Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Arrahman
"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi BPOM RI dan juga memahami tugas pokok dan fungsi dari bagian Pusat Informasi Obat dan Makanan. Program praktek kerja kepemerintahan di BPOM memberikan kesempatan calon apoteker untuk secara langsung terlibat dalam fungsi pengawasan produk farmasi sehingga mampu memahami dengan baik peran BPOM dalam perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan, peran BPOM dalam meregulasi produk dan fasilitas terkait produk farmasi, serta peran apoteker di BPOM. Sedangkan tujuan dari tugas khusus adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi dari sosialisasi Pusat Informasi Obat dan Makanan BPOM RI.

Pharmacists Professional Practice in National Agency of Drug and Food Control Republic of Indonesia (BPOM RI) aims to understand the duties and functions of parts of BPOM RI and also to understand the duties and functions of the part of Food and Drug Information Center (PIOM). Internship program in BPOM provides the opportunity for pharmacists candidate directly involved in the controlling function of pharmaceutical products in order to be able to understand BPOM role in public protecting from drugs and food products that do not meet the requirements, regulating products and related facilities of pharmaceutical products, as well as the role of pharmacist in BPOM. While the purpose of the special assignment is to investigate and analyze strategy of socialization of Food nd Drug Information Center.
"
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2014
PR-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Arrahman
"Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di PT. Sinar Sosro Pabrik Cakung. PT. Sinar Sosro merupakan pelopor produk teh siap minum dalam kemasan pertama di Indonesia dan di dunia. PT. Sinar Sosro terbukti telah menjadi pemimpin atau Market Leader untuk produk minuman berbasis pengolahan teh di Indonesia. Kegiatan PKPA ini bertujuan agar mahasiswa profesi apoteker dapat melihat langsung aktivitas yang berlangsung dalam suatu industri makanan/minuman, memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang segala aspek yang terkait di industri makanan/minuman terutama dalam hal penerapan CPMB di PT. Sinar Sosro Pabrik Cakung. Tugas khusus yang diberikan berjudul Studi Komparasi Waktu Inkubasi Uji Cemaran Mikroba Pada Teh Botol Sosro. Tugas khusus ini bertujuan memperoleh data perbandingan waktu inkubasi yang dilakukan pada bagian pengawasan mutu dengan teori standar yang berlaku.

Pharmacists Professional Practice implemented in PT. Sinar Sosro Pabrik Cakung. PT. Sinar Sosro is a pioneer tea product in containers ready to drink in Indonesia and in the world. PT. Sinar Sosro has proven to be a leader or Market Leader for tea beverage products in Indonesia. PKPA activity is intended that students can see the direct profession pharmacists activity that takes place in the food/drink industry, gaining knowledge and insight into everything related aspects in the food/drink industry, especially in terms of the implementation of GMP in PT. Sinar Sosro Pabrik Cakung. Special task given Comparation Study of Incubation Time of Microbes Identification Test to Teh Botol Sosro Product. This particular assignment aims to get comparation data of incubation time that have done at quality control department with standard theory that exists."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2014
PR-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Arrahman
"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Kimia Farma No. 6 bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi apoteker pengelola apotek (APA) di apotek dan memahami kegiatan di apotek baik secara teknis kefarmasian maupun non teknis kefarmasian. Tugas khusus yang diberikan berjudul Kajian Resep Untuk Penyakit Herpes di Apotek Kimia Farma No. 1, 2, dan 6. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi resep atas penyakit herpes di Apotek Kimia Farma No. 1, 2, dan 6.

Pharmacists Professional Practice at Apotek Kimia Farma No. 6 aims to understand the duties and functions of pharmacists pharmacy manager (APA) in pharmacies and pharmacist understand the activities in both technical and non-technical pharmacy activity. Given a special assignment titled Recipe Analysis of Herpes at Apotek Kimia Farma No. 1, 2, dan 6. The purpose of this special task is to analyze and evaluate the recipe of Herpes at Apotek Kimia Farma No. 1, 2, dan 6.
