Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDewasa ini, perkembangan perekonomian Indonesia memasuki era globalisasidengan persaingan yang menitikberatkan pada invididualisme dan peningkatanmodal tanpa mengenal batas, sehingga berdampak pada ruang gerak terbatas bagikoperasi. Kegiatan ini menuntut pelaku usaha kecil seperti koperasi dapatmenyusun strategi yang tepat untuk mempertahankan eksistensinya. Tumbuh danberkembangnya koperasi, tidak akan terlepas dari peran pemerintah sebagai pihakyang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap kepada koperasi.Dengan adanya peran dari pemerintah, diharapkan dapat membantu mengatasipermasalahan yang dihadapi oleh koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkaneksistensinya dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bersifat yuridisempiris, melalui wawancara kepada responden dan studi dokumen untuk dapatmemberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTNowadays, the development of Indonesia?s economy has entered the globalizationera with competition that emphasizes on individualism and capital increasewithout limitation, hence affecting the room for movement which becomeslimited for cooperatives. The activities currently demand small business enactorssuch as cooperative to form a strong strategy to be able to survive. The growthand development of the cooperative cannot be separated from the government?srole as the party who has the obligation to founding the cooperatives. With therole of the government, it is hoped that it could help overcome problems faced bycooperatives, hence the cooperatives can increase its existence in the nationaleconomy. This research is juridical empirical, using interview towardsrespondents and document study to be able to give a depiction towards the issuesresearched."

"Corona Virus Disease 19 (Covid-19) kian meningkat di Indonesia. Tidak hanya mengancam kesehatan manusia, penyebaran Covid-19 juga berdampak terhadap perekonomian nasional, sehingga terjadi penurunan tingkat konsumsi di masyarakat dantingginya tingkat pengangguran akibat rendahnya daya serap tenaga kerja. Sebagai upayauntuk menjaga perekonomian nasional, pemerintah bekerjasama dengan bankmenyelenggarakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui skemapenempatan dana pemerintah di bank. Skema tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian nasional pelaku UMKM terdampak Covid-19 dan menjaga eksistensi bank di Indonesia. Bank BRI adalah salah satu bank yang mendapatkan penempatan dana daripemerintah dalam jumlah besar. Jika Bank BRI tidak dapat mengelola dana tersebut dengan baik, maka Bank BRI berpotensi mengalami risiko. Di dalam penelitian ini, peneliti menganalisis peran pemerintah dan Bank BRI dalam pelaksanaan program PEN, serta perlindungan hukum bagi Bank BRI sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, serta norma-norma yang berlaku dan mengikat di masyarakat. Fokuspemerintah dan Bank BRI dalam program PEN tersebut adalah penyaluran kredit pada sektor UMKM. Agar program PEN berjalan dengan optimal, pemerintah dapat mengimplementasikan konsep good governance dan Bank BRI perlu untuk memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, melalui prinsip 5C, 7P, GCG serta melaksanakan manajemen risiko guna menjaga kualitas kredit yang disalurkan.Selanjutnya, peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, serta menaikkan nilai penjaminan yang sesuai dengan besaran nilai jaminan yang dijamin oleh LPS.

---

Coronavirus Disease 19 (Covid-19) keeps increasing in Indonesia. Not only it

threatens health, Covid-19 also impacts the national economy, causing a decrease in the

public consumption and increase in unemployment due to low rate of labor absorption.

In order to maintain the national economy, the government works alongside with banks

to run the National Economic Recovery Program (PEN) through government fund

allocation scheme in banks. This scheme is expected to drive the economy of UMKM

who are impacted by Covid-19 and to maintain the existence of banks in Indonesia. BRI

is one of a few banks which received fund allocation from the government in large

amount. If BRI fails to manage the fund well, BRI may suffer some risks. In this research,

the researcher analyzed the role of the government and BRI in the implementation of PEN

program and the legal protection for BRI in accordance to the applicable law. The writing

of this research used normative juridical method, which is a research that refers to legal

norms in the regulation as well as applicable and binding norms in the society. The focus

of the government and BRI in PEN program is the distribution of loans to UMKM sector.

In order for this PEN program to run optimally, the government could implement the

concept of good governance and BRI shall pay attention to the precautionary principles

through 5C, 7P, and GCG principles, and also to perform risk management to maintain

the quality of the distributed loan. Furthermore, the role of Deposit Insurance Company

is also required to maintain public trust towards the banking sector and to raise the

insurance value that is in accordance with the amount guaranteed by the Deposit

Insurance Company."