Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini melakukan pengujian secara empiris dan menganalisa pengaruh ukuran keuangan dan non keuangan terhadap kinerja manajerial dengan menggunakan role of clarity sebagai intervening variable. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan responden pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah di Propinsi Jawa Barat. Sampel terpilih terdiri dari 4 RSUD pada 3 kabupaten/kota di Jawa Barat yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Metode analisis data menggunakan Structural Equation Modeling SEM dengan menggunakan software Lisrell 8.8 Full Version. Model ini digunakan untuk menguji data primer berupa pengolahan kuesioner dengan responden 70 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran keuangan dan non keuangan berpengaruh positif terhadap role of clarity dan role of clarity berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini juga membuktikan role of clarity berperan sebagai intervening variable antara hubungan ukuran keuangan terhadap kinerja manajerial serta hubungan ukuran non keuangan terhadap kinerja manajerial.

---

The purpose of this study is to empirically test and analyzes the influence of the financial and non financial measures of managerial performance using role of clarity as intervening variable. The samples were selected using purposive sampling method using the respondence of eselon 3 and 4 officials within the Regional General Hospital in West Java. Selected sample consists of four hospitals in three districts in West Java namely Cirebon and Kuningan. Methods of data analysis using Structural Equation Modeling SEM with software applications Lisrell 8.8 Full Version. This model was used to test the primary data processing in the form of questionnaires with respondents of 70 people. The results of the study proves that financial and nonfinancial measures have positive influence on the role of clarity as well as the role of clarity positive effect on managerial performance. The study also proves that the role of clarity as an intervening variable relationship between the financial to managerial performance and nonfinancial measures to managerial performance."

"ABSTRAKBadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbang Kesehatan) adalah lembaga riset pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan. Sebagai lembaga riset pemerintah, Badan Litbang Kesehatan memiliki sejumlah aset informasi untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi banyak insiden keamanan informasi baik dari internal maupun eksternal seperti email phising, perusakan aplikasi, hilang dan rusaknya data akibat ketidaksengajaan, dan lain sebagainya yang mengancam kinerja organisasi. Ancaman-ancaman tersebut membahayakan dan menyebabkan kerugian bagi organisasi seperti kerugian finansial, hilangnya data, atau bahkan hilangnya kredibilitas organisasi.Keamanan informasi adalah upaya melindungi dan mengamankan aset informasi dari ancaman yang membahayakan aset informasi. Upaya perlindungan dan pengamanan aset informasi bukan hanya mengenai penjagaan infrastruktur dan perangkat keras serta perangkat lunak dari eksternal. Salah satu faktor pentingnya adalah faktor sumber daya manusia sebagai internal organisasi yang menjadi mata rantai paling lemah dalam sistem keamanan informasi sehingga kunci dari keamanan informasi adalah pada kesadaran dalam mengamankan informasi. Oleh karenanya, pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan keamanan informasi untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat di dalam organisasi.Penelitian dilakukan di Badan Litbang Kesehatan yang bertujuan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pada pegawai. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan fokus area sesuai dengan kebutuhan di internal Badan Litbang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berada pada tingkat sedang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan tingkat

---

ABSTRACTNational Institute of Health Research and Development (NIHRD) is a government research institution under coordination of The Ministry of Health. As a government research institution, NIHRD has a number of information assets to support the duties and functions of organizations in research and development in the health sector. Over the past five years there have been many information security incidents at NIHRD from both internal and external, such as phishing e-mail, application and website destruction, data loss and damage due to accident, etc. that potentially threaten organizational performance. These threats can harm the organization such as financial loss, loss of data, or even loss of organizational credibility.Information security is an effort to protect and secure information assets from threats that can endanger information assets. Efforts to protect and safeguard an organization's information assets from threats are not only about safeguarding infrastructure, hardware and software from outside attacks. One important factor is the factor of human resources as an internal organization which is the weakest link in the information security system, so the key to information security is awareness in securing information. Therefore, measuring the level of information security awareness is very important in efforts to improve information security to be able to determine the right policy in the organization itself.This research will be conducted at NIHRD with the aim to measure the level of information security awareness for employees. Data collection was carried out using a questionnaire that would measure the dimensions of knowledge, attitudes, and behavior in respondents with a focus on information security areas in accordance with the internal needs of NIHRD. The result shows that information security awareness of NIHRD in the middle level. That is why NIHRD needs supervision and evaluation to improve awareness level of its employee.