"
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2014
PR-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Arrahman
"Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di PT. Kimia Farma Plant Jakarta. Kegiatan PKPA ini bertujuan agar mahasiswa profesi apoteker dapat melihat langsung aktivitas yang berlangsung dalam suatu industri farmasi, memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang segala aspek yang terkait di industri farmasi terutama dalam hal penerapan CPOB di PT. Kimia Farma Plant Jakarta. Dalam pembuatan obat, industri farmasi harus mengikuti Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Kualifikasi Peralatan. Tugas khusus ini bertujuan untuk mengetahui proses kualifikasi peralatan yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma Plant Jakarta.

Pharmacists Professional Practice implemented in PT. Kimia Farma Plant Jakarta. PKPA activity is intended that students can see the direct profession pharmacists activity that takes place in the pharmaceutical industry, gaining knowledge and insight into everything related aspects in the pharmaceutical industry, especially in terms of the implementation of GMP in PT. Kimia Farma Plant Jakarta. In the manufacturing of drugs, the pharmaceutical industry must follow Good Manufacturing Practice of Drugs (CPOB) that issued by National Agency of Drug and Food Control Republic of Indonesia. Special task given equipment qualification. This particular assignment aims to get information about equipment qualification done by PT. Kimia Farma Plant Jakarta.
"
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2014
PR-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Arrahman
"[ABSTRAK
Tesis ini membahas kebijakan Aparatur Negara dalam dugaan tindak
pidana korupsi. Dengan mengkaji konsep dan kewenangan kebijakan Aparatur Negara dalam Hukum Administrasi dan Hukum pidana. Kebijakan tersebut dinilai dari kedua pendekatan ilmu hukum tersebut untuk menilai kebijakan Aparatur yang bagaimana dapat dikriminalisasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam tesis ini yang ingin didapatkan oleh penulis adalah (1) Apakah suatu kebijakan
Aparatur Negara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimungkinkan untuk dikenakan sanksi pidana; (2) Bagaimana terhadap suatu kebijakan Aparatur Negara yang di dalamnya mengandung unsur perbuatan melawan hukum atau unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi; (3) Apakah terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Aparatur Negara yang memberikan keuntungan kepada orang lain atau korporasi dan menimbulkan kerugian negara dapat dikenakan tindak pidana korupsi sedangkan dia tidak ada menikmati hasil tindakannya. Penelitian ini mengunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengunakan data sekunder seperti dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, kerugian negara, penyalahgunaan wewenag dan literatur-literatur terkait lainnya. Kebijakan Aparatur Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seorang pejabat dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Namun disisi lain pejabat juga diberikan hak kebebasan dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan orang banyak bahkan kalaupun undang-undang tidak mengaturnya dapat diterapkan berdasarkan AAUPB. Namun apabila kebijakan tersebut ada unsur mens rea (niat jahat) dan dilakukan dengan sengaja maka kebijakan
Aparatur Negara tersebut dapat diminta pertanggungjawab pribadi bukan jabatan atas perbuatannya tersebut. Kalau perbuatan itu tidak ada unsur mens rea maka masuk kedalam ranah hukum administrasi atau hukum perdata. Pada saat ini kebijakan Aparatur Negara telah masuk dalam kategori kriminalisasi. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam pemahaman dimana kerugian negara ditempat sebagai bukti utama telah terjadi korupsi atas perbuatannya yang
melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang tanpa diikuti adanya unsur koruptif. Padahal dalam banyak kasus kerugian negara ini terjadi karena adanya kesalahan administratif atau kecurangan dari pihak pemenang tender yang memanipulasi barang dan data sehingga tidak sesuai spesifikasi yang mana dokumen tersebut dipalsukan dan dibuat seolah-olah sah dan legal. Oleh karenanya, dengan lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara diharapkan dapat memberikan perlindungan akan kriminalisasi terhadap putusan dan/atau tindakan Aparatur Negara yang di
dalamnya tidak ada unsur koruptifnya.

