Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKapasitas menggambarkan kinerja dan kemampuan bandar udara. Untuk menentukan kapasitas suatu bandar udara, diperlukan adanya permintaan pelayanan yang terus menerus. Hal ini sulit dicapai karena permintaan yang berkesinambungan terhadap fasilitas bandar udara jarang sekali terjadi.Sistem bandar udara terdiri dari banyak komponen pembentuk. Sehingga untuk mengukur kemampuan kapasitas bandar udara harus dilakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pembentuk. Untuk bandar udara yang memanfaatkan komponen-komponen utamanya secara serial, efisiensi seluruh sistem ditentukan oleh komponen berkemampuan paling kecil.Hasil analisis kapasitas menunjukkan efisiensi dari komponen-komponen yang ada. Dengan demikian dapat ditentukan cara-cara meningkatkan kinerja dan mengurangi penundaan."

"Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan fakta terkait tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca di Indonesia, serta untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh independensi dewan, gender diversity dalam dewan, dan komite tanggung jawab sosial/lingkungan perusahaan terhadap tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca. Pengungkapan emisi gas rumah kaca diukur dengan menggunakan indeks berdasarkan ISO 14064-1. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk data cross section. Penelitian menemukan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca pada industri sumber daya alam dan manufaktur di Indonesia hanya 9,33% dimana 73,23% perusahaan memiliki tingkat pengungkapan di bawah rata-rata. Penelitian juga menemukan bahwa independensi dewan dan keragaman jender tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca, sedangkan Keberadaan komite tanggung jawab sosial/lingkungan memiliki pengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca. Keberadaan komite tanggung jawab sosial/lingkungan di dalam perusahaan menyebabkan kenaikan tingkat pengungkapan gas rumah kaca sebesar 6,60%.

---

This research is an empirical study that aims to find facts related to the level of greenhouse gas disclosure in Indonesia, as well as to prove the influence of board independence, board gender diversity, and the existence of corporate social responsibility/environmental committee to the level of greenhouse gas disclosure. Greenhouse gas disclosure measured using an index based on ISO 14064-1. Model in this research is multiple regression model which conducted by Ordinary Least Square (OLS) for cross section data. This study found that the average level of greenhouse gas disclosure in the natural resource and manufacturing industries in Indonesia is only 9,33% while 73,32% of companies have level of disclosure below average. This study also found that board independence and gender diversity don?t have significant effect on the level of greenhouse gas disclosure, while the existence of corporate social responsibility/environmental committee has a significant and positive effect on the level of greenhouse gas disclosure. The existence of corporate social responsibility/environmental committee in the company increases the level of greenhouse gas disclosure by 6,60%."

"Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak, akan tetapi Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan upaya untuk mengajukan permohonan pembatalan melalui Pengadilan Negeri. Upaya hukum permohohan pembatalan mengakibatkan proses penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut, meskipun para pihak telah sepakat untuk mengenyampingkan upaya hukum permohonan pembatalan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan statute approach , pendekatan konseptual conceptual approach dan pendekatan kasus case approach . Tindakan salah satu pihak yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase meskipun telah dikesampingkan dalam perjanjian secara hukum telah dianggap melakukan cidera janji wanprestasi dan melanggar asas kekuatan mengikat pacta sunt servanda dari Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dan melanggar asas kepastian hukum. Kesepakatan pengenyampingan upaya pembatalan putusan arbitrase telah meniadakan dan melepaskan hak para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrse melalui pengadilan, namun dalam praktek majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kesepakatan pengenyampingan tersebut, sebaliknya tetap memeriksa dan mengadili pokok perkara dan membatalkan putusan arbitrase yang telah bersifat final dan mengikat. Seharusnya, majelis hakim dalam mengeluarkan putusan tetap berpedoman pada isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai konsekuensi dari asas pacta sund servanda sepanjang perjanjian arbitrse tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata.

