Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kondisi perekonomian saat ini yang kurang menguntungkan, sehingga banyak perusahaan yang menutup usahanya dan melakukan pemutusaii hubungan kerja. Untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap resiko yang berakibat berkurang atau terputusnya penghasilan, ditempuh melalui penerapan sistem jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

Penghasilan yang diperoleh dari Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsostek, merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dikenakan pajak.

Pemungutan pajak hanis Adil dan bersifat Netral. Sedangkan pemungutan pajak dapat dikatakan Adil kalau ia memenuhi syarat Keadilan Horizontal, bahwa setiap Wajib Pajak diterapkan satu struktur tarif pajak yang sama, dan juga hams memenuhi syarat Keadilan Vertikal, bahwa setiap Wajib Pajak diterapkan satu struktur tarif pajak progresive yang sama. Netralitas mengisytifatkan baiiwa dikenakaii pajak yang saina atas penghasilan taiipa melihal sumbeniya.

Adaiiya lani-tanl pajak yang bcrbuda ini iricniinbulkaii pokok permasaiahan, apakali pengenaan pajak atas Tabungan Hari Tua yang dibayaikan sekaUgus oleh Badan Penyelenggaran Jarasostek sudali sesuai dengan azas kcadilan dan azas netralitas. Kalau tidak sesuai apakali pengenaan pajak alas Tabungan I-Iari Tua dapat diupayakan lebih adil dan netral.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi kcpustakaaii dan studi lapangan meliputi wawancara dengan pihak-piliak yang tcrkait secara sampling insidentil.

Tujuan dari penelitian ini adalali untuk mengetahui bagainiana peiierapan pajak atas Tabungan Ilaii Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsoslek memenulii prinsip-prinsip keadilaii dan bersifat netral.

Dari pembahasan diperoleh kesinipulan bahwa, pengenaan pajak penghasilan atas Tabungiui llari Tua tidak memenulii azas keadilaii dan beluiu bersifat nctral. Agar peiigenaan pajak alas Tabungan Hari Tua dapat memenulii azas keadilaii, maka pengenaan pajakaya, diterapkaii dengan menggunakan struktur taiif uniuiu Pasal 17 Uiidang-Undang Pajak Pengliasilan yang telali diubali terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994.

Pemungutan Pajak atas Tabungan Haii Tua dapat bersifat lebili uetral, maka disarankan agar pengenaan pajaknya disamakan dengan pajak atas tabungan deposito atau tabungmi lain.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan pola penggunaan tanah DAS Ci Liwung Hulu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (dibawah bi^iibingan Or I Made Sandy sebagai ketua dan Drs Hari Kartono sebagai anggota). Pembahasan mengenai pola perkembangan penggunaan tanah dalara tulisan ini meliputi dua kurun waktu yaitu tahun 1942 dan tahun 1930. Sedangkan materi yang dibahas kemajnpuao_tanah meliputi lereng dan ketinggian, penggunaan tanah, penduduk, pemukiman terdiri dari pertambahan luas kampung dan luas bangunan vila, bungalow, motel dan hotel. Tujuan penulisan ini'adalah untuk memberikan gambaran pola perkembangan penggunaan tanah Das Ci Liwung Hulu sehubungan dengan penggunaan tanah yang melampaui batas. Adapun permasalahannya adalah : Bagaimana pola - perkembangan penggunaan tanah Das Ci Liwung Hulu tahun 1942 dan tahun 1930 ?. Apakah pola perkembangan penggunaan tanah Das Ci Liwung Hulu tahun 1942 dan tahun 1930 telah melampaui batas ?, dan faktor-faktor apa yang mendorong hingga terjadinya pola penggunaan tanah yang melam paui batas ?. Pola penggunaan tanah yang melampaui batas yang dimaksud adalah, apa-_ bila terlihat adanya pemanfaatan tanah-tanah marjinal, seperti yang diperlihatkan pada evolusi penggunaan tanah tahap skema H - I. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, juga melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang. Metode yang digunakan adalah metode analisa geografi yaitu dimulai dari masalah pe ngumpulan data, penyaringan data, penggolongan data dan dilanjutkan korelasi peta. Kesimpulan yang didapat yaitu : bahwa pola penggunaan tanah tahun 1942 Das Ci Liwung Hulu belum lagi melampaui batas ( skema E - G ) namun - tahun 1930 pola penggunaan tanah Das Ci Liwung Hulu telah melampaui ba tas { skema F - I ).