ABSTRACT
This thesis examines the policy of the State Apparatus in alleged corruption. To examines the concept and authority policy of the State Apparatus in Administrative Law and Criminal Law. The such policy is assessed from two approach the science of law to assessing how policies Apparatus which can be
criminalized as an act of corruption. In this thesis that want achieved by the author are (1) Does a State Apparatus policies that violate the provisions of the legislation can be subject to criminal sanctions; (2) When is a policy of the State Apparatus can be regarded fulfill the elements of tort or elements of abuse of power in corruption; (3) A State Apparatus policies that provide benefits to another person or corporation and causing state losses while he did not get to enjoy the results of his conduct, whether such conduct may be subject to
corruption. This research uses research methods with normative juridical approach by using secondary data as the basis for this research as from books and legislation relating to corruption, state losses, abuse of power and other related literature and also supported by directly interviews to some of prosecutor in corruption. State Apparatus policy should be based law and legislation. A government official is prohibited do abuse of power that violate the statutory
provisions. On the other hand the government official also granted the right of freedom in making decisions for the public good even if the law does not yet set such, the government official can make policy based on the Good Governance Principles. However, if the such policy has element of mens rea (malice) and there is deliberate and realized then the policies of the State Apparatus may be subject to responsibility in corruption. If the conduct did not have element mens rea then
his conduct entered into the administrative law or civil law. At this time the policy of the State Apparatus has been included in the category of criminalization in corruption. This occurs because of an error in understanding where state losses in place as the primary evidence of corruption has occurred for his conduct against the law or abuse of power while his conduct without being followed by the corrupt elements. Therefore, there are cases of state losses caused to
administrative error or fraud, or because of defective juridical. To publication of Law No. 30 Year 2014 on the State Administration as a form protection to the criminalization of the decision and / or conduct of State Apparatus in which there is no element of corruptive;This thesis examines the policy of the State Apparatus in alleged corruption. To
examines the concept and authority policy of the State Apparatus in
Administrative Law and Criminal Law. The such policy is assessed from two
approach the science of law to assessing how policies Apparatus which can be
criminalized as an act of corruption. In this thesis that want achieved by the author
are (1) Does a State Apparatus policies that violate the provisions of the
legislation can be subject to criminal sanctions; (2) When is a policy of the State
Apparatus can be regarded fulfill the elements of tort or elements of abuse of
power in corruption; (3) A State Apparatus policies that provide benefits to
another person or corporation and causing state losses while he did not get to
enjoy the results of his conduct, whether such conduct may be subject to
corruption. This research uses research methods with normative juridical approach
by using secondary data as the basis for this research as from books and
legislation relating to corruption, state losses, abuse of power and other related
literature and also supported by directly interviews to some of prosecutor in
corruption. State Apparatus policy should be based law and legislation. A
government official is prohibited do abuse of power that violate the statutory
provisions. On the other hand the government official also granted the right of
freedom in making decisions for the public good even if the law does not yet set
such, the government official can make policy based on the Good Governance
Principles. However, if the such policy has element of mens rea (malice) and there
is deliberate and realized then the policies of the State Apparatus may be subject
to responsibility in corruption. If the conduct did not have element mens rea then
his conduct entered into the administrative law or civil law. At this time the policy
of the State Apparatus has been included in the category of criminalization in
corruption. This occurs because of an error in understanding where state losses in
place as the primary evidence of corruption has occurred for his conduct against
the law or abuse of power while his conduct without being followed by the
