Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tax avoidance merupakan suatu cara meminimalisasi kewajiban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu bentuk penghindaran pajak ini adalah tax avoidance melalui pinjaman antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related party). Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa biasanya memanfaatkan lemahnya peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam karya akhir ini dibahas tentang bagaimana bentuk praktek-praktek penghindaran pajak melalui pinjaman related party dilakukan dan peraturan perpajakan di Indonesia untuk mencegah praktek-praktek tersebut serta cara-cara pencegahannya. Bentuk-bentuk penghindaran pajak pada pinjaman related party ini bisa dilakukan dalam bentuk pemberian modal dalam bentuk pinjaman, pemberian pinjaman dengan memanfaatkan pihak-pihak mediasi (perbankan), pemberian pinjaman tanpa bunga atau dengan tingkat bunga yang tidak wajar serta pemberian pinjaman dengan memanfaatkan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak (P3B). Pembahasan bentuk-bentuk penghindaran pajak ini disertai dengan ilustrasi baik berupa skema maupun contoh perhitungannya agar mudah dipahami. Perlakuan perpajakan atas pinjaman related party meliputi bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperlakukan bunga pinjaman tersebut, PPh pasal berapa saja yang terkait, berapa tarif yang berlaku, bagaimana perlakuannya kepada pembayar bunga dan penerima bunganya, bagaimana perlakuan perpajakannya jika penerimanya Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Selain itu juga dibahas peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan pencegahan tax avoidance melalui pinjaman related party ini. Peraturan perpajakan yang dibahas dalam karya akhir ini adalah ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh berkaitan dengan debt to equity ratio serta peraturan terkaitnya (Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-1002/KMK.04/1984 dan KMK-254/KMK.01/1985). Ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh memberikan kewenangan pada DJP untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, dan DJP dapat melakukan koreksi pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham jika tidak memenuhi syarat kumulatif seperti yang dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992. Tax avoidance melalui pemberian pinjaman dengan memanfaatkan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak (P3B) diambilkan dari adanya loophole dalam ketentuan pasal 11 P3B antara Indonesia dengan Belanda yang memungkinkan atas bunga pinjaman tersebut dikenakan tarif PPh Pasal 26 yang lebih rendah dari 20% yaitu 10% dan bahkan 0%. Ketentuan yang terkait dengan pencegahannya adalah kewajiban menyerahkan Surat Keterangan Domisili bagi WP luar negeri yang memanfaatkan P3B (Surat Edaran Direktur Jederal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996) dan ketentuan mengenai ?Beneficial Owner?. (SE- 04/PJ.34/2005) Selanjutnya dilakukan analisa apakah peraturan perpajakan yang sudah ada sudah cukup kuat untuk mencegah tax avoidance melalui pinjaman related party , kelemahankelemahan peraturan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan Wajib Pajak untuk melakukan tax avoidance serta memberikan saran-saran perbaikan terhadap peraturan yang ada serta usul peraturan perpajakan terutama terkait dengan back to back loan.

Abstrak :
ABSTRAK Perkembangan perkotaan yang pesat terjadi di negara berkembang terutama pada wilayah pinggiran kota. Dampaknya adalah terjadinya penjalaran yang merupakan fenomena perkotaan yang kompleks dan sulit diukur. Pemangku kebijakan memerlukan metode yang sederhana untuk mengontrol dan mengevaluasi penjalaran sebuah kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat penjalaran perkotaan menggunakan model Shannon Entropy dengan mempertimbangkan jarak terhadap pusat kota dan jaringan jalan. Penerapan Shannon?s Entropy di Bodetabek pada 1989-2014 menunjukkan bahwa pola penjalaran linier lebih dominan terjadi di Kabupaten Bogor, Bekasi dan Kota Bogor. Semakin besarnya indeks Shannon?s Entropy mengindikasikan keenderungan penjalaran perkotaan yang semakin acak. Pola penjalaran melompat (acak) terjadi di Kabupaten Tangerang yang ditandai indeks entropy yang tinggi. Penjalaran kota di Bodetabek dipengaruhi oleh karakterik fisik dan sosial wilayah terutama aspek kemiringan tanah dan perubahan jumlah penduduk.

---

ABSTRACT Rapid urban development occurred in developing countries, particularly in the urban fringe area. The impact was related to the occurrence of urban sprawl which is highly complex urban phenomenon and difficult to measure. Related stakeholders require a simple method to estimate and evaluate the urban sprawl patterns. This paper aims to measure and asses the level of urban sprawl based on Shannon?s Entropy considering on two aspect i.e. the distance to town center and road networks. Application of Shannon's Entropy in Bodetabek for 1989-2014 described that linear pattern of sprawling mostly happened in Bogor, Bekasi and Bogor city. With increasing of entropy index, this pattern tends to become more scattered in the future, even in Bogor regency the pattern becomes leapfrog characteristics for 2014. Tangerang Regency showed leapfrog pattern with high entropy index. Urban sprawl in Bodetabek driven by region?s physical and social characteristics mainly with slope and population growth.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti pengaruh corporate governance terhadap kebijakan dividen dan pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI periode 2006-2007, dengan sampel sebanyak 388 perusahaan dan menggunakan metode regresi linier berganda. Corporate governance diproksikan dengan variabel ukuran direksi, ukuran komisaris, persentase komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, dan kepemilikan keluarga, kebijakan dividen diukur dengan dividend payout ratio, sedangkan Tobin's q ratio sebagai proksi nilai perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran direksi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan dividen, sementara ukuran komisaris dan kepemilikan institusi berpengaruh negatif secara signifikan pada kebijakan dividen. Sedangkan variabel persentase komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan pada kebijakan dividen. Selain itu, ditemukan bukti bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

---

The purpose of this study is to investigate the effect of corporate governance on dividend policy and the effect of dividend policy on firm value. Samples used in this study are 388 non financial companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) on the year period 2006-2007. The analysis tool used in this study is multiple linier regressions. Corporate governance is measured using director size, commissioner size, the percentage of independent board, managerial ownership, institutional ownership, and family ownership, dividend policy is measured using dividend payout ratio, and Tobin's q ratio as a proxy of firm value. The results of regression show that director size has positive and significant effect on dividend policy. Commissioner size and institutional ownership have negative and significant effect on dividend policy. The other variables such as the percentage of independent board, managerial ownership, and family ownership have no effect on dividend policy. Results also show that dividend policy has no effect on value of the firm.