Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara komprehensif, yang meliputi legal substance, legal structure, dan legal culture . Pemidanaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata sebagai tujuan untuk menghukum orang atau sebagai pembalasan bagi pelaku perbuatan pidana (tindak pidana), tetapi diterapkan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana agar nanti setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat kembali menjadi manusia/orang yang berkelakuan baik, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau keresahan orang lain atau perbuatan yang dapat mengganggu ketenteraman hidup masyarakat. Remisi adalah merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat sanksi /nestapa (punitive), juga memberikan hadiah (reward) sebagai salah satu dari upaya pembinaan.

---

ABSTRACT
The prevention of corruption have to be comprehensive, covering "legal substance, legal structure, and legal culture". Corruption offenses classified as "extraordinary crime", so as to eradicate it takes "extraordinary measure". Sentencing inmates in correctional institutions are not solely to punish the person as an end or as a reprisal for the perpetrators of criminal acts (a crime), but applied as a guidance for inmates so later after coming out of prison can get back into a human / person of good character, no longer perform acts that cause harm or anxieties of others or act that may disturb the public life. Remission is a one part of coaching facilities that can not be separated from the other coaching facilities, where the essence of coaching is in addition to sanctions that are sanctioned / sorrow (punitive), also give a gift (reward) as one of the construction effort.

Abstrak :
ABSTRAK
Ikan kakap merah (Lutjanus spp.) merupakan salah satu sumberdaya ikan demersal komoditas penting di perairan utara Cirebon, Laut Jawa. Tingginya tingkat operasi penangkapan ikan tradisional di sekitar perairan pantai diduga mempengaruhi ketersediaan stok sumberdaya ikan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan sumberdaya ikan kakap merah (Lutjanus spp.) di perairan utara Cirebon. Metode yang digunakan yaitu analisa aspek biologi (hubungan panjang-berat, panjang pertama kali tertangkap (Lc), pengamatan TKG, fekunditas, kebiasaan makan), analisa potensi sumberdaya (Maximum Sustainable Yield, tingkat pemanfaatan dan tingkat pengusahaan), analisa aspek lingkungan (suhu, salinitas, pH, kecerahan, kedalaman), analisa aspek sosial-ekonomi (observasi dan wawancara). Aspek biologi ikan kakap merah di perairan utara Cirebon menunjukan bahwa secara umum ikan kakap merah yang tertangkap belum matang gonad atau belum melakukan pemijahan. Hasil analisa potensi maksimum lestari (MSY), diperoleh informasi bahwa nilai hasil tangkapan optimum (Copt) sebesar 287,76 ton/tahun, dalam hal ini tingkat pemanfaatan ikan kakap merah di perairan utara Cirebon pada tahun 2009 telah melebihi nilai MSY. Aspek lingkungan fishing ground ikan kakap merah nenunjukan bahwa ikan kakap merah di perairan utara Cirebon umumnya tertangkap pada kedalamaan 9 – 45 m, dengan suhu permukaan laut berkisar antara 28 – 29,5 oC, salinitas perairan berkisar antara 30 - 32 ‰, pH antara 7 - 8, dan kecerahan perairan berkisar antara 5 - 5,5 m. Aspek sosial-ekonomi masyarakat nelayan menujukan terdapat perubahan sosial di sebagian masyarakat nelayan Cirebon, dari yang cenderung eksplotatif dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti arad menjadi pendekatan yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya ikan dengan menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan berupa pancing dengan alat bantu pengumpul ikan berupa rumpon dasar, karena hasil tangkapan ikan kakap merah dengan pancing memiliki harga jual yang cukup tinggi dalam bentuk ikan segar (fresh). Pengelolaan sumberdaya ikan kakap merah di perairan utara Cirebon dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa teknik pengelolaan diantaranya melalui pengaturan terhadap ukuran mata pancing, perluasan fishing ground, pengaturan jumlah armada penangkapan dan jenis alat tangkapan ikan, pengelolaan lingkungan melalui rumpon dasar sebagai terumbu karang buatan, dan penegakan hukum.