corrupt elements. Therefore, there are cases of state losses caused to
administrative error or fraud, or because of defective juridical. To publication of
Law No. 30 Year 2014 on the State Administration as a form protection to the
criminalization of the decision and / or conduct of State Apparatus in which there
is no element of corruptive;This thesis examines the policy of the State Apparatus in alleged corruption. To
examines the concept and authority policy of the State Apparatus in
Administrative Law and Criminal Law. The such policy is assessed from two
approach the science of law to assessing how policies Apparatus which can be
criminalized as an act of corruption. In this thesis that want achieved by the author
are (1) Does a State Apparatus policies that violate the provisions of the
legislation can be subject to criminal sanctions; (2) When is a policy of the State
Apparatus can be regarded fulfill the elements of tort or elements of abuse of
power in corruption; (3) A State Apparatus policies that provide benefits to
another person or corporation and causing state losses while he did not get to
enjoy the results of his conduct, whether such conduct may be subject to
corruption. This research uses research methods with normative juridical approach
by using secondary data as the basis for this research as from books and
legislation relating to corruption, state losses, abuse of power and other related
literature and also supported by directly interviews to some of prosecutor in
corruption. State Apparatus policy should be based law and legislation. A
government official is prohibited do abuse of power that violate the statutory
provisions. On the other hand the government official also granted the right of
freedom in making decisions for the public good even if the law does not yet set
such, the government official can make policy based on the Good Governance
Principles. However, if the such policy has element of mens rea (malice) and there
is deliberate and realized then the policies of the State Apparatus may be subject
to responsibility in corruption. If the conduct did not have element mens rea then
his conduct entered into the administrative law or civil law. At this time the policy
of the State Apparatus has been included in the category of criminalization in
corruption. This occurs because of an error in understanding where state losses in
place as the primary evidence of corruption has occurred for his conduct against
the law or abuse of power while his conduct without being followed by the
corrupt elements. Therefore, there are cases of state losses caused to
administrative error or fraud, or because of defective juridical. To publication of
Law No. 30 Year 2014 on the State Administration as a form protection to the
criminalization of the decision and / or conduct of State Apparatus in which there
is no element of corruptive, This thesis examines the policy of the State Apparatus in alleged corruption. To
examines the concept and authority policy of the State Apparatus in
Administrative Law and Criminal Law. The such policy is assessed from two
approach the science of law to assessing how policies Apparatus which can be
criminalized as an act of corruption. In this thesis that want achieved by the author
are (1) Does a State Apparatus policies that violate the provisions of the
legislation can be subject to criminal sanctions; (2) When is a policy of the State
Apparatus can be regarded fulfill the elements of tort or elements of abuse of
power in corruption; (3) A State Apparatus policies that provide benefits to
another person or corporation and causing state losses while he did not get to
enjoy the results of his conduct, whether such conduct may be subject to
corruption. This research uses research methods with normative juridical approach
by using secondary data as the basis for this research as from books and
legislation relating to corruption, state losses, abuse of power and other related
literature and also supported by directly interviews to some of prosecutor in
corruption. State Apparatus policy should be based law and legislation. A
government official is prohibited do abuse of power that violate the statutory
provisions. On the other hand the government official also granted the right of
freedom in making decisions for the public good even if the law does not yet set
such, the government official can make policy based on the Good Governance
Principles. However, if the such policy has element of mens rea (malice) and there
is deliberate and realized then the policies of the State Apparatus may be subject
to responsibility in corruption. If the conduct did not have element mens rea then
his conduct entered into the administrative law or civil law. At this time the policy
of the State Apparatus has been included in the category of criminalization in
