Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penerapan asas cabotage pada tahun 2005 di Indonesia secara positif meningkatkan jumlah kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di perairan domestik Indonesia. Peningkatan jumlah yang signifikan ini menyebabkan terjadinya lonjakan lima kali lipat armada kapal berbendera Indonesia dari 6.041 unit kapal pada tahun 2005 menjadi 37.722 unit kapal pada tahun 2021. Diketahui dari jumlah tersebut, 60% di antaranya berusia di atas 20 tahun. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk memanfaatkan kapal-kapal tua yang sudah tidak lagi layak beroperasi dan dapat diproses daur ulang. Kondisi ini sejalan dengan adanya permintaan akan kebutuhan baja dalam negeri yang berpotensi dapat dipenuhi menggunakan baja dari kapal-kapal yang didaur ulang. Industri penutuhan kapal yang ramah lingkungan di Indonesia menjadi mendesak mengingat bahwa industri ini masih jauh dari kondisi idealnya, terutama menjelang diberlakukannya Konvensi Hong Kong pada tanggal 26 Juni 2025. Untuk diketahui, kondisi fasilitas penutuhan kapal di Indonesia masih belum memiliki peraturan yang cukup, terutama dalam hal identifikasi limbah dan bahan berbahaya, dampak penutuhan kapal terhadap keselamatan dan kesehatan, dampak penutuhan kapal terhadap lingkungan, mitigasi risiko, serta persyaratan fasilitas untuk penanganan limbah dan bahan berbahaya. Semua aspek penting ini harus dipenuhi untuk mematuhi peraturan internasional yang ramah terhadap lingkungan. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prosedur penanganan limbah dan bahan berbahaya yang sesuai dengan standar internasional untuk fasilitas penutuhan kapal yang ramah lingkungan di Indonesia. Diharapkan prosedur ini dapat digunakan sebagai panduan dan acuan dalam penanganan limbah dan bahan berbahaya dalam industri penutuhan kapal di Indonesia. ......The implementation of the cabotage principle in 2005 in Indonesia positively increased the number of Indonesian-flagged vessels operating in Indonesian domestic waters. This significant increase in numbers has resulted in a five-fold increase in the fleet of Indonesian-flagged vessels from 6,041 vessels in 2005 to 37,722 vessels in 2021. Of this number, 60% of them are over 20 years old. This shows that there is great potential to utilize old ships that are no longer suitable for operation and can be recycled. This condition is in line with the demand for domestic steel needs which can potentially be met using steel from recycled ships. An environmentally friendly ship-covering industry in Indonesia is becoming urgent considering that this industry is still far from its ideal condition, especially ahead of the enactment of the Hong Kong Convention on 26 June 2025. For your information, the condition of ship-covering facilities in Indonesia still does not have sufficient regulations, especially in regarding the identification of waste and hazardous materials, the impact of ship closures on safety and health, the impact of ship closures on the environment, risk mitigation, as well as facility requirements for handling waste and hazardous materials. All these important aspects must be met to comply with environmentally friendly international regulations. In an effort to overcome this problem, this research aims to develop procedures for handling waste and hazardous materials that comply with international standards for environmentally friendly ship closing facilities in Indonesia. It is hoped that this procedure can be used as a guide and reference in handling waste and hazardous materials in the ship covering industry in Indonesia

Abstrak :
Industri galangan kapal FRP (Fiberglass Reinforced Plastics) di Indonesia saat ini sudah cukup pesat berkembang. Tetapi sayangnya masih banyak terdapat galangan kapal yang belum memiliki tata letak yang baik. Padahal tata letak akan berpengaruh terhadap produktifitas galangan. Dengan desain tata letak yang baik dan optimal tentu saja produktifitas galangan akan maksimal. Karena hal inilah sehingga penulisan tugas akhir ini dibuat, untuk mendapatkan desain tata letak yang optimal bagi galangan kapal fiberglass sehingga industri ini akan lebih maju lagi ke depannya dengan pengaplikasian tata letak yang baik. Analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan perancangan desain tata letak bagi galangan kapal fiberglass berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan alur produksi, alur jalannya material dan karakteristik material. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan sehingga didapatkan data-data yang bisa mendukung pendesainan pada tugas akhir ini. Pengolahan data dilakukan dengan proses perancangan desain tata letak galangan dengan menggunakan program AutoCad 2004 berdasarkan data - data yang didapat dilapangan sehingga tercipta desain tata letak yang optimal untuk diaplikasikan pada galangan-galangan kapal fiberglass.

---

FRP shipyard industry in Indonesia has been developing sufficiantly. Eventhough there is still a number of the FRP shipyard has not yet an optimal designed lay-out. Actually, the lay-out of the shipyard has an important role in shipyard?s productivity. Based on this reason, the writer try to find a better lay-out design which can be applicable in the FRP shipyard industry. For this purpose, the writer try to analyze in designing an optimal FRP shipyard lay-out based on limited scope which has been focused around the line of process production and material, including the characteristic of material. The methods of collecting datas has been carried out by field research in FRP shipyards. The collected datas has been analyzed to design an optimal lay-out by using AutoCad 2004.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitianini berupaya menunjukkan kekurangan sistem hukum yurisprudensi analitik dan yurisprudensi historis yang mempengaruhi kehidupan bersosial masyarakatserta mengajukan Sociological Jurisprudence sebagai alternatifnya. Melalui metode analisis kritis terhadap cara kerja yurisprudensi tersebut dapat ditemukan pengaruhsosial terhadapkeadilan serta kepastian hukum di dalam konsep yurisprudensi. Yurisprudensi analitik memiliki konsep hukum yang lebih condong ke arahperkembangan ilmu pengetahuan, sehingga hukum dianggaplebih bertujuan objektif danterlepas dari realitas sosial yang dinamis melaluipenggunaan metode saintifiknya. Disisi lain,yurisprudensihistorismemberikan respon atas hal tersebut dengan mengembalikan hukum pada realitas yang berjalan. Hukum adalah hal yang hidup dan terjadi pada masyarakat. Ia bukanlahseperangkat analogi yang dibentuk untuk disesuaikan dengan realitas masyarakat. Dalam tegangan di antara kedua jenis yurisprudensi ini, penulis beranggapan bahwadibutuhkan adanya alternatif yurisprudensi yang terbarukan sehinggamampu menjawab kekurangan dari yurisprudensi analitik dan historis, yaitu sociological jurisprudence / yurisprudensi sosiologis.Sociological Jurisprudence merupakan pemikiran hukumyang menyatakanbahwa hukum harus stabilnamundisisi lain iaharusmampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan sosial yang dinamis.

---

ABSTRACT
This study seeks to show the lack of a legal system of analytic jurisprudence and historical jurisprudence that influences the social life of society and proposes Sociological Jurisprudence as an alternative. Through the method of critical analysis of the workings of jurisprudence can be found social influence on justice and legal certainty in the concept of jurisprudence. Analytic jurisprudence has a legal concept that is more inclined towards the development of science, so that the law is considered more objective and independent of dynamic social reality through the use of scientific methods. On the other hand, historical jurisprudence responds to this by returning the law to the reality that is running. Law is a real thing and happens to society. It is not a set of analogies that are formed to suit the reality of society. In the tension between the two types of jurisprudence, the author assumes that there is an alternative need for jurisprudence that is renewable so as to answer the shortcomings of analytical and historical jurisprudence, namely sociological jurisprudence. Sociological Jurisprudence is a legal thought which states that law must be stable but on the other hand it must be able to adapt itself to dynamic social development.