---

ABSTRACT
Red snapper (Lutjanus spp.) is one of the important commodity demersal fish resources at northern water of Cirebon, Java Sea. The high level of traditional fishing operations around the coastal area is suspected to affect the availability of fish stock. This study aims to analyze the red snapper management at the northern water of Cirebon. The methodology consists of are the biological aspects (length- weight relationship, length at firts capture(Lc), observation of gonad maturity level, fecundity, feeding habits), analysis of resources (Maximum Sustainable Yield, level of utilization, and level of effort), analysis of the environmental aspects (temperature, salinity, pH, brightness, depth), and the analysis of social- economic aspects (observation and interview). the red snapper biology aspects at the northern of Cirebon reveals that red snapper being caught immature gonads or not spawning yet generaly. The according to MSY analysis that the optimum catch (C-opt) is 287.76 tons/year, in thus case the utilize level of red snapper at the northern water of Cirebon in 2009 has over fishing. Environmental aspect of red snapper fishing ground shows that red snapper at the northern water of Cirebon are caught in 9-45 m generally, with sea surface temperatures 28 – 29,5 ° C, salinity 30-32 ‰, pH 7-8, and water transparence 5 - 5.5 m. Social-economic aspect of the fisheries communities are changing in most of Cirebon fisheries communities, with the tendention to use eco-fishing gear such as hand line with rumpon, due to the good price of the fresh product. The sustainability of the red snapper resource management in northern water of Cirebon can ensured by apply the several management techniques such as arrangement of hook size/ mesh size, the expansion of fishing ground, arrangement fishing vessels number and kind of fishing gears, environmental management through the rumpon as artificial reef, and law enforcement.

Abstrak :
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Setjen DPR-RI dalam memberikan dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR-RI Periode Tahun 2004-2009, apakah struktur dan sistem Setjen DPR-RI mendukung fungsi legisasi DPR-RI periode tahun 2004-2009 dan apakah kendala yang dihadapi oleh Setjen DPR dalam memberikan dukungan keahlian dalam bidang legislasi pada keanggotaan Dewan periode tahun 2004-2009. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran Setjen DPR dalam memberikan dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR periode tahun 2004-2009 Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas dari Setjen DPR adalah menyelenggarakan dukungan keahlian, administratif dan teknis kepada DPR. Dukungan Setjen DPR RI di bidang Legislasi, yang merupakan salah satu fungsi utama Dewan belum dapat menghasilkan produk secara optimal. Hal ini tergambar dalam pelaksanaan tugas DPR RI periode 2004-2009 dari 122 RUU yang telah diselesaikan belum didukung sepenuhnya oleh Naskah Akademik maupun pendampingan dalam pembahasan RUU melalui rapat-rapat di Komisi/Pansus. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya sumber daya pendukung keahlian bidang legislasi. Struktur kelembagaan dan pengorganisasian Sekjen DPR masih menjiplak sistem kesekretariatan di departemen-departemen di lembaga eksekutif dan diatur dalam Peraturan Presiden, pengaturan fungsi legislasi dalam Tata Tertib DPR belum rinci dan sistematis terutama pengaturan mengenai pemberian dukungan Setjen DPR. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). ......Problems in this study is how the role of Secretary General of Parliament in providing expertise to support the strengthening of legislative function of Parliament 2004-2009 period, whether the structure and system of the Parliament Secretariat General support functions legislation Parliament in 2004-2009 period and whether the constraints faced by the Secretariat General of Parliament in support of expertise in the field of legislation on the membership of the period of 2004-2009. The expected outcome of this research is to obtain a thorough picture of the role of the Parliament Secretariat General in providing support expertise for strengthening the function of legislation the House the period of 2004-2009 as the research results can be concluded that the duty of the Secretary General of the House is organizing support expertise, administrative and technical support to the House. Support Secretary General House of Representatives in the field of legislation, which is one of the main functions of the Council have not been able to produce optimally. This is reflected in the implementation of the tasks the Parliament the 2004-2009 period from 122 bill that has been resolved yet fully supported by the Academic Paper and facilitation of the discussion of the bill through meetings at the Commission / committee. One reason is the limited resources of expertise supporting the field of legislation. Institutional structure and organization of the Secretary General of the DPR still plagiarizing secretarial system in the departments in the executive and regulated in Presidential Regulation, setting the legislative function in the Discipline of the House has not been particularly detailed and systematic arrangements for providing support to the Parliament Secretariat General. Writing this thesis using the method of juridical normative research is research done by examining secondary data or library materials and approach used is the approach to legislation (statue approach).