corruption. This occurs because of an error in understanding where state losses in
place as the primary evidence of corruption has occurred for his conduct against
the law or abuse of power while his conduct without being followed by the
corrupt elements. Therefore, there are cases of state losses caused to
administrative error or fraud, or because of defective juridical. To publication of
Law No. 30 Year 2014 on the State Administration as a form protection to the
criminalization of the decision and / or conduct of State Apparatus in which there
is no element of corruptive]"
Universitas Indonesia, 2015
T43878
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Arrahman
"Senyawa 4-(4-metoksibenzilidena)-2-metiloksazol-5-on adalah senyawa turunan oksazol. Senyawa oksazolon memiliki aktivitas farmakologis yang beragam, bergantung pada substituen yang terikat pada cincin oksazolon. Senyawa oksazolon juga merupakan prekursor yang penting untuk mensintesis senyawa yang memiliki aktivitas farmakologis lain. Oleh karena itu, percobaan sintesis senyawa 4-(4-metoksibenzilidena)-2-metiloksazol-5-on dari asetilglisin dan 4-metoksibenzaldehid sebagai senyawa turunan oksazolon perlu dilakukan. Senyawa 4-(4-metoksibenzilidena)-2-metiloksazol-5-on disintesis melalui dua tahap reaksi. Tahap pertama adalah mereaksikan glisin dengan anhidrida asetat dalam suasana asam menghasilkan asetilglisin. Tahap kedua adalah merekasikan asetilglisin dengan 4metoksibenzaldehid menghasilkan 4-(4-metoksibenzilidena)-2-metiloksazol-5-on. Produk yang dihasilkan dari tiap tahapan dimurnikan dengan cara pencucian dan rekristalisasi kemudian diuji kemurniannya dengan pemeriksaan jarak lebur dan kromatografi lapis tipis. Selanjutnya dielusidasi strukturnya menggunakan spektrofotometri UV-Vis, spektrofotometri inframerah dan spektrofotometri HNMR. Sintesis 4-(4-metoksibenzilidena)-2-metiloksazol-5-on menghasilkan padatan berwarna kuning dengan rendemen sebanyak 0,54%. Interpretasi spektrum inframerah dan spektrum UV-Vis mengindikasikan senyawa hasil sintesis berbeda dengan senyawa pemula namun, hasil interpretasi spektrum 1H-NMR mengindikasikan senyawa hasil sintesis belum dapat dipastikan merupakan senyawa yang diharapkan, yaitu 4-(4-metoksibenzilidena)-2-metiloksazol-5-on dikarenakan masih terdapat banyak cemaran.

Compound 4-(4-methoxybenzylidene)-2-methyloxazole-5-one was one of oxazolone moety derivative. Oxazolones had several different pharmacological activity depend on substituent which was bonded to oxazolone ring. Oxazolones was an important precursor for synthesizing several compounds which had pharmacological activity. For that reason, experiment to synthesize 4-(4-methoxybenzylidene)-2-methyloxazole-5-one from acetylglicine and 4-methoxybenzaldehyde as an oxazolone derivative become necessary. Compound 4-(4-methoxybenzylidene)-2-methyloxazole-5-one was synthesized over two step of reaction. First step was reacted glycine with acetic anhydride in acidic environment yielded acetylglycine. Second step was reacted acetylglycine with 4-methoxybenzaldehyde yielded 4-(4-methoxybenzylidene)-2-methyloxazole-5-one. The product, which was collected in every step, was purified by washing and recrystalization then the purification to be tested by examining melting range and thin layer chromatography. The compound was elucidated by using UV-Vis spectrophotometry, infrared spectrophotometry and 1H-NMR spectrophotometry. Synthesis of 4-(4-methoxybenzylidene)-2-methyloxazole-5-one yielded rendement over 0,54%. The interpretation of UV-Vis spectrum and infrared spectrum indicated that the compound which synthesized was different from the former compound but the interpretation of 1H-NMR spectrum indicated that the compound could not be ascertained as 4-(4-methoxybenzylidene)-2-methyloxazole-5-one because of there were impurities. "
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2011
S686
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
M. Mardani Arrahman
"Collective Security Treaty Organization (CSTO) merupakan sebuah pengaturan keamanan regional di kawasan Asia Tengah. Keberadaan CSTO diharapkan bisa menciptakan stabilitas maupun perdamaian bagi negara-negara anggotanya. Terdapat tiga paradigma utama dalam Ilmu Hubungan Internasional yaitu realisme, liberalisme dan konstruktivisme. Masing-masing paradigma memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu institusi pengaturan keamanan regional. Realisme dengan teori collective defense melihat suatu institusi pengaturan keamanan akan membentuk suatu aliansi militer sebagai bentuk pertahanan diri terhadap ancaman. Liberalisme dengan teori collective security melihat sebuah institusi pengaturan keamanan sebagai institusi yang dapat menjaga negara-negara anggotanya untuk tidak berkonfrontasi antara satu dengan yang lain. Konstruktivisme dengan teori security community memiliki pandangan bahwa suatu institusi pengaturan keamanan bisa membuat negara-negara anggotanya untuk tidak melakukan tindakan koersif dalam penangan konflik maupun reaksi terhadap ancaman. Karya tulis ini akan menganalisa karakteristik CSTO sebagai organisasi keamanan di kawasan Asia Tengah melalui tiga teori tersebut."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1970
