Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah pengembangan suatu daerah sebetulnya merupakan suatu masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan Masalah Pembangunan Nasional secara keseluruhan. Banyak para ahli yang memperdebatkan teori-teori atau pendekatan-pendekatan yang lebih cocok untuk mengembangkan suatu daerah, tetapi nampaknya perdebatan tersebut masih akan berlangsung terus, karena diantara mereka memang sulit untuk menemukan suatu teori atau suatu pendekatan yang manjur yang bisa digunakan di setiap daerah yang mempunyai potensi yang sangat heterogen. Walaupun demikian, diantara perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ahli, diantara mereka sebetulnya mempunyai konsensus bahwa pembangunan daerah haruslah merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Pentingnya pembangunan daerah ini juga dirasakan di Indonesia, karena pada dasarnya pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh penjuru tanah air. Di dalam Trilogi Pembangunan juga disebutkan bahwa unsur atau logi pertama dari Trilogi Pembangunan ialah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh tanah air. Untuk mewujudkan adanya pemerataan pembangunan di seluruh tanah air, maka Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mencantumkan perlunya pembangunan daerah berdampingan dengan pembangunan sektoral, dalam suatu kerangka pembangunan nasional, sesuai dengan konsep wawasan nusantara. Karena Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai daerah dengan tingkat perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan yang masing-masing berbeda. Maka hal ini menuntut penanganan yang berbeda pula bagi masing-masing daerah. Pentingnya pembangunan daerah ini juga dinyatakan oleh Benyamin Fisher, dengan mana ia mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah mencapai suatu tahap pembangunan nasional yang menuntut dipentingkannya kebijaksanaan pembangunan daerah atau regional. Di dalam Repelita IV, kebijaksanaan pembangunan daerah antara lain akan diarahkan pada keserasian antara pembangunan regional dengan pembangunan sektoral serta peningkatan pendapatan daerah. Untuk mencapai keserasian antara pembangunan sektoral dengan pembangunan regional, diperlukan adanya perencanaan regional di daerah tersebut. Perencanaan regional juga menjadi penting karena dalam proses pembangunan daerah, biasanya daerah tersebut dihadapkan dengan masalah keterbatasan berbagai sumber yang dibutuhkan untuk pembangunan, tetapi di lain pihak daerah tersebut harus mampu menghasilkan suatu output yang maksimal, sehingga untuk mencapai semuanya ini diperlukan adanya suatu perencanaan regional. Selain diperlukan adanya perencanaan regional yang tepat, daerah dalam membangun atau mengembangkan dirinya juga memerlukan adanya sumber dana dari daerah tersebut dalam jumlah yang mencukupi, sehingga kombinasi dari perencanaan regional dan peningkatan keuangan daerah akan merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk mengembangkan suatu daerah. "

"Telah dilakukan pengamatan terhadap perubahan konduktivitas listrik akibat pemanasan pada Polianilin ( PANT ) yang diperoleh dari hasil polimerisasi Anilin dengan doping asam kuat H2SO4. HO, HCIO4 dan inisiator Amonium Peroksidisulfat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa konduktivitas listrik PANT tergantung pada suhu dan lamanya pemanasan. Pada PANT dengan doping H2SO4 konduktivitas mulai turun drastis pada suhu 200 °C dan pada PAM dengan doping HCI konduktivitas listrik mulai turun pada suhu 120 °C. Sedangkan PANT yang diberi doping HCIO4 konduktivitas listriknya cukup stabil sampai suhu 150 °C. Penurunan konduktivitas listrik ini berkaitan dengan semakin meningkatnya fasa amoif pada PANT setelah dipanasakan. Analisis selanjutnya memperlihatkan korelasi yang konsisten antara turunnya konduktivitas listrik dengan meningkatnya fasa amoif dan lepasnya anion pada PAM yang bersangkutan."