"

"Penjahit didalam melakukan aktifitas kerjanya, akan menghadapi risiko ergonomi. Di sektor usaha informal penjahit melakukan semua pekerjaan yang dibutuhkan untuk memproses kain menjadi sebuah pakaian jadi. Pekerjaan yang dilakukan oleh penjahit yaitu pekerjaan membuat pola dan pekerjaan menjahit dengan menggunakan mesin jahit. Oleh karena itu, sebagai dasar upaya pengendalian risiko akan gangguan musculoskeletal akibat pekerjaan menjahit, dilakukanlah penilaian risiko ergonomi berdasarkan postur tubuh yang terbentuk saat penjahit melakukan aktifitas. Penelitian ini dilakukan tanpa melibatkan faktor lingkungan kerja (temperatur, kebisingan, getaran, pencahayaan) dan Faktor individu (antopometri, jenis kelamin, dan lama kerja) sebagai variable yang dinilai didalam risiko ergonomic.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) untuk mengetahui risko postur tubuh ketika bekerja, dan wawancara untuk mengetahui keluhan subjektif gangguan musculoskeletal yang dirasakan oleh pekerja setelah bekerja. Penelitian dilakukan pada 40 orang pekerja penjahit di 23 tempat usaha informal. Dari hasil penelitian didapatkan nilai risiko ergonomi untuk postur pekerja ketika melakukan pekerjaan pembuatan pola di lokasi A dan B adalah dua, dapat diartikan sebagai aktifitas dengan risiko rendah, mungkin membutuhkan investigasi lanjutan. Sementara di lokasi C mendapatkan nilai empat, dapat diartikan sebagai aktifitas kerja yang memiliki risiko menengah, penting untuk dilakukan investigasi lanjutan. Untuk aktifitas pekerjaan menjahit dengan menggunakan meja jahit di lokasi A adalah lima dan dilokasi B dan C adalah empat, dapat diartikan sebagai aktifitas kerja yang memiliki risiko menengah, penting untuk dilakukan investigasi lanjutan. Keluhan subjektif dari 40 pekerja di usaha informal penjahitan pakaian paling banyak terdapat pada bagian pinggang. Pada pekerja dengan masa kerja kurang dari 10 tahun sebesar 81,82% pekerja mengeluhkannya. Pada pekerja dengan masa kerja 10-20 tahun sebesar 81,82 % mengeluhkannya dan pada pekerja dengan masa kerja lebih dari 20 tahun sebesar 85,71 % pekerja mengeluhkannya."

"Perkembangan teknologi digital terjadi begitu cepat termasuk dalam dunia TV siaran. Perkembangan tersebut mengakibatkan adanya kesepakatan diantara banyak negara yang mengharuskan adanya migrasi dari sistem TV analog ke TV digital. Indonesia pada tahun 2015 - 2018 direncanakan secara penuh akan melakukan migrasi penyiaran TV analog ke TV digital secara penuh (Analog Switch Off).Bagi pemerintah sebagai regulator, penerapan sistem penyiaran TV digital akan dapat meningkatkan efesiensi penggunaan spektrum frekuensi, dimana 1 (satu) kanal TV analog dapat menyalurkan 4-6 program siaran TV digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara TV baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk layanan (service) lain yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Tujuan dari penerapan Biaya Hak Penggunaan frekuensi adalah mempromosikan penggunaan spektrum frekuensi yang efektif dan efesien. Disamping itu juga untuk mendapatkan pendapatan bagi negara yang salah satunya adalah untuk membiayai kegiatan manajemen spektrum frekuensi.Dalam pelaksanaan migrasi sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital diperlukan model baru perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi TV siaran digital di Indonesia. Dalam tesis ini akan memfokuskan pada analisa model biaya hak penggunaan spektrum dengan memperhatikan pengalaman?pengalaman dari beberapa negara- negara (benchmarking) dalam penerapan biaya spektrum frekuensi dan analisa masukan dari operator TV siaran di Indonesia.Dalam penelitian ini dihasilkan rumusan model perhitungan BHP Frekuensi TV penyiaran digital di Indonesia yang menggunakan parameter - parameter bandwidth, indeks harga frekuensi, kondisi ekonomi di wilayah layanan dan cakupan populasi penduduk. Dengan membandingkan dengan model BHP pada saat ini maka ada penambahan parameter yaitu kondisi ekonomi di wlayah layanan dan cakupan populasi. Dengan adanya penambahan paremeter tersebut diharapakan BHP akan lebih adil bagi operator TV. Daerah yang kurang maju mendapatkan insentif dari pembayaran BHP frekuensi. Pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari penarikan BHP.