---

Arbitration award is final and binding for the parties, however Article 70 of Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolutions provides a right to file a request for cancellation through the District Court. The legal remedy to request annulment caused the dispute settlement process extended, even though the parties have agreed to waive legal remedy on such cancelation. The research is descriptive research which is normative juridical and the approaches are statute approach, conceptual approach and case approach. The request for the cancellation of an arbitral award filed by the party even though it has been ruled out in the treaty is considered as a breach of contract and violates the principle of pacta sunt servanda of Article 1338 paragraph 1 of Indonesian Civil Code and has violated the legal certainty principle. A waiver agreement for the cancellation of the arbitral award has nullified and waived the parties 39 right to file the annulment of the arbitral award through the court, however in practice the judges did not consider the existence of the waiver agreement, on the contrary to examine and adjudicate the case and nullify the final and binding arbitral award. Supposedly, the judges in issuing the decision shall remain guided by the contents of the agreement made by the parties as a consequence of pacta sund servanda principle as long as the arbitration agreement has met the requirements of the validity of the agreement as regulated in Article 1320 to Article 1337 Indonesian Civil Code."

"Studi ini untuk melihat perkembangan kota Bukittinggi secara fisik dan hubungannya dengan pemilikan tanah antara tahun 1945-1980. Selama ini penulisan sejarah kota di Indonesia sebagai kajian tersendiri masih terasa kurang dan lebih didominasi oleh sejarah yang bersifat politik, sosial, atau ekonomi. Alangkah lebih baik apabila penulisan sejarah tersebut dikembangkan dan diperkaya lagi dengan pendekatan sejarah kota. Sebab kehidupan di perkotaan lebih kompleks, hingga banyak aspek yang dapat diteliti, karena di sini manusia beserta aktivitas dan problem yang dihadapinya lebih kompleks dan berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi lingkungannya. Kota sendiri secara fisik merupakan suatu ruang yang hampir selalu mengalami perubahan dan perkembangan sebagai akibat tekanan dari penghuninya dengan mobilitas yang tinggi. Penelitian ini dilaksanakan di kota Bukittinggi. Namun dalam pengumpulan data tidak hanya terbatas di Bukittinggi saja, tempat-tempat lain di luar Bukittinggi yang dimungkinkan tersedia data juga dilakukan penelitian, sehingga waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini berlangsung antara pertengahan tahun 1998 sampai awal tahun 2001. Titik berat penelitian ini adalah perkembangan fisik kota dan hubungannya dengan pemilikan tanah. Tanah bagi suatu masyarakat tertentu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu perkembangan fisik kota sangat tergantung dari kemungkinan pembebasan dan konsolidasi tanah dari pemiliknya dan ketersediaan tanah untuk itu. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, dan lisan. Sumber tertulis primer didapatkan melalui bentuk dokumen, memoar, dan Surat kabar. Sumber tertulis sekunder didapatkan dalam bentuk buku dan artikel. Sedangkan sumber lisan didapatkan melalui wawancara dengan orang-orang terpilih yang hidup sezaman dengan periode waktu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan fisik kota tidak bisa lepas dari pengaruh sistem pemilikan tanah. Oleh karena, tanah yang dimiliki oleh penduduk asli secara komunal (kaum/suku) tidaklah begitu sederhana persoalannya, sehingga tidak begitu mudah pula melepaskan tanah tersebut kepada pihak lain. Akibatnya banyak pembangunan fisik yang telah direncanakan terbentur dan beberapa sarana administratif kota terpaksa dipindahkan ke kota atau daerah lain."

