Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Diare masih menjadi salah satu penyebab utama kematian anak-anak, terutama di negara-negara berkembang. Akses air minum dan sanitasi yang buruk adalah pendorong utama penyakit ini. Indonesia masih menghadapi masalah dalam menyediakan air minum yang baik dan akses sanitasi yang layak bagi semua masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk memenuhi target Sustainable Development Goals (SDG) dalam kategori sanitasi dan air bersih pada tahun 2019 dengan tema 'universal access'. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sanitasi dan air yang tidak layak menyebabkan penyakit diare di Indonesia dan untuk membahas perkembangan penyediaan sanitasi dan penyediaan air bersih di Indonesia sehingga apakah Indonesia dapat mencapai target SDG pada tahun 2019. Penellitian ini menggunakan linear growth method dan logistic regression untuk membuat proyeksi dan menganalisis. Penelitian ini menggunakan data Sosio-Ekonomi Indonesia (SUSENAS) untuk 2011 dan 2015. Studi ini menemukan bukti bahwa air yang buruk dan sanitasi yang buruk secara terus menerus menyebabkan diare di Indonesia. Kami juga memperkirakan bahwa Pemerintah Indonesia gagal mencapai target SDG pada tahun 2019.

---

Diarrhea remains one of the main causes of death of young children, particularly in developing countries. Poor water and sanitation are the main drivers of this disease. Indonesia still faces problems in providing improved drinking water and proper sanitation access for all communities. The Government of Indonesia has pledged to meet the target of SDGs in sanitation and clean water in 2019 with ‘universal access’. This study objective to examine whether the relationship between unimproved sanitation, unimproved water and diarrhea diseases in Indonesia and to discuss the latest development of sanitation and clean water provision in Indonesia using Indonesia’s Socio-Economic Survey (SUSENAS) data for 2011 and 2015. This research uses linear growth method and logistic regression to make projection and analysis. The study finds evidence that poor water and poor sanitation continue to cause diarrhea in Indonesia. We also predict that the Indonesian Government cannot achieve the target of SDG in 2019."

"Kekhawatiran para pelaku dunia usaha industri rotan terhadap penghapusan Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dikarenakan peraturan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas rotan yang tidak jelas. Berdasarkan masalah tersebut, maka membuka kembali permasalahan mengenai latar belakang penetapan rotan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai latar belakang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas rotan ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis, Implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas rotan terhadap perkembangan industri rotan, serta kebijakan Pajak Pertambahan Nilai yang sebaiknya diterapkan untuk mendorong dunia usaha kehutanan khususnya rotan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, didapatkan hasil penelitian bahwa dalam penetapan rotan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dilihat dari berbagi sisi, diantaranya yaitu dilihat dari segi penambahan nilai pada rotan tersebut atau dilihat dari faktor ekonomi yang mendasari pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan, yaitu untuk mendorong perkembangan industri rotan di Indonesia serta meningkatkan daya saing industri rotan. Faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut yaitu, dari faktor komunikasi sehingga kekhawatiran akan penghapusan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 muncul. Kesemuanya itu diakibatkan kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktor lainnya yaitu masalah administrasi dalam proses pengukuhan Wajib Pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak, yang didalamnya hanya semata-mata untuk mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN.

---

Concerns actors rattan's industrial business due the abolition of Article 4A Paragraph (1) of Law Number 42 Year 2009, due to the obscurity of the imposition of value added tax. Based on that problem, it also a remainder for the background of determination that rattan is a considered as a certain strategic taxable goods. The research is using a descriptive qualitative approach in order to have a depth understanding of the background that set rattan as a certain strategic taxable goods, implementation of value added policy for rattan to stimulate rattan industry and also the value added tax policy that should be applied to stimulate the forestry business especially for the rattan industry in Indonesia.

Based on the research conducted, obtained results that rattan designated as taxable goods certain strategic views from all sides, among which in term of adding value to rattan or viewed from the economic factors underlying the provision of Value Added Tax released, that is to stimulate rattan industry in Indonesia and to increase competitiveness business rattan industry in Indonesia. For implementation inhibiting factors of that policy is about communication that should make concerns the elimination of Article 4A Paragraph (1) of Law Number 42 Year 2009 came out. All of that problem due to lack of knowledge of business taxation actors rattan industry and the lack of socialization taxation undertaken by Directorate General of Taxation."