---

The development of digital technology happen so quickly in the world including broadcast TV. These developments resulted in the agreement among many countries that require the migration from analog TV system to digital TV. Indonesia in 2015 - 2018 is planned in full will be to migrate analog TV broadcasting to digital TV in full (Analogue Switch Off). For the government as regulator, the application of digital TV broadcasting system will be able to improve the efficiency of the use of frequency spectrum, where 1 (one) channel to channel 4-6 analog TV to digital TV broadcasting programs, so it can accommodate more new TV providers, thereby partially broadcasting spectrum could be used for services which are ultimately going to increase state revenue in the form of cost Rights of Use (BHP) frequency.The purpose of the application fee is to promote the right use of the frequency of use of the frequency spectrum of effective and efficient. In addition, to obtain revenue for the country one of which is to finance the activities of the frequency spectrum management.In the implementation of analog TV broadcasting system migration to digital TV broadcasting system required a new model of calculating the frequency of use of TV Rights Cost of digital broadcasting in Indonesia. This thesis will focus on the analysis of spectrum usage rights fee model by considering the experiences of several countries (benchmarking) in the application of spectrum frequency cost analysis and input from broadcast TV operators in Indonesia. In this study, the formulation of the calculation model BHP frequency TV digital in Indonesia using the parameters - the parameters of bandwidth, the frequency of price indices, economic conditions in the service area and population coverage. By comparing the model with BHP at the moment there are additional parameters, economic conditions in services area and population coverage. With the additional parameter is expected that BHP would be fairer for TV operators. The less developed regions to get incentives from BHP payment frequency. The overnment also earned income from the withdrawal of BHP."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yang merupakan salah satu pilar utama dalam komponen penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menyadari hal itu, reformasi perpajakan yang telah dilakukan beberapa kali sejak dari tahun 1983 adalah upaya pemerintah dalam membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru yang dianggap ideal, karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang termasuk politik, ekonomi dan sosial. Namun, harus diakui bahwa masih banyak yang tidak beres dengan birokrasi kita. Oleh karena itu, tuntutan terhadap tata kelola pemerintah yang baik (good government governance) tidak habis-habisnya menjadi buah bibir. Penerapan prinsip good government governance sebagai perwujudan program dan kegiatan reformasi perpajakan berkaitan dengan modernisasi prosedur organisasi dan struktur organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan prinsip accountability masih perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan adanya grey area yang masih menyulitkan kepada Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menyarankan pendidikan kepada aparat pajak sangat diperlukan yang menyangkut kompetensi dan etika aparat pajak serta membangun komunikasi yang tepat kepada Wajib Pajak. Sehingga dapat meningkatkan integritas dan moral Pegawai Pajak dan dapat mendorong komitmen Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia. Selain itu, pemerintah sebagai regulator harus membuat suatu peraturan perpajakan yang tepat guna, jelas dan pasti serta tidak saling tumpah tindih. Sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan dan penafsiran antara pembayar pajak dan otoritas pajak dapat dikurangi.

---

Tax is a source of government revenue in running the government. Income from the tax represents the largest source of revenue for the current state which is one of the main pillars of the state revenue components contained in the State Budget (APBN). Realize it, tax reform that has been done several times since the year 1983 is the government's efforts in building awareness and compliance of taxpayers. Reform requires a shift towards a new paradigm that is considered ideal, due to changes in all areas of life including political, economic and social. However, it must be admitted that much remains to be wrong with our bureaucracy. Therefore, the demands on the good governance government is not inexhaustible became a byword. Application of principles of good governance as the embodiment of government programs and activities related to the modernization of tax reform organization procedures and organizational structure have an influence on taxpayers' compliance.From the result, noted that the application of the principle of accountability still must be considered, this is because the grey area that still makes it difficult to taxpayers to run the taxation of rights and obligations. The results suggest education is very important to the tax authorities concerning the competence and ethics of tax officials and to establish appropriate communication to taxpayers. Thereby, increasing the integrity and moral Employee Tax and could encourage taxpayers in fulfilling the commitments of tax liability and increase public trust in tax administration in Indonesia. Furthermore, government as regulator must make an appropriate tax legislation, clearly and decisively and not overlapping each other. So the possibility of different interests and interpretations between taxpayers and tax authorities can be reduced."