"ABSTRAKDalam rangka mencapai tujuan suatu negara diperlukan dana, daya, serta upaya yang tertuang dalam berbagai bentuk kebijaksanaan untuk mewujudkannya. Guna memenuhi kebutuhan kegiatan operasional dan pembangunan negara dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, salah satu sumber penerimaan dalam negeri diluar ininyak bumi dan gas alam, diluar penerimaan bukan pajak lainnya, adalah pajak yang termasuk didalamnya cukai. Penelitian ini mengacu pada konsep cukai dari Sijbren Cnosen dan John F.Due yang pada dasarnya mengatakan bahwa cukai atas barang-barang tertentu itu, mempunyai tujuan ekonomi dan tujuan social. Hal ini berbeda dengan pajak penjualan atas berbagai barang, yang mempunyai tujuan ekonomi untuk memperoleh penerimaan negara semata. Tujuan pungutan cukai dapat dijastifikasi dengan delapan alasan selain satu tujuan untuk memperoleh penerimaan negara. Penelitian ini merupakan studi kasus cukai tembakau di Indonesia. Kebijaksanaan cukai tembakau selama ini merupakan pelaksanaan kebijaksanaan cukai tembakau induk warisan pemerintah Hindia Belanda. Tujuan penelitian ini ingin mengungkapkan apa yang mempengaruhi proses perumusan kebijaksanaan cukai tembakau yang berlaku sejak 1969 - 1992, sehingga baru satu tujuan penerimaan negara saja yang tercapai, sedangkan tujuan social cukai tembakau yang menjadi ciri khas cukai belum tercapai. Pengungkapan pengaruh apa yang mempengaruhi kebijaksanaan ini berpedoman pada pendapat Nigro dan Nigro, James E. Anderson, juga Gerald E. Caiden bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijaksanaan, baik pengaruh sikap pribadi perumus, pengaruh dari luar maupun dari dalam lingkungan institusi perumus itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijaksanaan cukai tembakau, sehingga pelaksanaan kebijaksanaan cukai tembakau seperti yang terjadi selama ini. Institusi perumus kebijaksanaan ini selalu mengutamakan tujuan penerimaan negara dibandingkan dengan tujuan social seperti pengendalian konsumsi hasil tembakau dan penyerapan tenaga kerja, karena pengaruh kondisi ekonomi yang buruk, yang kemudian berpengaruh pada sikap pribadi perumus mengenai nilai organisasi, nilai kepentingan publik, nilai ideology nasionalis yang secara konservatis mempengaruhi sikap perumus kebijaksanaan pada masa-masa berikutnya. Dari penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif atas pelaksanaan kebijaksanaan cukai tembakau selama tahun 1969 - 1992 maka terbentuklah hipotesa bahwa kebijaksanaan cukai tembakau selain mempunyai tujuan untuk memperoleh penerimaan negara, juga mempunyai tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha golongan lemah, yang secara eksplisit juga mengandung tujuan-tujuan terdiri dari : (a) penggolongan pengusaha hasil tembakau, (b) perlindungan pengusaha golongan lemah dan (c) perlindungan pengusaha/petani cengkeh. Issue bahwa mengkonsumsi hasil tembakau mengganggu kesehatan masih gencar dilakukan. Sementara cukai tembakau menyumbang 89,78% dari cukai secara keseluruhan, melibatkan 599 pabrik hasil tembakau, dan menyangkut 11,4 juta tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung. Berdasarkan hal tersebut diatas maka disarankan untuk mengusulkan agar target cukai tembakau tidak selalu dinaikkan, mempertahankan struktur tarip cukai tembakau, mengembangkan hasil tembakau jenis SKSM, menyerahkan perhitungan harga eceran kepada pengusaha hasil tembakau sendiri, dan mengusulkan pengaturan perdagangan tembakau oleh badan pemerintah. "