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Arrahman
"PT Dexa Medica telah menerapkan sistem penjaminan mutu pada semua aspek yang terkait pada produksi obatnya dan dapat memberikan gambaran dalam penerapan cara pembuatan obat yang baik (CPOB). PT Dexa Medica sebagai industri farmasi terkemuka di Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan kesehatan yang paripurna di Indonesia dapat menjadi tempat menimba ilmu yang sangat baik bagi calon apoteker guna meningkatkan kompetensinya."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2012
PR-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Tharriq Arrahman
"Sektor pariwisata menjadi leading sektor pembangunan di Indonesia. Pengembangan industri pariwisata dilakukan secara menyeluruh hampir di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang potensial yaitu Provinsi Sumatera Barat dan lebih spesifik yaitu Desa Wisata Agro Kubu Gadang Kota Padang Panjang. Teori yang digunakan untuk membahas penelitian ini menggunakan teori penta helix dari Carayannis dan Campbell (2011) untuk melihat peran dari aktor penta helix sebagai upaya pengembangan Wisata Agro Kubu Gadang. Kemudian untuk pembahasan mengenai pengembangan pariwisata, peneliti menggunakan teori pengembangan pariwisata dari Sharpley dan Telfer (2008) sebagai pisau analisis untuk membedah pembahasan mengenai pengembangan wisata agro Kubu Gadang dengan indikator meliputi Environmental Development, Economic and Political Development, Social-Cultural Development, Community Roles Development dan Human Resources Development. Hasil penelitian menunjukan Disporapar selaku leading sectortelah menjalin kolaborasi dengan stake holder pariwisata dan terdapat 10 (sepuluh) aktor yang terlibat dalam pengembangan wisata agro Kubu Gadang ini meskipun tidak adanya regulasi dan aturan yang mengikat serta kejelasan dari tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing stake holder. Kemudian untuk pembahasan mengenai indikator pengembangan pariwisata, peneliti menemukan telah terlaksananya beberapa indikator pengembangan pariwisata, namun masih ditemukan beberapa permasalahan terkait ketiadaan pelatihan tahap lanjutan yang diberikan oleh stake holderterhadap Pokdarwis Kubu Gadang, serta tidak adanya anggaran khusus untuk pengembangan desa wisata karena anggaran dari Disporapar di relokasi untuk pembangunan sport centre dan pengembangan wisata agro ini bukan merupakan fokus utama dari Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata Kota Padang Panjang.

Tourism become a leading sector for development in Indonesia. The development of the tourism industry is carried out comprehensively in almost all regions of Indonesia. One of the potential provinces in Indonesia is West Sumatra Province and more specifically, the Kubu Gadang Agro Tourism Village, Padang Panjang City. This research used theory penta helix model from Carayanis and Campbell (2011) to see the role of penta helix actors as an effort to develop agro tourism in Kubu Gadang. Then, to discuss about tourism development, the researcher used the tourism development theory by Sharpley and Telfer (2008) as an analytical tool to dissect the discussion regarding the development of Kubu Gadang agro tourism with output indicators including Environmental Development, Economic and Political Development, Social-Cultural Development, Community Roles Development and Human Resources Development. The research results show that Disporapar as the leading sector has collaborated with tourism stakeholders and there are 10 (ten) actors involved in the development of Kubu Gadang agro tourism even though there are no binding regulations and rules as well as clarity of the responsibilities and authority of each stake holder. Then, to discuss tourism development indicators, researchers found that several tourism development indicators had been implemented, but there were still several problems related to the absence of advanced training provided by stakeholders for pokdarwis Kubu Gadang, as well as the absence of a special budget for developing tourist villages because the budget was from Disporapar for relocation of the construction a sports center and the development of agro tourism is not the main focus from Youth, Sport and Tourism Department Padang Panjang."