"Prasasti sebagai sumber sejarah kuna mempunyai kualitas yang tinggi, dan merupakan sumber yang dapat dipercaya, karena apabila diteliti dengan seksama isinya dapat memberikan gambaran yang amat menarik tentang struktur kerajaan, birokrasi, kemasyarakatan, perekonomian, agama, kepercayaan, dan adat istiadat di dalam masyarakat Indonesia Kuna. Sejumlah besar prasasti banyak yang belum diteliti secara tuntas. Sebagian besar prasasti diterbitkan dalam bentuk alih aksaranya raja, itu pun tidak seluruhnya lengkap. Beberapa diantaranya dilengkapi dengan terjemahan, namun telaah atas isinya belum banyak dilakukan. Prasasti Munggut telah lama ditemukan dan muncul pertama kali dalam satu laporan yang terbit pada tahun 1887, namun hingga saat ini belum ada yang membahasnya secara khusus dan tuntas. Sehubungan dengan hal tersebut maka suatu kajian awal terhadap prasasti merupakan tema dalam skripsi ini. Mengingat pentingnya prasasti sebagai salah satu sumber sejarah kuna dan sekaligus berfungsi sebagai historiografi, maka harus dilakukan telaah terhadap isi prasasti Munggut, yaitu mencoba mengetahui latar belakang sebab-sebab dikeluarkannya prasasti Munggut oleh raja Airlangga, dan juga mencoba memberikan gambaran aspek-aspek kehidupan masyarakat pendukungnya saat prasasti Munggut ini dikeluarkan. Tetapi yang lebih penting pada awal penelitian skripsi ini adalah memecahkan persoalan pertanggalan yang dibaca secara berbeda-beda oleh beberapa sarjana. Apakah prasasti Munggut ini dikeluarkan tahun 944 S atau 955 S. selain itu ada hal yang menarik di dalam prasasti Munggut ini, yaitu penyebutan tanda rakryan ri pakirakiran makabehan sebagai golongan pejabat. Penyebutan itu tidaklah umum pada masa Airlangga, dan diketahui pula bahwa belum ada prasasti Airlangga lainnya yang telah diterbitkan hasil penelitiannya menyebutkan istilah tersebut. Hasil pembahasan yang dikemukakan dalam skripsi ini menyatakan bahwa prasasti Munggut memiliki angka tahun 944 S. hal ini didasarkan pada hasil pengajian terhadap fisik prasasti dan isi prasasti, yang lazim disebut dengan kritik ekstern dan intern, suatu bagian dari urutan metode penelilian yang biasa digunakan dalam ilmu sejarah, Sedangkan masalah penyebutan istilah tanda rakryan ri pakirakiran yang disebut dalam prasasti Munggut kemungkinannya merupakan bentuk istilah baru yang belum umum digunakan pada masa Airlanngga, terutama prasasti-prasastinya. kemungkinan lain muncul dari penyebutan istilah tanda ri pakirakiran tersebut, yaitu bahwa istilah itu telah dipergunakan terlebih dahulu oleh masyarakat Bali Kuna yang merupakan tanah asal kelahiran Airlangga untuk kemudian dibawa dan diperkenalkan oleh Airlangga ke tanah Jawa, khususnya Mataram Kuna pada masa pemerintahannya. Hal ini didapatkan melalui perbandingan terhadap prasasti-prasasti dari masa Bali Kuna. Namun hal ini masih perlu banyak diteliti kembali, karena masih diperlukan banyak waktu untuk dapat membuktikan apakah ada prasasti lain dari masa Airlangga yang juga menyebutkan istilah tanda rakryan ri pakirakiran. Masalah itu nantinya akan menimbulkan satu masalah baru yang menunggu waktu untuk pembahasan lebih lanjut"

"Sebagian besar teori ekonometri didasari atas asumsi kestasioneran. Pada kenyataannya, hal ini hampir tidak mungkin terpenuhi pada peubahpeubah ekonomi. Granger dan Newbold (1974) telah menunjukkan bahwa regresi linier yang dibentuk dari peubah-peubah nonstasioner yang tidak berkorelasi akan menciptakan nonsense atau spurious regression (regresi palsu). Hasil regresi ini ?tampak baik? tetapi tidak mempunyai arti dalam ilmu ekonomi. Hingga pada tahun 1987, Engle dan Granger merumuskan suatu ide untuk membuat kombinasi linier yang stasioner dari peubah-peubah nonstasioner yang disebut kointegrasi. Ide ini muncul untuk menghindari spurious regression. Dalam ekonometrika, peubah yang saling terkointegrasi dikatakan dalam kondisi keseimbangan jangka panjang (long-run equilibrium). Untuk menguji hubungan kointegrasi antara dua peubah nonstasioner yang memiliki orde integrasi yang sama digunakan uji Engle- Granger dan untuk menaksir parameter kointegrasi digunakan Engle-Granger Two-Step Procedure. Dalam tugas akhir ini, hubungan kointegrasi diterapkan pada nilai ekspor dan investasi Indonesia pada tahun 1970−2007. Kata kunci: peubah nonstasioner; kointegrasi; uji Engle-Granger; Engle-Granger Two-Step Procedure."

