusnya hak pendidikan pada anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan serta ketidaksesuaian penerapan kebijakan terkait penyelesaian kasus kekerasan pada anak melalui proses mediasi. Hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah setempat mengingat kompleksitas dampak kekerasan pada anak di Kabupaten Klaten dilatarbelakangi pula oleh lingkungan tumbuh kembang anak, dimana anak yang tinggal di wilayah pedesaaan cenderung untuk diam dan menutupi tindak kekerasan yang terjadi padanya sehingga secara psikologis mengalami tekanan batin lebih besar. Sementara itu, anak-anak korban kekerasan yang tumbuh di wilayah pusat kabupaten cenderung lebih ekspresif dalam merespon tindak kekerasan yang dialaminya. Program Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengatasi ancaman stabilitas daerah dari tindak kekerasan pada anak dan dampak yang ditimbulkannya. Meskipun belum sepenuhnya efektif, Program Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan dampak positif bagi upaya perlindungan anak di Kabupaten Klaten. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan pada anak dan partisipasi masyarakat sebagai relawan pendamping anak korban kekerasan menguatkan dukungan terhadap ketahanan sosial di tengah masyarakat sehingga berujung pada ketahanan daerah di Kabupaten Klaten

---

ABSTRAK
Klaten Regency has a strategic role as a line connecting the smooth flow of goods or services in two major cities flanking that are Yogyakarta City and Surakarta City. The conditions put Klaten Regency as a crime-prone area, one is child abuse. Problem of child abuse is quite alarming so that the Government of Klaten Regency adopted a policy as an effort to fulfill the rights of children through Child Friendly City Program. Based on the issues, the research focused on the impact of child abuse to the victimized children and the effectiveness of Child Friendly City Program in handling victimized children of abuse in support the regional resilience of Klaten Regency using the theory of policy analysis by William N. Dunn. The research used qualitative approach by descriptive method. Informants research are victimized children of abuse whether physically abuse, psycologically abuse and sexually abuse, child friendly city task force in Klaten Regency and relevant officials in the Minister of Woman’s Empowerment and Child Protection of Republic of Indonesia. The result showed that Child Friendly City Program run effectively as a guidance for child friendly city task force in handling children in need a special protection particularly the victimized children of abuse included educational affairs, health affairs, social services affairs and children protection affairs. Child Friendly City Program run uneffectively for the victimized children of abuse because of some barriers such as refusal of either party to be handled, breaking of the right to education to the victimized children of sexual abuse who became pregnant and discrepancy related policies for resolving cases of child abuse through the mediation process. The barriers need attention from the Local Government considering the complexity of the impacts of child abuse in Klaten Regency is also motivated by the environmental development of the child, where children living in rural areas tend to be quiet and cover acts of violence that occured to them that the psycological distress greater. While the victimized children were growing in central region district tend to be more expressive in response to the violence experience. Child Friendly City Program is the effort of the Government of Klaten Regency in overcoming the threat of regional stability from child abuse and the impacts of it. Although not yet fully effective, Child Friendly City Program contributed positive impact for the effort of child protection in Klaten Regency. The increased awareness of the public to report child abuse and community participation as a volunteer chaperone victimized children of abuse strengthens support for social resilience in communities that lead to regional resilience in Klaten Regency

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai peran Baperki sebagai organisasi sosial politik dari golongan Cina peranakan di Indonesia. Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang menjadi latar belakang berdirinya Baperki. Baperki sejak awal terbentuknya diharapkan dapat memayungi kepentingan golongan Cina di Indonesia, terutama menyangkut masalah kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Pencarian data terutama difokuskan pada artikel yang terdapat dalam majalah terbitan Baperki, serta sumber sejaman lainnya. Selanjutnya untuk melengkapi data-data tersebut digunakanlah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Setelah itu dilakukan kritik dan interpretasi terhadap data-data tersebut yang kemudian disusun secara kronologis sehingga dapat menceritakan peran Baperki. Berdasarkan anggaran dasar Baperki, anggota yang masuk dalam internal Baperki diberikan kebebasan untuk masuk juga dalam partai politik pilihannya masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan Baperki memiliki anggota-anggota dari cabang-cabang Baperki di berbagai daerah yang juga merupakan simpatisan dari partai politik seperti Partindo, PSI dan PKI. Memang setelah terbentuk, Baperki telah mempersiapkan program awal dengan jalan ikut serta dalam pemilihan umum nasional yang diselenggarakan pada tahun 1955. Pemilihan Urnum tahun 1955 bagi Baperki merupakan suatu ajang untuk menentukan perwakilan golongan Cina yang dapat mewakili mereka dalam lembaga pemerintahan. Baperki ikut serta dalam pemilihan umum dengan daftar calon mereka sendiri tanpa melakukan stembus-accoord dengan partai politik lainnya. Dengan mempelajari aktivitas Baperki, dapat menggambarkan perjuangan golongan Cina peranakan sebagai etnis minoritas yang tergabung di dalamnya untuk mendapatkan persamaan dalam segala bidang. Baperki terutama terus mengkritisi diskriminasi yang dihadapi oleh golongan Cina di Indonesia. Masalah kewarganegaraan menjadi pangkal masalah yang mempengaruhi bidang lainnya. Masalah yang menjadi perhatian utama Baperki selain masalah kewarganegaraan, yaitu yang menyangkut masalah ekonomi dan pendidikan. Ketika masa Demokrasi Terpimpin, Baperki menjadi pendukung kebijakan Presiden Soekarno dengan maksud untuk dapat terus mempertahankan eksistensinya dalam memperjuangkan kepentingan etnis Cina minoritas. Keputusan tersebut yang kemudian mengakibatkan Baperki berada dalam satu kubu dengan PKI. Paska terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965, Baperki ikut mengalami pembersihan yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan organisasi pendukungnya karena Baperki memiliki kedekatan dengan PKI. Peristiwa tersebut menjadi tanda berakhirnya Baperki sebagai organisasi sosial politik Cina peranakan di Indonesia.