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Arrahman
"ABSTRAK
Resistensi yang terjadi pada trimetoprim dan beberapa antibiotika konvensional
lainnya menyebabkan pencarian akan molekul antibakteri baru dari golongan
senyawa yang berbeda sangat dibutuhkan. Senyawa turunan kuinazolinon
diketahui memiliki aktivitas antibakteri, oleh karena itu sintesis senyawa 6-amino-
2-[(E)-(4-hidroksi-3-metoksifenil)etenil]-3,4-dihidrokuinazolin-4-on dan senyawa
antaranya yang diujikan sebagai antibakteri perlu dilakukan. Senyawa 6-amino-2-
[(E)-(4-hidroksi-3-metoksifenil)etenil]-3,4-dihidrokuinazolin-4-on disintesis dengan
empat tahap reaksi. Tahap pertama adalah sintesis 2-metil-3,4-dihidrokuinazolin-4-
on, tahap kedua adalah sintesis 2-metil-6-nitro-3,4-dihidrokuinazolin-4-on, tahap
ketiga adalah sintesis 2-[(E)-(4-hidroksi-3-metoksifenil)etenil]-6-nitro-3,4-
dihidrokuinazolin-4-on dan tahap keempat adalah sintesis 6-amino-2-[(E)-(4-
hidroksi-3-metoksifenil)etenil]-3,4-dihidrokuinazolin-4-on. produk yang dihasilkan
dari setiap tahapan dimurnikan dengan cara pencucian dan rekristalisasi, kemudian
diuji kemurniannya dengan jarak lebur dan kromatografi lapis tipis. Bobot molekul
senyawa dianalsis dengan LC-MS, Struktur senyawa dielusidasi menggunakan
spektrofotometri UV-Vis, FT-IR, 1H-NMR dan 13C-NMR, COSY, HMQC dan
HMBC. Uji aktivitas antibakteri dilakukan pada bakteri Staphylococcus aureus
ATCC 25923, Salmonella typhimurium ATCC 14028 dan Escherichia coli ATCC
25922. Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa target telah berhasil disintesis
dan dimurnikan berdasarkan metode kimia organik. Struktur senyawa telah
dibuktikan kebenarannya melalui elusidasi struktur. Hasil uji aktivitas antibakteri
senyawa 6-amino-2-[(E)-(4-hidroksi-3-metoksifenil)etenil]-3,4-dihidrokuinazolin-4-
on tidak menunjukkan aktivitas antibakteri.

ABSTRACT
Resistance in trimethoprim and several conventional antibacetria, made the
searching for new antibacterial agent from different groups of compound became
nescessary. Quinazolinone derivate was known having antibacterial activity, for
those reasons, synthesis of compound 6-Amino-2-[(E)-(4-hydroxy-3-
methoxyphenyl)ethenyl)-6-nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one and its intermediate
as antibacteria was necessary to be conducted. The titled compound was
synthesized via four steps. First step was synthesis of 2-methyl-3,4-
dihydroquinazolin-4-one. Second step was syhtesis of 2-methyl-6-nitro-3,4-
dihydroquinazolin-4-one. Third step was synthesis of 2-[(E)-(4-hydroxy-3-
methoxyphenyl)ethenyl]-6-nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one. Forth step was
synthesis of 6-Amino-2-[(E)-(4-hydroxy-3-methoxy phenyl)ethenyl)-6-nitro-3,4-
dihydroquinazolin-4-one. The synthesized product from each step was purified by
washing and recrystalization. The purity testing was performed by examining
melting range and thin layer chromatography. Mollecuar mass of synthezised
compound was determined using LC-MS. Structure of synthesized compound was
elucidated using UV-Vis, FT-IR, 1H-NMR dan 13C-NMR, COSY, HMQC and
HMBC. Screening for antibacterial activity was performed against Staphylococcus
aureus ATCC 25923, Salmonella typhimurium ATCC 14028 and Escherichia coli
ATCC 25922. The result indicated that titled compound has sucsessfully been
synthesized and purified using organic chemistry method. Structure of desired
compound was confirmed based on structural elucidation analysis. The result of
antibacterial activity of compound 6-Amino-2-[(E)-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)
ethenyl)-6-nitro-3,4-dihydroquina-zolin-4-one did not perform antibacterial
acitivity."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2014
T42081
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>