"Perkembangan teknologi digital terjadi begitu cepat termasuk dalam dunia TV siaran. Perkembangan tersebut mengakibatkan adanya kesepakatan diantara banyak negara yang mengharuskan adanya migrasi dari sistem TV analog ke TV digital. Indonesia pada tahun 2015 - 2018 direncanakan secara penuh akan melakukan migrasi penyiaran TV analog ke TV digital secara penuh (Analog Switch Off). Bagi pemerintah sebagai regulator, penerapan sistem penyiaran TV digital akan dapat meningkatkan efesiensi penggunaan spektrum frekuensi, dimana 1 (satu) kanal TV analog dapat menyalurkan 4-6 program siaran TV digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara TV baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk layanan (service) lain yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Tujuan dari penerapan Biaya Hak Penggunaan frekuensi adalah mempromosikan penggunaan spektrum frekuensi yang efektif dan efesien. Disamping itu juga untuk mendapatkan pendapatan bagi negara yang salah satunya adalah untuk membiayai kegiatan manajemen spektrum frekuensi. Dalam pelaksanaan migrasi sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital diperlukan model baru perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi TV siaran digital di Indonesia. Dalam tesis ini akan memfokuskan pada analisa model biaya hak penggunaan spektrum dengan memperhatikan pengalaman?pengalaman dari beberapa negara- negara (benchmarking) dalam penerapan biaya spektrum frekuensi dan analisa masukan dari operator TV siaran di Indonesia. Dalam penelitian ini dihasilkan rumusan model perhitungan BHP Frekuensi TV penyiaran digital di Indonesia yang menggunakan parameter - parameter bandwidth, indeks harga frekuensi, kondisi ekonomi di wilayah layanan dan cakupan populasi penduduk. Dengan membandingkan dengan model BHP pada saat ini maka ada penambahan parameter yaitu kondisi ekonomi di wlayah layanan dan cakupan populasi. Dengan adanya penambahan paremeter tersebut diharapakan BHP akan lebih adil bagi operator TV. Daerah yang kurang maju mendapatkan insentif dari pembayaran BHP frekuensi. Pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari penarikan BHP.

---

The development of digital technology happen so quickly in the world including broadcast TV. These developments resulted in the agreement among many countries that require the migration from analog TV system to digital TV. Indonesia in 2015 - 2018 is planned in full will be to migrate analog TV broadcasting to digital TV in full (Analogue Switch Off). For the government as regulator, the application of digital TV broadcasting system will be able to improve the efficiency of the use of frequency spectrum, where 1 (one) channel to channel 4-6 analog TV to digital TV broadcasting programs, so it can accommodate more new TV providers, thereby partially broadcasting spectrum could be used for services which are ultimately going to increase state revenue in the form of cost Rights of Use (BHP) frequency.

The purpose of the application fee is to promote the right use of the frequency of use of the frequency spectrum of effective and efficient. In addition, to obtain revenue for the country one of which is to finance the activities of the frequency spectrum management. In the implementation of analog TV broadcasting system migration to digital TV broadcasting system required a new model of calculating the frequency of use of TV Rights Cost of digital broadcasting in Indonesia. This thesis will focus on the analysis of spectrum usage rights fee model by considering the experiences of several countries (benchmarking) in the application of spectrum frequency cost analysis and input from broadcast TV operators in Indonesia.

In this study, the formulation of the calculation model BHP frequency TV digital in Indonesia using the parameters - the parameters of bandwidth, the frequency of price indices, economic conditions in the service area and population coverage. By comparing the model with BHP at the moment there are additional parameters, economic conditions in services area and population coverage. With the additional parameter is expected that BHP would be fairer for TV operators. The less developed regions to get incentives from BHP payment frequency. The overnment also earned income from the withdrawal of BHP."