Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe purpose of this study was to determine the effect of the development of Regional Taxes and Regional Retribution on increasing Regional Original Revenue (PAD). The research method used is quantitative descriptive analysis. that is, the presentation of data in the form of numbers. This research consists of two independent variables, namely Regional Taxes and Regional Retribution. The classicassumption test used is normality test, multicollinearity autocorrelation test, and heteroscedasticity test. The data analysis model used is multiple linear regression analysis. The results showed the highest growth rate in 2011 reached 45.21% while the realization of PAD revenue which showed the lowest growth rate was in 2010 which was only 15.42%. The average growth of PAD revenue in Bandung in 2009-2013 was 22.19%, while in descriptive statistics it was Rp.812.20 billion. The test results show that the Regional Tax has a significant effect while the Regional Retribution has no significant effect on theBandung City PAD. Simultaneously, Bandung City PAD is 100% influenced by regional taxes and retribution.ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. yaitu penyajian data dalam bentuk angka-angka yang terdiri dari dua variabel bebas yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji autokorelasi uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Model analisis data yang digunakan adalahanalisis regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan tingkat pertumbuhan paling tinggi ada di tahun 2011 mencapai 45.21% sedangkan realisasi penerimaan PAD yang menujukkan tingkat pertumbuhan paling rendah ada di tahun 2010 yang hanya 15.42%. Ratarata pertumbuhan penerimaan PAD Kota Bandung tahun 2009-2013 adalah sebesar 22.19%, sedangkan pada statistik deskriptif sebesar Rp.812,20 milyar. Hasil pengujian menunjukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan sedangkan Retribusi Daerah tidakberpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandung. Secara simultan, PAD Kota Bandung 100% dipengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah."

"Skripsi ini membahas perkembangan The Japan Foundation di Indonesia pada 1974-1985. Tujuan kajian ini adalah ingin mengetahui bagaimana situasi yang terjadi pada era itu mempengaruhi perkembangan kegiatan maupun struktural The Japan Foundation. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode sejarah. Maraknya kritik terhadap kebijakan ekonomi Jepang pada 1970-an menjadi pendorong pendirian The Japan Foundation pada 1972. The Japan Foundation didirikan dan diperluas pada saat-saat krisis untuk membantu Jepang memediasi kepentingan nasionalnya melalui diplomasi kebudayaan. Pasca Malari 1974, The Japan Foundation membuka kantornya di Jakarta kemudian diperluas menjadi Pusat Kebudayaan Jepang pada 1979. Berbagai peristiwa turut memengaruhi perkembangan kegiatan The Japan Foundation di Indonesia hingga pertengahan dasawarsa 1980-an.

---

This thesis discusses about the development of Japan Foundation in Indonesia in 1974?1985. The purpose of this study is to show the situation that occured in that era influenced the development of The Japan Foundation in structural and activities.. The research method used is the historical method. The rise of the criticism of the Japanese economy in the 1970s became the driving establishment of the Japan Foundation in 1972. The Japan Foundation itself was established and expanded in times of crisis to help Japan mediated its national interests through cultural diplomacy. Post Malari 1974, The Japan Foundation opened its office in Jakarta, and later expanded into the Japanese Cultural Center in 1979. The events also affected the development of activities of the Japan Foundation in Indonesia until mid 1980?s."

"ABSTRAKMasyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bertujuan untuk membangun pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN sebelum tahun 2015. untuk tujuan ini, hambatan arus modal, barang, jasa investasi dan tanaga kerja terampil di ASEAN akan dipotong. Beberapa wilayah khusus yang memiliki prioritas dalam liberalisasi ini adalah makanan, kehutanan, dan pertanian. dibidang pertanian, kita dihadapkan dengan beberapa masalah utama, yaitu tanahh, infrastruktur, benih dan pupuk, tenaga kerja pertanian, hubungan harga dan distribusi, asuransi pertanian, produktivitas, dan lembaga petani. dalam kondisi petani dan pertanian kita yang lemah, MEA menciptakan kebijakan pertanian yang harmonis dengan kebijakan perdagangan. kebijakan yang ada masih bersifat parsial. oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memiliki pet jalan dalam menghadapi MEA, termasuk menyiapkan kerangka peraturan nasional yang merupakan perspektif integral, konsisten, dan hak asasi manusia disektor pertanian"