Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Rotan merupakan komoditas hasil hutan non-kayu terbesar di Indonesia dan sebesar 80% telah diekspor ke seluruh dunia, hal tersebut menyebabkan pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait tataniaga rotan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari kebijakan pembatasan ekspor rotan mentah terhadap ekspor produk rotan Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi ekspor produk rotan Indonesia ke lima negara terbesar pengimpor produk rotan. Penelitian ini menggunakan data panel metode Pooled Least Square. Dampak dari kebijakan pembatasan ekspor rotan mentah akan menurunkan permintaan volume ekspor produk rotan ke lima negara terbesar pengimpor produk rotan. GDP perkapita lima negara terbesar pengimpor produk rotan, nilai tukar riil, krisis ekonomi Indonesia dan krisis ekonomi dunia mempengaruhi volume ekspor produk rotan Indonesia ke lima negara terbesar pengimpor produk rotan.

---

Rattan is a commodity of non-timber forest products in Indonesia and 80% have been exported all over the world, it causes the government issued several policies related rattan trading system. This study was conducted to determine the policyimpact of the restriction on the export of rattan on Indonesian rattan products and identify the factors that influence the Indonesian rattan product exports to five countries importing the largest Indonesian rattan products. This study uses panel data Pooled Least Square method. Policy-impact of the restriction on export of rattan will decrease to five countries importing the largest rattan products. GDP per capita of the five largest importer of rattan products, real exchange rate, Indonesia and the world economic crisis affects the volume of Indonesian rattan product exports to five countries importing the largest rattan products.

Abstrak :
Tesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa e-commerce atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan General Agreement on Trade in Services. Pada saat ini WTO belum mengatur e-commerce, namun beberapa investor asing telah berinvestasi dalam industri e-commerce di Indonesia. Tesis ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif. Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi jasa e-commerce di Indonesia, walaupun adanya persyaratan pendaftaran perusahan asing dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan pembatasan kepemilikan modal asing dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Saran untuk penelitian ini adalah apabila WTO akan mengatur e-commerce sebaiknya tetap menerapkan ketentuan yang berlaku dalam GATS dan menerapkan pengaturan e-commerce dari FTA negara-negara yang telah berkomitmen dalam sektor e-commerce. Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenai kepemilikan modal asing di dalam SoC yang terdapat dalam ketentuan GATS.

---

The Focus of this thesis is about analysis of e-commerce base on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade on Services. At this time the WTO has not been set up e-commerce, but some foreign investors have invested in e-commerce industry in Indonesia. This thesis uses a typology of normative legal analysis prescriptive research. The results of this study indicate there has been a liberalization of services of e-commerce in Indonesia, although the requirements for registration of foreign companies in Act No. 7 of 2014 on Trade and the restrictions on foreign equity ownership in Presidential Regulation No. 44 Year 2016 concerning List of Closed and Opened Business Field with Requirement in the Field of Investment. Suggestions for this research is that if the WTO will set up e-commerce should continue to implement the applicable provisions of GATS and implementing e-commerce arrangements of FTA countries that have been committed in the e-commerce sector. Indonesian Government can make borders for foreign investment on SoC in Provision of GATS.