"Dalam perjalanannya sejak didirikan pada tahun 1876, Pos Indonesia terus berubah, berusaha beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan yang bergerak cepat, baik melalui perubahan bentuk dan struktur organisasi maupun lini bisnis yang dijalankan. Sejak dideregulasi pada tahun 1984, persaingan di industri perposan meningkat tajam, sehingga menjadi pasar yang makin fragmented dan menuju pada situasi persaingan sempurna. Hal ini diperparah dengan makin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi digital dan internet sebagai driver perubahan terkuat sekaligus sebagai produk substitusi bagi bisnis utama pos, yaitu komunikasi tertulis fisikal.Sejak berubah status menjadi perseroan pada tahun 1995, kinerja Pos Indonesia terus mengalami stagnasi, dan mulai mengalami penurunan tajam sejak tahun 2000. Penurunan kinerja terus berlanjut yang akhirnya membawa perusahaan pada situasi krisis dan menimbulkan pertanyaan dalam studi ini: mampukah Pos Indonesia sebagai sebuah BUMN melakukan turnaround dan kembali mencapai tingkat pertumbuhan seperti sebelumnya? Apa saja aspekaspek khusus yang harus dilakukan dalam periode turnaround, dan alternatif strategi pertumbuhan apa yang dapat dipilih untuk mencapai sustainable competitive advantage.Analisis terhadap proses turnaround Pos Indonesia dilakukan dengan menggunakan framework lima tahapan yang telah digunakan oleh Balgobin & Pandit (2001) untuk menganalisis proses turnaround IBM UK. Dari analisis terhadap tahapan yang sudah dijalani sampai saat ini, yaitu sampai pada tahap retrenchment and stabilisation, diketahui bahwa pada dasarnya sebagian besar elemen framework telah terpenuhi. Meskipun demikian, masih adanya elemen retrenchment yang belum dilaksanakan atau yang kadarnya belum maksimal, perlu mendapat perhatian manajemen. Hal ini penting karena adanya dua sasaran pokok dari tahapan retrenchment, yaitu stop the bleeding; untuk menstabilkan kondisi keuangan dan sekaligus menyiapkan fondasi yang kokoh untuk mencapai pertumbuhan pada tahap berikutnya. Walaupun sejauh ini sasaran pertama telah tercapai, dimana pada tahun 2006 dan 2007 Pos Indonesia sudah tidak lagi mengalami kerugian, tidak berarti bahwa sasaran kedua juga otomatis telah terpenuhi, terutama dengan masih adanya elemen yang belum dilaksanakan secara tuntas. Sehubungan dengan itu, penulis merekomendasikan agar Pos Indonesia menuntaskan langkah-langkah retrenchment, antara lain : o Meningkatkan level of ownership terhadap proses turnaround dari seluruh jajaran manajemen senior.- Meningkatkan intensitas komunikasi, baik internal maupun eksternal untuk mendapatkan keterlibatan dan dukungan penuh dari para stakeholder utama bagi keberhasilan proses turnaround yang dijalankan.- Meningkatkan intensitas program efisiensi dan tight cost controls- Mengimplementasikan program asset reduction yang telah direncanakan secara disiplin, terutama atas gedung, kendaraan, dan asset lain yang sudah tidak produktif atau tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan bisnis.- Melakukan penyederhanaan lini bisnis dengan mendivestasikan atau melakukan spin-off atas lini bisnis yang tidak menguntungkan atau yang tidak memiliki prospek untuk dikembangkan lagi di masa yang akan datang.- Melakukan penyederhanaan organisasi untuk mendapatkan struktur yang lebih sesuai dengan tuntutan bisnis yang dihadapi, sekaligus menyederhanakan proses koordinasi dan pengambilan keputusan.- Melakukan perombakan struktur karyawan untuk mendapatkan komposisi dengan kapabilitas yang sesuai dengan tuntutan bisnis.Selanjutnya, dari hasil analisis lingkungan eksternal dan internal, diketahui bahwa lingkungan bisnis perposan terus mengalami perubahan secara radikal, sehingga karakteristiknya di masa depan akan sangat berbeda dengan yang dihadapi selama ini. Hal ini tentu membutuhkan kapabilitas organisasi yang juga berbeda. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan strategic transformation secara cepat, penulis merekomendasikan alternatif strategi pertumbuhan sebagai berikut :- Mencapai pertumbuhan dengan melakukan akuisisi horisontal, terutama dengan target pemain-pemain lokal yang menggarap segmen pasar tertentu secara terfokus serta perusahaan yang memiliki kapabilitas tertentu yang memang dibutuhkan untuk menguatkan dan melengkapi kapabilitas dan jangkauan Pos Indonesia.- Memperkuat aliansi strategis dengan mitra bisnis lokal dan membentuk jointventure dengan mitra asing terpilih.- Melakukan inovasi untuk pertumbuhan, terutama menemukan cara-cara kreatif dalam mengoptimalkan resources yang sudah dimiliki. Dalam hal ini, fokus bisa diarahkan pada upaya untuk menggali potensi pengembangan jaringan pelayanan fisik yang beroperasi di daerah-daerah minus.Dengan banyaknya contoh kesuksesan proses transformasi dan privatisasi administrasipos di negara-negara lain yang dapat dijadikan acuan, penulis berkeyakinan bahwa Pos Indonesia masih memiliki potensi besar untuk melewati periode turnaround dengan sukses dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan di masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder utama perusahaan, terutama dari pemerintah sebagai regulator sekaligus sebagai pemegang saham dalam hal penegakan regulasi yang berlaku serta komitmen tambahan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya dan kapabilitas infrastruktur Pos Indonesia.