"ABSTRAKPajak mempunyai arti penting dan strategis. Pembiayaan pembangunan dan pinjaman luar negeri akan membawa konsekuensi berupa kewajiban untuk mengembalikan sedangkan penerimaan dari sektor pajak lebih bisa dijamin kontinuitasnya, disamping banyak keuntungan yang lainnya antara lain meningkatnya penerimaan dari sektor pajak menunjukkan kemandirian negara, kemandirian _yang ditopang dari sektor pajak ini akan menguatkan struktur ekonomi dan sosial yang kuat, dan mempengaruhi terhadap stabilitas dan kenetralan kebijakan luar negeri. Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak membutuhkan waktu yang panjang, karena berkaitan dengan mentalitas suatu bangsa (Tianakusubroto,1994). Pelanggaran-pelanggran yang terjadi dibidang perpajakan cukup serius dengan nilai nominal yang besar. Dalam sistem self crsessnaent wajib pajak diberi kewenangan menghitung sendiri dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarnya. Menurut Tunggal (1995), jenis pajak penghasilan perorangan sering ditemukan adanya penyelewengan berupa antara perilaku menghindari pajak. Dalam kaitan dengan perilaku menghindari pajak, peneliti memilih intensi sebagai konstruk yang dapat menjelaskan perilaku tersebut berdasarkan Theory reacsoned action dari Fishbein dan Ajzen (1975) dan Theory Planned Behavior dari Ajzen (1988). Dari model tersebut dirumuskan permasalahan: seberapa jauh sikap, norma subjektif dan PBC hubungannya dengan intensi menghindari pajak. Dari hasil uji statistik berupa analisis regresi berganda diperoleh hasil sebagai berikut : Sikap terhadap perilaku menghindari pajak, up pph perorangan secara signifikan berhubungan positif dengan intensi menghindari pajak, (sig T= 0.0036) sumbangan relatif sikap terhadap intensi menghindari pajak adalah sebesar .377396 (nilai Beta). Norma subjektif tidak memberikan sumbangan yang signifikan dengan intensi menghindari pajak (sig T = .1364). Sedangkan PBC secara signifikan mempunyai hubungan positif dengan intensi menghindari pajak (T= 0074). Sumbangan relatif yang diberikan oleh PBC terhadap intensi menghindari pajak adalah sebesar _240490 (nilai Beta). Secara keseluruhan varian menghindan pajak hanya dapat diterangkan oleh variabel independent yaitu sikap, norma subjektif dan PBC hanya sebesar 41 %, sehingga dengan demikian ada 59 8fo diterangkan oleh variabel lain. Saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini pengambil kebijakan adalah berkaitan dengan perubahan sikap sehingga sikap yang positif terhadap perilaku menghindari' pajak dapat dirubah menjadi sikap yang negatif terhadap perilaku menghindari pajak. Dalam penelitian ini norma subjektif tidak berpengaruh secara signifikan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak perlu pula mendapat perhatian. Hal hal yang mendorong dapat lebih dieleminir sehingga dorongan tersebut tidak menjadi kenyataan berupa intensi ataupun perilaku yakni menghindari pajak. Bagi para peneliti berikutnya dianjurkan dapat menerapkan model Lewis dengan lebih lengkap bila situasi dan kondisi memungkinkan sehingga hasil penelitian yang didapatkan Iebih komprehensip."

"Salah satu upaya dalam membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama adalah mengintensifkan dialog kelembagaan yaitu dialog antar organisasi keagamaan yang diakui pemerintah (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin). Di Jakarta, model dialog kelembagaan dikenal dengan nama Forum Konstultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana peran FKKUB dalam membangun dialog antarumat beragama?, apa strategi dan program FKKUB?, bentuk dukungan yang diterima FKKUB?, serta faktor internal dan ekstenal menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Kajian ini menggunakan kerangka konsep social capital tentang dialog antar organisasi-organisasi keagamaan yang tergabung dalam FKKUB. Social capital merupakan hubungan sosial antarindividu yang membentuk jaringan sosial dan norma saling mempercayai (norms of trust) yang dapat tumbuh dari hubungan tersebut. Putnamm membedakan antara bridging social capital dan bonding social capital. FKKUB bila dilihat keanekaragaman anggotanya merupakan bridging social capital yang dapat melahirkan norma kepercayan bersama (norms of generalised trust) dan dapat mendorong terciptanya keuntungan sosial dan efisiensi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan studi kasus (case study) pada aktivitas FKKUB. Pengalian data dilakukan dengan mengkaji sejarah hubungan antarumat beragama di Indonesia serta beberapa kasus konflik antarumat beragama di Jakarta, sehingga mengetahui peran subjek penelitian. Dalam pengumpulan data, dilakukan tiga strategi yaitu; wawancara mendalam (in-dept interview), Diskusi berkelompok dan Studi dokumen. Dalam wawancara berpedoman pada pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Diskusi berkelompok dilakukan dengan cara mengikuti pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh FKKUB sedangkan studi dokumen juga dilakukan baik itu pada dokumen yang tercatat seperti dokumen resmi FKKUB, dokumen pribadi, maupun tulisan-tulisan (jurnal, media, laporan penelitian, makalah-makalah) yang dibuat oleh subjek penelitian, dan juga dokumen tervisualisasi seperti fhoto-fhoto, berita acara kegiatan, berbagai sertifikat dan plakat. Sedangakan dalam analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Beberapa temuan dalam penelitian ini antara lain: 1) FKKUB dalam menjalankan perannya berlandaskan pada nilai-nilai agama bagi terciptanya hubungan antarumat beragama yang bersifat dialogis; 2) Keberhasilan dialog dengan model FKKUB, terletak pada hubungan yang saling mempercayai (mutual trust) antaranggota yang sacara bersama-sama dan terbuka membicarakan solusi permasalahan-permasalan keagamaan; 3) Peran Konsultasi dilakukan agar kerjasama antar organisasi-organisasi keagamaan sebagai pendukung keberadaan FKKUB. Peran konsultasi FKKUB dapat dilihat dari upaya mereka dalam melakukan pembangunan wacana kerukunan dalam kehidupan beragam dan Aksi bersama; 4) Peran Komunikasi dilakukan oleh FKKUB untuk mengantisipasi segala permasalahan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat, sehingga terumuskan langkah mengatasi masalah tersebut. Peran komunikasi juga ditujukan pada, terbangunannya kesepahaman antar majelis-majelis agama tentang suatu isu tertentu di Jakarta; 5) Dalam menghadapi konflik antarumat beragama, aktivitas FKKUB dapat diklasifikasikan dalam conflict management (manajemen konflik), yaitu meliputi tindakan pencegahan terhadap meluasnya konflik menjadi kekerasan atau meluasnya konflik ke arah lain; serta 6) penyebaran gagasan multicultural, peran ini dilakukan agar pemahaman ajaran agama di masyarakat mengarah pada pemahaman yang baik dan benar serta komprehensihip. Dari penelitian ini dapat disimpulkan; Pertama, organisasi keagamaan yang diakui pemerintah (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin) masih membutuhkan dialog dalam menyelesaikan berbagai konflik antarumat beragama. Organisasi keagamaan yang bersifat bonding sosial capital ternyata mampu memberikan sumbagan pada dialog antarumat beragama. Kedua, keanekaragaman anggota menyulitkan tercapainya fungsi transformatif organisasi. Ketiga, hubungan antarumat beragama telah mengalami sejarah panjang, untuk itu masih dibutuhkan peran semua pihak dalam mensukseskan dialog antarumat beragama di Indonesia.

