Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pembaharuan yang dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan pemerintahan maupun masyarakat adalah dalam rangka mencapai tingkat yang Iebih baik untuk mensejahterakan rakyat. Deregulasi dan debirokratisasi terhadap mekanisme dan prosedur berbagai kebijakan pelayanan publik merupakan bagian dari pembaharuan tersebut, termasuk diantaranya penerapan sistem Swadana pada satuan / unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Seluruh pembiayan Rumah Sakit Umum Daerah, baik pembiayaan operasional/ pemeliharan maupun pembiayaan Investasi berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Walaupun penerimaan retribusi dari Rumah Sakit Umum Daerah ada tetapi jumlahnya jauh dibawah kebutuhan dan seluruhnya harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pencairan dana untuk keperluan Rumah Sakit Daerah harus diajukan kepada Pemerintah Daerah mengikuti mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku untuk keuangan daerah dan ini memerlukan waktu, sementara disisi Iain keperluan operasioanal Rumah Sakit tidak bisa ditunda karena menyangkut kesehatan bahkan nyawa manusia.

Oleh karena itu untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan era otonomi ( decentralization ) maka diperkenalkanlah konsep sistem swadana sebagaimana diatur dalam Keppres. Nomor 38 Tahun 1991 junto Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 Tahun 1993. Dengan ketentuan tersebut Pemerintah Daerah dapat menetapkan unit kerja tertentu menjadi unit Swadana yang diberi kewenangan dapat menggunakan Iangsung penerimaan fungsionalnya, agar kebutuhan dana yang cepat dapat terpenuhi. Dengan demikian Unit Swadana dapat melayani masyarakat dengan cepat bahkan sesuai dengan arus globaliasasi saat ini Rumah Sakit harus mampu merespon tuntutan Iayanan kesehatan dari masyarakat yang semakin sadar/ tinggi.

Sehubungan dengan usaha peningkatan pelayanan, melalui sistem swadana ini juga perlu diketahui sejauhmana sistem tersebut dapat mengembangkan penyediaan fasilitas layanan pada masing-masing Rumah Sakit Umum Daerah.

Selanjutnya hal tersebut dapat dijadikan masukan guna mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan yang ada bila dipandang perlu.

---