---

During its journey since established in 1876, Pos Indonesia experienced continuous changes in its attempt to keep pace with the rapid changing of business environment. The changes has been done from the structure and form of organization to the lines of businesses. Since deregulated in 1984, competition in postal industry were increased and market structure were fragmented leading to perfect competition. The situation become worsened by the fast development of technology, digital communication and internet as the strongest driver of change and also serve as substitution to the main product of traditional postal service, that is physically written communication.Since the change of its status to become fully privatized in 1995, performance of Pos Indonesia kept in stagnation and start to experience sharp declining since 2000. This performance decline continued in several years and the firm ended up with crisis situation. This situation brings up several questions. As an SOE (state owned enterprise), is it possible for Pos Indonesia to perform a successful turnaround process and achieve the performance and growth level as before the decline? What specific facet of turnaround process that need to be paid attention on? Which growth strategy alternatives available for Pos Indonesia in order to build and achieve sustainable competitive advantage? Pos Indonesia's turnaround process analyzed using the five stages framework developed by Balgobin & Pandit (2001) that has used by its author to analyse the turnaround of IBM UK.Analysis of the stages that have been done, that is until retrenchment and stabilisation stage concluded that almost all of the turnaround element have been met. Eventhough, its still need a critical attention from firm's top management since there are still retrenchment elements didn't be well executed. This is a critical point due to the fundamental objective of the phase. Retrenchment and stabilisation stage has two main objective. It was intended to stop the bleeding and stabilize the financial condition, while at the same time provide a fondation needed to achieve profitable growth at the next stage. Since there were any element that didn't implemented yet, so even during 2006 and 2007 the firm didn't experience loss anymore, it doesn't mean that the fondation for growth has been built.From this stand point, the author form some recommendation to be followed up by Pos Indonesia, if the turnaround initiative to be come into fruition, e.g:- To increase senior management's level of ownership on turnaround processes- To increase communication level, internally and externally, to gain full support from the main stakeholder, needed for the successful turnaround.- To increase the intensity of efficiency and tight cost control programs- To implement asset reduction program that have been planned, primarily on any assets such as building, vehicle or other assets didn't be productive anymore, or those that didn't met business specificity.- To simplify the line of businesses through divestment or spin-off program.- To simplify the line of organization in order to be aligned with the business environment- To restructure employee composition through lay-off program to obtain people with matched capabilityFrom external and internal analysis, it was known that the radical change of postal business environment required a different set of capabilities in order to survive in the future. In order to perform strategic transformation quickly, the author suggest some growth strategy alternatives as follows :- To achieve growth through horizontal acquisition by targeting local player that specialized in specific segment of the market, and those who have specific capability needed to strengthen and complement the firm's existing capabilities.- To broaden strategic alliances with local business partner and form a jointventure with selected foreign partner.- To achieve growth through innovation, in particular to optimize the utilization of resources owned creatively. The focus can be directed specifically to leverage the physical network operated in rural area.Due to the wide array of samples about public postal operator that has been successfully privatized, the author have a confidence that Pos Indonesia will also pass the turnaround period with promising result and achieve a strong growth base for building sustainable competitive advantage needed to overcome future challenges. That's why its need a full support from the main stakeholder, especially from the government as regulator and also as shareholder. Support from government particularly needed to enforce postal regulations and commitment of adding investment to strengthen Pos Indonesia's resources and infrastructure capability."