---

One?s of social mechanism (model) for interreligious dialogue between religions in Indonesia is intuitional dialogue, where the participants of this model are the body of religious organizations (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin) ?formalized by the goverment?. In Jakarta, this model famous with the name of Forum Konstultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta. How FKKUB operate to construction for religious dialogue?, which are the strategy and program of FKKUB? What support received by FKKUB?, how internal and externals factors impact the FKKUB activities? This study uses the concept of social capital of body of religious organization. Social capital refers to connections among individuals?social network and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise form them. Putnam divides social capital to bridging social capital and bonding social capital. FKKUB in which the plural of its members can seen as bridging social capital, which can create of norms of generalized trust and rise virtue and efficiency. This study use qualitative approach which the case study of FKKUB activity. In which to have the perspective for the study, the history of relation between religion in Indonesia and same case conflict in Jakarta including to analysis. There are three step in gathering data; in-dept interview, group discussions and document studies. in-dept interview according to qoustions cunstructed before; group disscussions which following the meetings of FKKUB and document study include: private document, articels (jurnal, media, laporan penelitian, makalah-makalah) write by the subject of study and visualisasi document such photograft, certivicat and plakat. Than analysis data use data reduction, data editing, and take conclutions. These are the result of this study: 1) FKKUB in which opperational they program according to value?s of religions; 2) the efectivity of FKKUB, according in mutual trust among its members; 3) consultatif activity which cooperation which the body of religions; 4) communicacy activity, for antipate the social problems in; 5) the activity of FKKUB can clasify to conflict management and 6) milticultural dessiminations. The conclutions of this study are: fisth, the body of religions (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin) are needs dialogue to solve the poblems of mis-relations between religions. This organization are bonding sosial capital thus, can contribute to dialogue among religious participant. Second, according to the plurality of FKKUB members transformatif fungtions difficult to gaid. Third, the relation between religion have long history, than need to participate all of us to success of interreligious dialogue in Indonesia."

"[Penelitian ini meneliti pengaruh risk management system, reputasi auditor eksternal dan independensi auditor eksternal terhadap agresivitas pajak. Hasil regresi dari data panel tidak seimbang (unbalanced panel) yang terdiri atas 271 perusahaan-tahun data set dari 107 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor big-4 dan diaudit oleh KAP yang memiliki tingkat independensi yang tinggi maka akan cenderung untuk tidak melakukan tindakan pajak agresif. Namun penelitian ini belum dapat melihat adanya pengaruh risk management system terhadap agresivitas pajak perusahaan di Indonesia. Hal ini diakibatkan belum tersedianya data yang cukup terkait dengan sistem manajemen risiko dan implementasinya, This paper examines the impact of risk management system, auditor external reputation and auditor external independence on corporate tax agressiveness. Based on a 271 firm-year data set of 107 publicly-listed Indonesian firms over the 2011-2013 periode, the unbalanced panel regression results show that if a firm engages a big-4 auditor, and the higher the level of its external auditor’s independence that is shown by lower audit tenure, it is less likely to be tax agressive. Our results also show that there is no correlation between risk management system and corporate tax agressiveness. Unavaibility of information and data regarding the implementation and effectiveness of risk management system in Indonesia can be the caused of this unseen relationship]"